Cek Loker EN (Read this page in English)

UMR 2026: UMP di 38 provinsi dan UMK kabupaten/kota yang sudah terverifikasi

Diperbarui

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang wajib dibayar kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Setiap provinsi menetapkan UMP; kabupaten/kota dapat menetapkan UMK yang lebih tinggi, dan di sana UMK yang berlaku. Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)

Ringkasan

  • UMP 2026 terverifikasi untuk 38 dari 38 provinsi, dicocokkan dengan data resmi Kemnaker.
  • UMP 2026 terendah Rp 2.317.601 (Jawa Barat) dan tertinggi Rp 5.729.876 (DKI Jakarta).
  • UMK 2026 sudah kami verifikasi untuk 155 dari 508 kabupaten/kota. Cari daerah Anda di tabel.
  • Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan tersebut.
Lihat ringkasan lengkapTampilkan lebih sedikit

Berapa UMP 2026 di provinsi Anda?

Ketik nama daerah, misalnya Bekasi atau Batam, untuk menyaring tabel.

UMP 2026 per provinsi, perubahan dari tahun sebelumnya, dan cakupan UMK
Provinsi UMP 2026 (Rp per bulan) Perubahan dari 2025 UMK terverifikasi
Aceh Rp 3.932.552 Keputusan Gubernur Aceh 6,7% 0 dari 23
Bali Rp 3.207.459 Keputusan Gubernur Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025 7,04% 9 dari 9
Banten Rp 3.100.881,40 Keputusan Gubernur Banten Nomor 701 Tahun 2025 6,74% 8 dari 8
Bengkulu Rp 2.827.250,90 Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.646.DKKTRANS Tahun 2025 5,89% 5 dari 10
Daerah Istimewa Yogyakarta Rp 2.417.495 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 442 Tahun 2025 6,78% 5 dari 5
DKI Jakarta Rp 5.729.876 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025 6,17% DKI Jakarta hanya menetapkan UMP; tidak ada UMK.
Gorontalo Rp 3.405.144 Keputusan Gubernur Gorontalo 5,69% 0 dari 6
Jambi Rp 3.471.497 Keputusan Gubernur Jambi 7,33% 0 dari 11
Jawa Barat Rp 2.317.601 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.859-Kesra/2025 5,77% 27 dari 27
Jawa Tengah Rp 2.327.386,07 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/504 Tahun 2025 7,28% 35 dari 35
Jawa Timur Rp 2.446.880,68 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025 6,11% 38 dari 38
Kalimantan Barat Rp 3.054.552 Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1350/NAKERTRAN/2025 6,12% 13 dari 14
Kalimantan Selatan Rp 3.725.000 Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan 6,54% 0 dari 13
Kalimantan Tengah Rp 3.686.138 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/477/2025 6,12% 0 dari 14
Kalimantan Timur Rp 3.762.431 Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.481/2025 5,12% 9 dari 10
Kalimantan Utara Rp 3.775.243 Keputusan Gubernur Kalimantan Utara 5,45% 0 dari 5
Kepulauan Bangka Belitung Rp 4.035.000 Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/684/DISNAKER/2025 4,09% 0 dari 7
Kepulauan Riau Rp 3.879.520 Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1327 Tahun 2025 7,06% 1 dari 7
Lampung Rp 3.047.734 Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/865/V.08/HK/2025 5,35% 0 dari 15
Maluku Rp 3.334.490 Keputusan Gubernur Maluku 6,14% 0 dari 11
Maluku Utara Rp 3.510.240 Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025 3% 0 dari 10
Nusa Tenggara Barat Rp 2.673.861 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2,73% 0 dari 10
Nusa Tenggara Timur Rp 2.455.898 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 528/KEP/HK/2025 5,45% 0 dari 22
Papua Rp 4.436.283 Keputusan Gubernur Papua Nomor 100.3.3.1/KEP.409/2025 3,51% 0 dari 9
Papua Barat Rp 3.841.000 Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 343 Tahun 2025 6,25% 0 dari 7
Papua Barat Daya Rp 3.766.000 Keputusan Gubernur Papua Barat Daya 4,21% 0 dari 6
Papua Pegunungan Rp 4.508.714 Keputusan Gubernur Papua Pegunungan 5,2% 0 dari 8
Papua Selatan Rp 4.508.100 Keputusan Gubernur Papua Selatan 5,19% 0 dari 4
Papua Tengah Rp 4.285.848 Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/334 Tahun 2025 0% 1 dari 8
Riau Rp 3.780.495 Keputusan Gubernur Riau 7,74% 0 dari 12
Sulawesi Barat Rp 3.315.934 Keputusan Gubernur Sulawesi Barat 6,81% 0 dari 6
Sulawesi Selatan Rp 3.921.088 Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2129/XII/Tahun 2025 7,21% 0 dari 24
Sulawesi Tengah Rp 3.179.565 Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.15.14.1/485/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 9,08% 4 dari 13
Sulawesi Tenggara Rp 3.306.496,18 Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 110.3.3.1/581 Tahun 2025 7,58% 0 dari 17
Sulawesi Utara Rp 4.002.630 Keputusan Gubernur Sulawesi Utara 6,02% 0 dari 15
Sumatera Barat Rp 3.182.955 Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-851-2025 6,3% 0 dari 19
Sumatera Selatan Rp 3.942.963 Keputusan Gubernur Sumatera Selatan 7,1% 0 dari 17
Sumatera Utara Rp 3.228.949 Keputusan Gubernur Sumatera Utara 7,9% 0 dari 33

