Gaji Pokok Arsiparis PNS (PP 5/2024)

Diperbarui

Data gaji arsiparis yang memenuhi standar KarirAman, dengan batas bawah upah minimum dan rujukan resmi BPS.

Data gaji arsiparis yang tersedia (per 8 Oktober 2026)
Data Angka Keterangan
Rentang gaji di lowongan terverifikasi KarirAman Data belum cukup (n < 30)
Skala gaji resmi PNS golongan III/a sampai III/d (Arsiparis Ahli Pertama dan Ahli Muda), gaji pokok, PP 5/2024 Rp 2.785.700 sampai Rp 5.180.700 kotor (sebelum potongan); per bulan Gaji pokok PNS dari golongan III/a dengan masa kerja golongan 0 tahun sampai golongan III/d dengan masa kerja golongan 32 tahun, dari Lampiran PP 5/2024 (berlaku sejak 1 Januari 2024). Lampiran PermenPANRB 1/2023 memetakan jenjang Ahli Pertama pada golongan III/a sampai III/b dan Ahli Muda pada III/c sampai III/d; PermenPANRB 48/2014 menetapkan jenjang keahlian Arsiparis. Jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama di golongan IV tidak termasuk. Golongan seseorang bergantung pada pengangkatan dan kenaikan pangkatnya. Belum termasuk tunjangan. Tidak berlaku bagi petugas arsip di perusahaan swasta. JDIH BPK RI Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)
Skala gaji resmi PNS golongan II/b sampai III/d (Arsiparis Terampil sampai Penyelia), gaji pokok, PP 5/2024 Rp 2.385.000 sampai Rp 5.180.700 kotor (sebelum potongan); per bulan Gaji pokok PNS dari golongan II/b dengan masa kerja golongan 3 tahun (sel pertama golongan II/b) sampai golongan III/d dengan masa kerja golongan 32 tahun, dibaca dari Lampiran PP 5/2024 (berlaku sejak 1 Januari 2024). Lampiran PermenPANRB 1/2023 memetakan jenjang keterampilan Terampil pada golongan II/b sampai II/d, Mahir III/a sampai III/b, dan Penyelia III/c sampai III/d; PermenPANRB 13/2016 menetapkan jenjang keterampilan Arsiparis. Golongan seseorang bergantung pada pengangkatan dan kenaikan pangkatnya. Belum termasuk tunjangan jabatan fungsional, tunjangan kinerja, dan tunjangan lain. Tidak berlaku bagi petugas arsip di perusahaan swasta. JDIH BPK RI Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) JDIH BPK RI
Rata-rata upah bersih buruh/karyawan, Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib (BPS Sakernas Mei 2026) Rp 4.136.209 rujukan sektor Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib, bukan khusus profesi ini; bersih (setelah potongan) Badan Pusat Statistik
Upah minimum (UMP/UMK) sebagai batas bawah Rp 2.317.601 sampai Rp 5.729.876 UMP 2026 terendah Rp 2.317.601 (Jawa Barat) dan tertinggi Rp 5.729.876 (DKI Jakarta) Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari ketentuan upah minimum; upahnya ditetapkan dengan kesepakatan dan tetap punya batas bawah. Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)

Cek UMK kota Anda (2026) Hitung gaji bersih Anda Cara kami mengolah data gaji

Baca panduan profesi lengkap

Sumber

Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.

  1. JDIH Jawa Barat: Kepgub 561/Kep.859-Kesra/2025 tentang UMP Jawa Barat 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Barat · Kepgub Jabar 561/Kep.859-Kesra/2025 · diakses
  2. Satudata Kemnaker: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 (dataset 3005) Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker) · diakses
  3. UMP dan UMK Jabar 2026 Hukumonline · keterangan resmi via media · diakses
  4. Satudata Kemnaker: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 (dataset 2252) Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker) · diakses
  5. PP 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan, Pasal II (ketentuan peralihan upah minimum 2026) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 49/2025 Pasal II · diakses
  6. JDIH DKI Jakarta: Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 JDIH Provinsi DKI Jakarta · Kepgub DKI 1142/2025 · diakses
  7. Kemnaker: Wamenaker apresiasi paket kebijakan kesejahteraan pekerja DKI pascapenetapan UMP 2026 Kementerian Ketenagakerjaan · diakses
  8. PP Nomor 5 Tahun 2024: Lampiran Daftar Gaji Pokok PNS (golongan II/b sampai III/d) JDIH BPK RI · PP 5/2024 · diakses
  9. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PermenPANRB 1/2023 · diakses
  10. Peraturan Menteri PANRB Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PermenPANRB 48/2014 · diakses
  11. Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis JDIH BPK RI · PermenPANRB 13/2016 · diakses
  12. BPS: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Mei 2026 (Berita Resmi Statistik No. 82/08/Th. XXIX) Badan Pusat Statistik · diakses
  13. PP 36/2021 tentang Pengupahan: Pasal 23, 24 dan 36 (definisi, cakupan dan pengecualian upah minimum) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 36/2021 Pasal 23, 24 dan 36 · diakses

Laporkan masalah data Cara kami menangani koreksi