--- title: "PP 35 Tahun 2021: Isi PKWT, Lembur, PHK, dan Status Berlaku" description: "PP 35/2021 mengatur PKWT dan uang kompensasi, alih daya, jam kerja dan lembur, serta PHK dan pesangon. Masih berlaku, dibaca bersama Putusan MK 168/2023." lang: id canonical: "https://kariraman.com/regulasi/pp-35-2021/" datePublished: "2026-10-07" dateModified: "2026-10-07" sources: - "https://peraturan.go.id/files/pp35-2021bt.pdf" - "https://peraturan.go.id/files/uu-no-6-tahun-2023.pdf" - "https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11215_1730375514.pdf" - "https://emedia.dpr.go.id/news/2026/10/07/dpr-sahkan-uu-pelindungan-ketenagakerjaan-dasco-kado-terindah-untuk-buruh" - "https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ungkap-poin-penting-uu-pelindungan-ketenagakerjaan-yang-wajib-diketahui-pekerja" - "https://peraturan.go.id/files/pp36-2021bt.pdf" --- > Versi Markdown dari https://kariraman.com/regulasi/pp-35-2021/. Kutip halaman HTML tersebut beserta tanggal pembaruannya. # PP 35 Tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, lembur, dan PHK: isi dan status Ditulis oleh Tim Redaksi KarirAman Disetujui oleh [Kaiser Khan](https://kariraman.com/penulis/kaiser-khan/) (editor), 8 Oktober 2026 Diperbarui 7 Oktober 2026 Berlaku PP 35/2021 mengatur PKWT dan uang kompensasi, alih daya, jam kerja dan lembur, serta PHK dan pesangon. Masih berlaku, dibaca bersama Putusan MK 168/2023. ## Ringkasan - PP 35/2021 ditetapkan dan diundangkan pada 2 Februari 2021 dan masih berlaku menurut JDIH BPK. - PKWT berdasarkan jangka waktu paling lama 5 tahun, termasuk perpanjangan (Pasal 8). - PKWT tidak boleh mensyaratkan masa percobaan; jika disyaratkan, masa percobaan itu batal demi hukum (Pasal 12). - Lembur paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, dan upah sejam dihitung 1/173 dari upah sebulan (Pasal 26 dan 32). - Sejak Putusan MK 168/PUU-XXI/2023, tabel pesangon dibaca sebagai jumlah paling sedikit. **Status hukum:** UU Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui DPR dan Pemerintah pada 6 Oktober 2026, tetapi belum diundangkan dan teksnya belum terbit. Sampai berlaku, aturan di halaman ini tetap dipakai. [Dewan Perwakilan Rakyat RI (emedia)](https://emedia.dpr.go.id/news/2026/10/07/dpr-sahkan-uu-pelindungan-ketenagakerjaan-dasco-kado-terindah-untuk-buruh) 7 Oktober 2026; [Kementerian Ketenagakerjaan RI](https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ungkap-poin-penting-uu-pelindungan-ketenagakerjaan-yang-wajib-diketahui-pekerja) 7 Oktober 2026 - **Nomor:** PP No. 35 Tahun 2021 - **Jenis:** PP - **Tanggal:** 2 Februari 2021 [Dokumen resmi (PDF)](https://peraturan.go.id/files/pp35-2021bt.pdf) [Halaman resmi](https://peraturan.go.id/id/pp-no-35-tahun-2021) ## Apa yang diatur PP 35/2021? PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ditetapkan dan diundangkan pada 2 Februari 2021 (Lembaran Negara 2021 Nomor 45). PP ini dibuat untuk melaksanakan UU Cipta Kerja dan mengatur lima hal: kontrak kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya, waktu kerja dan istirahat, lembur, serta PHK beserta pesangon. Sampai 7 Oktober 2026, JDIH BPK mencatat statusnya berlaku. ## Pasal apa saja yang penting tentang kontrak PKWT? - PKWT dibuat berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu, dan tidak boleh untuk pekerjaan yang bersifat tetap (Pasal 4). - PKWT berdasarkan jangka waktu paling lama 5 tahun termasuk perpanjangan, dan masa kerja dihitung sejak awal hubungan kerja (Pasal 8). - Perjanjian kerja harian hanya untuk kerja kurang dari 21 hari sebulan; jika 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, hubungan kerja demi hukum menjadi PKWTT (Pasal 10). - PKWT tidak boleh mensyaratkan masa percobaan (Pasal 12). - PKWT wajib dicatatkan pengusaha secara daring ke Kemnaker (Pasal 14). - Pengusaha wajib membayar uang kompensasi saat PKWT berakhir kepada pekerja dengan masa kerja paling sedikit 1 bulan (Pasal 15 dan 16), juga bila kontrak diakhiri lebih awal (Pasal 17). Penjelasan lengkap