Perubahan dihitung dari UMP 2025 menurut data resmi Kemnaker.

Angka ditulis persis seperti dalam dokumen sumbernya, termasuk sen bila ada. Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker) Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker)

Unduh data

Apa itu UMR, dan apa bedanya dengan UMP dan UMK?

UMR adalah sebutan sehari-hari yang masih dipakai untuk upah minimum. Aturan pengupahan sekarang memakai UMP (upah minimum provinsi), yang berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi, dan UMK (upah minimum kabupaten/kota), yang hanya ditetapkan gubernur jika hasil hitungnya lebih tinggi dari UMP. Jika tempat kerja Anda berada di daerah yang punya UMK, yang berlaku adalah UMK.

Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) JDIH BPK

Apakah UMR itu gaji pokok atau gaji bersih?

UMR adalah upah bulanan terendah sebelum potongan: upah tanpa tunjangan, atau upah pokok ditambah tunjangan tetap. Jika upah Anda terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokoknya saja harus paling sedikit sebesar upah minimum. Gaji yang Anda terima bisa lebih kecil setelah potongan yang sah, seperti iuran BPJS bagian pekerja.

Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) BPJS Ketenagakerjaan

Hitung perkiraan gaji bersih Anda

Siapa yang berhak atas upah minimum?

Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan tersebut. Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih mengikuti struktur dan skala upah perusahaan. Usaha mikro dan kecil dikecualikan: upahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja dengan batas tertentu.

Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)

Kenapa UMR berbeda di setiap daerah?

Setiap provinsi, dan setiap kabupaten/kota yang punya UMK, menyesuaikan upah minimumnya setiap tahun dengan rumus yang sama: upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah itu yang dikali indeks alfa. Alfa ditetapkan dewan pengupahan setempat dalam rentang yang diatur PP 49/2025. Karena titik awal, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa tiap daerah berbeda, besarnya pun berbeda.

Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)

Di mana UMR tertinggi dan terendah?

Di antara UMP 2026 yang sudah kami verifikasi untuk 38 provinsi, UMP tertinggi ada di DKI Jakarta (Rp 5.729.876) dan terendah di Jawa Barat (Rp 2.317.601).

Di antara 150 UMK 2026 yang sudah kami verifikasi, UMK tertinggi ada di Kota Bekasi (Rp 5.999.443) dan terendah di Kabupaten Banjarnegara (Rp 2.327.813,08). Daftar ini belum mencakup semua kabupaten/kota.

Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker)

Berapa UMR per hari dan per jam?

Upah sehari dihitung dari upah sebulan: dibagi 25 jika perusahaan memakai 6 hari kerja seminggu, atau dibagi 21 jika 5 hari kerja. Upah per jam hanya untuk pekerja paruh waktu: upah sebulan dibagi 126. Tabel di bawah menghitungnya dari UMP 2026; ini perhitungan, bukan angka yang ditetapkan pemerintah.

