Cek Loker EN (Read this page in English)

Gaji tidak dibayar, telat, dipotong, atau di bawah UMR: hak Anda dan ke mana melapor

Ditulis oleh Tim Redaksi KarirAman Disetujui oleh Kaiser Khan (editor), Diperbarui

Aturan gaji telat, potongan gaji, upah di bawah UMR (UMP/UMK), dan gaji ditahan saat resign. Kenali hak Anda dan jalur pengaduan ke Disnaker.

Status hukum: UU Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui DPR dan Pemerintah pada 6 Oktober 2026, tetapi belum diundangkan dan teksnya belum terbit. Sampai berlaku, aturan di halaman ini tetap dipakai.

Dewan Perwakilan Rakyat RI (emedia); Kementerian Ketenagakerjaan RI

Ringkasan

  • Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang diperjanjikan, dan jangka waktu pembayaran upah tidak boleh lebih dari 1 bulan (PP 36/2021 Pasal 55).
  • Pengusaha yang terlambat membayar upah dikenai denda mulai hari keempat, dan denda itu tidak menghapus kewajiban membayar upah (PP 36/2021 Pasal 61).
  • Pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum (UU 13/2003 Pasal 88E ayat (2) sebagaimana diubah UU 6/2023).
  • PP 36/2021 Pasal 63 dan 64 mengatur potongan upah. Pasal 65 membatasi gabungan potongan yang dimaksud dalam Pasal 63.
  • Upah yang tidak dibayar tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut menjadi alasan pekerja mengajukan PHK dengan hak pesangon (PP 35/2021 Pasal 36 dan 48).
Lihat ringkasan lengkapTampilkan lebih sedikit
Di halaman ini
  1. Kapan gaji wajib dibayar, dan kapan gaji disebut telat?
  2. Apa denda bagi pengusaha yang telat membayar upah?
  3. Bolehkah gaji di bawah UMR (UMK)?
  4. Bolehkah perusahaan memotong gaji karena terlambat atau menahan gaji karyawan yang resign?
  5. Gaji tidak dibayar perusahaan, lapor ke mana?
  6. Bisakah lapor polisi jika gaji tidak dibayar?
  7. Apa hak saya jika gaji tidak dibayar berbulan-bulan?
  8. Bagaimana jika perusahaan pailit dan gaji belum dibayar?
  9. Berapa denda keterlambatan upah menurut PP 36/2021?
  10. Berapa batas potongan gaji yang boleh dilakukan perusahaan?
  11. Bagaimana menyiapkan bukti sebelum melapor?

Kapan gaji wajib dibayar, dan kapan gaji disebut telat?

Gaji wajib dibayar pada waktu yang diperjanjikan antara pengusaha dan pekerja (PP 36/2021 Pasal 55 ayat (1)). Upah boleh dibayar harian, mingguan, atau bulanan, tetapi jangka waktu pembayarannya tidak boleh lebih dari 1 bulan (ayat (3) dan (4)). Upah harus dibayar seluruhnya pada setiap periode dan tanggal pembayaran (Pasal 54 ayat (2)). Jadi gaji disebut telat sejak tanggal yang tertulis di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terlewati. Jika tanggal itu jatuh pada hari libur, aturannya mengikuti dokumen yang sama (Pasal 55 ayat (2)).

Apa denda bagi pengusaha yang telat membayar upah?

PP 36/2021 Pasal 61 menetapkan denda bertahap bagi pengusaha yang terlambat atau tidak membayar upah. Denda dihitung per hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayar, mulai hari keempat sampai hari kedelapan, lalu ditambah denda harian sesudah hari kedelapan dengan batas dalam satu bulan, dan sesudah sebulan ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi bank pemerintah. Besaran denda tercantum di tabel di bawah. Denda itu tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah Anda (Pasal 61 ayat (2)). UU 13/2003 Pasal 88A ayat (6) sebagaimana diubah UU 6/2023 menjadi dasar denda ini.

Bolehkah gaji di bawah UMR (UMK)?

Tidak, untuk pekerja yang wajib dibayar upah minimum. UMR adalah sebutan sehari-hari untuk upah minimum resmi, yaitu UMP provinsi atau UMK kabupaten/kota. UU 13/2003 Pasal 88E ayat (2) sebagaimana diubah UU 6/2023 melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, sedangkan pekerja yang lebih lama berpedoman pada struktur dan skala upah (PP 36/2021 Pasal 24). Pengecualiannya usaha mikro dan kecil, yang upahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan batas tertentu (Pasal 36). Cek angka resmi daerah Anda di halaman upah minimum KarirAman.