untuk pekerja ada di [Kontrak PKWT dan PKWTT](https://kariraman.com/hak-pekerja/kontrak-pkwt-pkwtt/). ## Pasal apa saja yang penting tentang jam kerja dan lembur? - Waktu kerja 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja (Pasal 21), dengan istirahat mingguan 1 atau 2 hari (Pasal 22). - Lembur paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, tidak termasuk lembur di hari istirahat atau hari libur resmi (Pasal 26). - Lembur harus berdasarkan perintah pengusaha dan persetujuan tertulis atau digital dari pekerja (Pasal 28). - Lembur 4 jam atau lebih wajib disertai makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilokalori, yang tidak boleh diganti uang (Pasal 29). - Upah lembur pada hari kerja: jam pertama 1,5 kali upah sejam, jam berikutnya 2 kali; pada hari istirahat atau libur resmi berlaku pengali 2, 3, dan 4 kali (Pasal 31). Upah sejam adalah 1/173 dari upah sebulan (Pasal 32). Cara menghitungnya ada di [Upah lembur](https://kariraman.com/hak-pekerja/lembur/). ## Pasal apa saja yang penting tentang PHK dan pesangon? - Pasal 36 memuat alasan PHK, dari penggabungan perusahaan dan efisiensi sampai pengunduran diri dan pensiun. - Pengusaha wajib memberitahukan maksud dan alasan PHK secara tertulis paling lama 14 hari kerja sebelumnya (Pasal 37). Pekerja yang menolak membuat surat penolakan beralasan paling lama 7 hari kerja, lalu perselisihan diselesaikan lewat bipartit dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Pasal 39). - Pasal 40 memuat tabel uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak. Pasal 41 sampai 57 menentukan pengali tabel itu menurut alasan PHK. - Pekerja yang mengundurkan diri sesuai syarat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah (Pasal 50). - Untuk usaha mikro dan kecil, besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan (Pasal 59). Penjelasan dan tabelnya ada di [Pesangon dan PHK](https://kariraman.com/hak-pekerja/pesangon-phk/). ## Bagaimana Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 memengaruhi cara membaca PP 35/2021? Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada 31 Oktober 2024 mengubah cara membaca UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023, yang menjadi dasar PP 35/2021. Yang paling terasa bagi pekerja: - jangka waktu PKWT tidak melebihi paling lama 5 tahun termasuk perpanjangan, dan PKWT harus tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin (amar 4 dan 5); - istirahat mingguan mencakup pilihan 2 hari untuk 5 hari kerja (amar 7); - jika bipartit gagal, PHK hanya dapat dilakukan setelah ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap (amar 20); dan - tabel pesangon dalam Pasal 156 ayat (2) dibaca sebagai jumlah **paling sedikit** , bukan jumlah pasti (amar 22). ## Apakah PP 35/2021 akan diganti? Kemungkinan besar ya, tetapi belum sekarang. DPR dan Pemerintah menyetujui UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026. Undang-undang itu belum bernomor, belum diundangkan, dan teksnya belum terbit. Sampai undang-undang baru dan peraturan pelaksananya berlaku, PP 35/2021 tetap menjadi aturan yang dipakai. Perkembangannya kami catat di [UU ketenagakerjaan baru](https://kariraman.com/hak-pekerja/uu-ketenagakerjaan-baru/). - **Pusat Bantuan dan Call Center Kemnaker** [1500630](tel:1500630) [bantuan.kemnaker.go.id](https://bantuan.kemnaker.go.id/) Bukan nasihat hukum. Untuk kasus Anda, hubungi kanal resmi yang tercantum. ## Pertanyaan yang sering diajukan **Apakah PP 35/2021 masih berlaku?** Ya. JDIH BPK mencatat PP 35/2021 berstatus berlaku. DPR dan Pemerintah menyetujui UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, tetapi undang-undang itu belum diundangkan. Sampai undang-undang baru dan aturan pelaksananya berlaku, PP 35/2021 tetap dipakai. **Berapa lama kontrak PKWT boleh diperpanjang?** PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat paling lama 5 tahun, dan jika diperpanjang, jangka waktu keseluruhannya tetap tidak boleh lebih dari 5 tahun (PP 35/2021 Pasal 8). Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 juga menegaskan batas paling lama 5 tahun termasuk perpanjangan. **Apakah pekerja kontrak berhak atas uang kompensasi?** Ya. Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi saat PKWT berakhir kepada pekerja yang sudah bekerja paling sedikit 1 bulan terus-menerus (Pasal 15). Besarnya dihitung dari masa kerja, dan kontrak 12 bulan setara 1 bulan upah (Pasal 16). ## Siapa yang menulis dan meninjau halaman ini? Ditulis oleh Tim Redaksi KarirAman Terbit 7 Oktober 2026 Diperbarui 7 Oktober 2026 Disusun dengan bantuan AI. Diperiksa terhadap sumber resmi dan disetujui untuk terbit oleh Kaiser Khan (editor). Tanggal persetujuan: 8 Oktober 2026. ## Sumber Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya. 1. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://peraturan.go.id/files/pp35-2021bt.pdf) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 35/2021 · diakses 7 Oktober 2026 2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang](https://peraturan.go.id/files/uu-no-6-tahun-2023.pdf) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 6/2023 · diakses 7 Oktober 2026 3. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 (pengujian UU 6/2023, klaster ketenagakerjaan)](https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11215_1730375514.pdf) Mahkamah Konstitusi RI · diakses 7 Oktober 2026 4. [DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan (emedia DPR RI, 7 Oktober 2026)](https://emedia.dpr.go.id/news/2026/10/07/dpr-sahkan-uu-pelindungan-ketenagakerjaan-dasco-kado-terindah-untuk-buruh) Dewan Perwakilan Rakyat RI (emedia) · diakses 7 Oktober 2026 5. [Menaker Ungkap Poin Penting UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang Wajib Diketahui Pekerja](https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ungkap-poin-penting-uu-pelindungan-ketenagakerjaan-yang-wajib-diketahui-pekerja) Kementerian Ketenagakerjaan RI · diakses 7 Oktober 2026 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://peraturan.go.id/files/pp36-2021bt.pdf) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 36/2021 · diakses 7 Oktober 2026 **Cara mengutip** KarirAman (2026). PP 35 Tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, lembur, dan PHK: isi dan status. Diperbarui 7 Oktober 2026. https://kariraman.com/regulasi/pp-35-2021/ [Laporkan loker palsu](https://kariraman.com/laporkan/) [Laporkan masalah data](mailto:redaksi@kariraman.com?subject=Koreksi%20data%3A%20https%3A%2F%2Fkariraman.com%2Fregulasi%2Fpp-35-2021%2F&body=Halaman%3A%20PP%2035%20Tahun%202021%20tentang%20PKWT%2C%20alih%20daya%2C%20waktu%20kerja%2C%20lembur%2C%20dan%20PHK%3A%20isi%20dan%20status%0ADiperbarui%3A%207%20Oktober%202026%0A%0ABagian%20yang%20perlu%20dikoreksi%3A%0A%0ASumber%20resmi%20yang%20benar%20%28tautan%29%3A%0A) [Cara kami menangani koreksi](https://kariraman.com/kontak/#koreksi) ## Panduan terkait - [**Kontrak PKWT dan PKWTT: bedanya, berapa lama karyawan kontrak boleh dikontrak, dan haknya**](https://kariraman.com/hak-pekerja/kontrak-pkwt-pkwtt/) - [**Cara hitung upah lembur: upah sejam, lembur hari libur dan tanggal merah, dan batas jamnya**](https://kariraman.com/hak-pekerja/lembur/) - [**Pesangon PHK: cara menghitung, tabel pesangon per masa kerja, dan prosedur PHK yang sah**](https://kariraman.com/hak-pekerja/pesangon-phk/) - [**UU Ketenagakerjaan baru: sudah berlaku atau belum, dan apa artinya bagi pekerja?**](https://kariraman.com/hak-pekerja/uu-ketenagakerjaan-baru/) - [**Permenaker 6/2016 tentang THR keagamaan: isi pasal penting dan status berlakunya**](https://kariraman.com/regulasi/permenaker-6-2016/) - [**Hak pekerja**](https://kariraman.com/hak-pekerja/) - [kalkulator pesangon (Panduan Warga)](https://panduanwarga.org/kalkulator/pesangon/) CariTalent dan PanduanHewan adalah proyek Kode Nirlaba; Panduan Warga dan The Cast Index adalah publikasi independen dengan pendiri yang sama. CourseToJob adalah situs panduan kuliah milik pemilik yang sama, dikelola Elite Digital AI Solutions Ltd.