UMP 2026 per hari dan per jam (perhitungan menurut PP 36/2021 Pasal 16 dan 17)
Provinsi Per bulanPer hari, 6 hari kerjaPer hari, 5 hari kerjaPer jam, paruh waktu
Jawa Barat UMP terendah Rp 2.317.601 Rp 92.704 Rp 110.362 Rp 18.394
DKI Jakarta UMP tertinggi Rp 5.729.876 Rp 229.195 Rp 272.851 Rp 45.475

Perhitungan dari angka resmi per bulan, dibulatkan ke rupiah; bukan angka yang ditetapkan pemerintah. Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)

Dibayar di bawah upah minimum? Apa yang bisa Anda lakukan?

  1. Tanyakan atau ajukan keberatan kepada pemberi kerja secara tertulis (perundingan bipartit). Simpan slip gaji dan perjanjian kerja. Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)
  2. Jika tidak ada titik temu, catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat dengan bukti perundingan bipartit.
  3. Sebagai jalur nasional, gunakan layanan pengaduan Kemnaker.

Baca panduan jika gaji tidak dibayar atau di bawah upah minimum

Kapan UMR 2027 diumumkan?

UMP ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat 21 November, UMK paling lambat 25 November, lalu keduanya berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya. Per 8 Oktober 2026, belum ada keputusan gubernur tentang upah minimum 2027 dalam data kami; angka 2027 yang beredar sebelum keputusan terbit hanyalah perkiraan.

Badan Pemeriksa Keuangan (JDIH BPK) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)

Pembaruan berikutnya: setelah keputusan gubernur tentang upah minimum 2027 diumumkan. Kami memperbarui angka dari dokumen keputusan, bukan dari perkiraan.

Tabel UMP ini berasal dari dataset terbuka Panduan Warga (CC BY 4.0), lalu kami cocokkan dengan data resmi Kemnaker dan dokumen keputusan gubernur. panduan upah minimum dan rumus PP 49/2025 (Panduan Warga)

CariTalent dan PanduanHewan adalah proyek Kode Nirlaba; Panduan Warga dan The Cast Index adalah publikasi independen dengan pendiri yang sama. CourseToJob adalah situs panduan kuliah milik pemilik yang sama, dikelola Elite Digital AI Solutions Ltd.

Sumber

Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.

  1. PP 36/2021 tentang Pengupahan: Pasal 23, 24 dan 36 (definisi, cakupan dan pengecualian upah minimum) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 36/2021 Pasal 23, 24 dan 36 · diakses
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 49/2025 · diakses
  3. PP 51/2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan: Pasal 31 (penetapan UMK) JDIH BPK · PP 51/2023 Pasal 31 · diakses
  4. BPJS Ketenagakerjaan: Informasi Kepesertaan Penerima Upah (iuran JKK, JKM, JHT, JP) BPJS Ketenagakerjaan · diakses
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 2/2004 · diakses
  6. Satudata Kemnaker: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 (dataset 3005) Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker) · diakses
  7. Satudata Kemnaker: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 (dataset 2252) Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker) · diakses
  8. Disnaker ESDM Bali: Pengumuman dan SK UMP/UMSP Bali 2026 Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali · Kepgub Bali 1011/03-M/HK/2025 · diakses
  9. Disnaker ESDM Bali: Pengumuman dan SK UMK/UMSK Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali · Kepgub Bali 1021/03-M/HK/2025 · diakses
  10. Pemprov Banten: Temui buruh, Gubernur Andra Soni tetapkan UMP Banten 2026 Pemerintah Provinsi Banten · diakses
  11. PPID Banten: Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 tentang Penetapan UMK di Provinsi Banten Tahun 2026 PPID Pemerintah Provinsi Banten · Kepgub Banten 703 Tahun 2025 · diakses
  12. JDIH Bengkulu: Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.646.DKKTRANS Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Bengkulu · Kepgub Bengkulu K.646.DKKTRANS Tahun 2025 · diakses
  13. JDIH Bengkulu: Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.647.DKKTRANS Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Bengkulu · Kepgub Bengkulu K.647.DKKTRANS Tahun 2025 · diakses
  14. Disnakertrans DIY: UMP dan UMK DIY Tahun 2026 resmi ditetapkan, berlaku mulai 1 Januari 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY · diakses
  15. JDIH DKI Jakarta: Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 JDIH Provinsi DKI Jakarta · Kepgub DKI 1142/2025 · diakses
  16. Kemnaker: Wamenaker apresiasi paket kebijakan kesejahteraan pekerja DKI pascapenetapan UMP 2026 Kementerian Ketenagakerjaan · diakses
  17. Pemprov Gorontalo: penetapan besaran UMP Tahun 2026 di Provinsi Gorontalo Pemerintah Provinsi Gorontalo · diakses
  18. JDIH Jawa Barat: Kepgub 561/Kep.859-Kesra/2025 tentang UMP Jawa Barat 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Barat · Kepgub Jabar 561/Kep.859-Kesra/2025 · diakses
  19. UMP dan UMK Jabar 2026 Hukumonline · keterangan resmi via media · diakses
  20. JDIH Jawa Barat: Kepgub 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang UMK Jawa Barat 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Barat · Kepgub Jabar 561.7/Kep.862-Kesra/2025 · diakses
  21. Salinan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026 UPT Pengembangan Karier UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (salinan) · Kepgub Jabar 561.7/Kep.862-Kesra/2025 · pihak ketiga · diakses
  22. Ini daftar UMK Jawa Barat 2026, Bandung naik jadi Rp4,73 juta Metro TV News · keterangan resmi via media · diakses
  23. JDIH Jawa Tengah: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/504 Tahun 2025 tentang UMP dan UMSP Jawa Tengah Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah · Kepgub Jateng 100.3.3.1/504 Tahun 2025 · diakses
  24. JDIH Jawa Tengah: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 tentang UMK pada 35 kabupaten/kota dan UMSK Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah · Kepgub Jateng 100.3.3.1/505 Tahun 2025 · diakses
  25. JDIH Jawa Timur: Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Timur · Kepgub Jatim 100.3.3.1/934/013/2025 · diakses
  26. JDIH Jawa Timur: Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Timur · Kepgub Jatim 100.3.3.1/937/013/2025 · diakses
  27. Disnakertrans Kalimantan Barat: SK UMP, UMK dan UMSK Tahun 2026 (Keputusan Gubernur Nomor 1350, 1355 dan 1356/NAKERTRAN/2025) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat · Kepgub Kalbar 1350/NAKERTRAN/2025 (UMP), 1355/NAKERTRAN/2025 (UMK) · diakses
  28. MMC Kalimantan Tengah: UMP dan UMSP Kalteng 2026 Media Center Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah · diakses
  29. JDIH Kalimantan Timur: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.481/2025 tentang UMP Kalimantan Timur Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · Kepgub Kaltim 100.3.3.1/K.481/2025 · diakses
  30. JDIH Kalimantan Timur: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.487/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten Berau Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · Kepgub Kaltim 100.3.3.1/K.487/2025 · diakses
  31. Pemprov Kaltim: Gubernur Kaltim tetapkan UMK 2026 (Pengumuman Gubernur Nomor 500.15.14.1/5096/DTKT.Srk-IV/2025) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · diakses
  32. JDIH Kalimantan Timur: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.491/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · Kepgub Kaltim 100.3.3.1/K.491/2025 · diakses
  33. JDIH Kalimantan Timur: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.492/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · Kepgub Kaltim 100.3.3.1/K.492/2025 · diakses
  34. JDIH Kalimantan Timur: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.496/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten Paser Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · Kepgub Kaltim 100.3.3.1/K.496/2025 · diakses
  35. JDIH Kalimantan Timur: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.498/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · Kepgub Kaltim 100.3.3.1/K.498/2025 · diakses
  36. JDIH Kalimantan Timur: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.485/2025 tentang Upah Minimum Kota Balikpapan Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · Kepgub Kaltim 100.3.3.1/K.485/2025 · diakses
  37. JDIH Kalimantan Timur: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.489/2025 tentang Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · Kepgub Kaltim 100.3.3.1/K.489/2025 · diakses
  38. JDIH Kalimantan Timur: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.500/2025 tentang Upah Minimum Kota Samarinda Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · Kepgub Kaltim 100.3.3.1/K.500/2025 · diakses
  39. Disnaker Babel: Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/684/DISNAKER/2025 tentang UMP dan UMSP Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung · Kepgub Babel 100.3.3.1/684/DISNAKER/2025 · diakses
  40. Pemprov Kepri: UMP Kepri 2026 naik, ditetapkan sebesar Rp3.879.520 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau · diakses
  41. Disnaker Kota Batam: Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1331 Tahun 2025 tentang UMK Batam Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam · Kepgub Kepri 1331 Tahun 2025 · diakses
  42. JDIH Lampung: Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/865/V.08/HK/2025 tentang Penetapan UMP dan UMSP Lampung Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Lampung · Kepgub Lampung G/865/V.08/HK/2025 · diakses
  43. Kemenkeu DJPb KPPN Ternate: penyesuaian besaran UMP/UMK pada aplikasi GajiKita PPNPN Kementerian Keuangan, DJPb KPPN Ternate · diakses
  44. JDIH NTT: Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 528/KEP/HK/2025 tentang UMP NTT Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur · Kepgub NTT 528/KEP/HK/2025 · diakses
  45. Pemprov Papua: kepatuhan pelaku usaha atas UMP 2026 berlaku 1 Januari Pemerintah Provinsi Papua · diakses
  46. Pemprov Papua Barat: UMP Papua Barat Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.841.000 Pemerintah Provinsi Papua Barat · diakses
  47. Pemprov Papua Tengah: tetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.285.848 Pemerintah Provinsi Papua Tengah · diakses
  48. JDIH Papua Tengah: Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/337 Tahun 2025 tentang UMK dan UMSK Kabupaten Mimika Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Papua Tengah · Kepgub Papua Tengah 100.3.3.1/337 Tahun 2025 · diakses
  49. JDIH Papua Tengah: Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 258 Tahun 2024 tentang UMK dan UMSK Kabupaten Mimika Tahun 2025 JDIH Pemerintah Provinsi Papua Tengah · Kepgub Papua Tengah 258 Tahun 2024 · diakses
  50. Pemprov Sulsel: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2129/XII/Tahun 2025 tentang UMP Sulawesi Selatan 2026 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan · Kepgub Sulsel 2129/XII/2025 · diakses
  51. JDIH Sulawesi Tengah: Keputusan Gubernur Nomor 500.15.14.1/485/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 tentang UMP dan UMSP Sulawesi Tengah Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah · Kepgub Sulteng 500.15.14.1/485/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 · diakses
  52. JDIH Sulawesi Tengah: Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.15.14.1/491/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten Buol Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah · Kepgub Sulteng 500.15.14.1/491/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 · diakses
  53. JDIH Sulawesi Tengah: Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.15.14.1/488/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah · Kepgub Sulteng 500.15.14.1/488/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 · diakses
  54. JDIH Sulawesi Tengah: Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.15.14.1/489/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Poso Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah · Kepgub Sulteng 500.15.14.1/489/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 · diakses
  55. JDIH Sulawesi Tengah: Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.15.14.1/486/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kota Palu Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah · Kepgub Sulteng 500.15.14.1/486/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 · diakses
  56. JDIH Sulawesi Tenggara: abstrak Keputusan Gubernur Nomor 110.3.3.1/581 Tahun 2025 tentang UMP 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara · Kepgub Sultra 110.3.3.1/581 Tahun 2025 · diakses
  57. Pemprov Sumbar: Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-851-2025 tentang UMP Sumatera Barat Tahun 2026 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat · Kepgub Sumbar 562-851-2025 · diakses

Cara mengutip

KarirAman (2026). UMR 2026: UMP di 38 provinsi dan UMK kabupaten/kota yang sudah terverifikasi. Diperbarui 8 Oktober 2026. https://kariraman.com/upah-minimum/. Lisensi CC BY 4.0.

Lisensi CC BY 4.0 berlaku untuk kompilasi KarirAman. Setiap baris mencantumkan penerbit aslinya; sebutkan KarirAman dan penerbit asli saat memakai data ini. Creative Commons Attribution 4.0 International

Laporkan masalah data Cara kami menangani koreksi