Bolehkah perusahaan memotong gaji karena terlambat atau menahan gaji karyawan yang resign?

PP 36/2021 Pasal 63 mengatur potongan upah untuk: denda, ganti rugi, uang muka upah, sewa rumah atau barang milik perusahaan, utang pekerja, dan kelebihan pembayaran upah. Denda karena terlambat masuk kerja hanya sah bila diatur tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 59 dan 63 ayat (2)). Gabungan potongan Pasal 63 dibatasi per pembayaran upah (Pasal 65); potongan untuk pihak ketiga diatur terpisah dalam Pasal 64. PP 36/2021 tidak memuat alasan untuk menahan upah karena pekerja mengundurkan diri; upah tetap wajib dibayar seluruhnya pada tanggal pembayarannya (Pasal 54 ayat (2)).

Gaji tidak dibayar perusahaan, lapor ke mana?

Mulailah dengan menagih secara tertulis dan meminta perundingan bipartit dengan pengusaha; UU 2/2004 Pasal 3 mewajibkan bipartit lebih dulu, paling lama 30 hari kerja. Jika gagal, catatkan perselisihan hak itu ke dinas ketenagakerjaan (Disnaker) kabupaten/kota dengan bukti bipartit, lalu mediator Disnaker akan menengahi (Pasal 4 dan 8). Anda juga dapat mengadu ke pengawas ketenagakerjaan; sanksi administratif dalam PP 36/2021 dijatuhkan berdasarkan pemeriksaan pengawas, termasuk yang berasal dari pengaduan (Pasal 80 ayat (2)). Simpan kontrak, slip gaji, mutasi rekening, dan percakapan soal gaji.

Bisakah lapor polisi jika gaji tidak dibayar?

Bisa. UU 13/2003 Pasal 185 sebagaimana diubah UU 6/2023 menyatakan pelanggaran kewajiban membayar upah sesuai kesepakatan (Pasal 88A ayat (3)) dan larangan membayar di bawah upah minimum (Pasal 88E ayat (2)) sebagai tindak pidana kejahatan. Setelah disesuaikan UU 1/2026, ancamannya pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda. Laporan pidana dibuat ke kepolisian, dan pengusaha dilarang mem-PHK pekerja karena mengadukan tindak pidana kejahatan pengusaha kepada pihak berwajib (Pasal 153 ayat (1) huruf h). Untuk menagih upah yang belum dibayar, jalurnya tetap perundingan bipartit lalu mediasi di Disnaker, jadi kedua jalur ini bisa berjalan bersama.

Apa hak saya jika gaji tidak dibayar berbulan-bulan?

Jika upah tidak dibayar tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, Anda dapat mengajukan permohonan PHK dengan alasan perbuatan pengusaha itu, walaupun pengusaha kemudian membayar tepat waktu (PP 35/2021 Pasal 36 huruf g angka 3 dan UU 13/2003 Pasal 154A sebagaimana diubah UU 6/2023). Dalam PHK karena alasan ini, Anda berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja masing-masing satu kali ketentuan, ditambah uang penggantian hak (PP 35/2021 Pasal 48). Upah yang tertunggak tetap harus dibayar.

Bagaimana jika perusahaan pailit dan gaji belum dibayar?

Upah dan hak lain yang belum diterima pekerja menjadi utang yang didahulukan pembayarannya (PP 36/2021 Pasal 49 ayat (1)). Upah dibayar lebih dulu sebelum semua kreditur (ayat (2)). Hak lain pekerja didahulukan atas semua kreditur kecuali kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, dan sejak PP 49/2025 ayat (3) menegaskan bahwa kreditur preferen pun berada di belakangnya. Daftarkan tagihan upah Anda kepada kurator dan minta pendampingan serikat pekerja atau bantuan hukum.

Berapa denda keterlambatan upah menurut PP 36/2021?

Denda keterlambatan upah dihitung dari upah yang seharusnya dibayarkan dan bertambah setiap hari keterlambatan. Tabel berikut memuat besaran dari PP 36/2021 Pasal 61 ayat (1). Sesudah sebulan, denda ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah. Pengenaan denda tidak menghapus kewajiban membayar upah.

Denda keterlambatan upah menurut PP 36/2021 Pasal 61
DataAngkaPeriode
Batas denda keterlambatan dalam satu bulan, dari upah yang seharusnya dibayarkan (sesudah sebulan ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi bank pemerintah)50%8 Oktober 2026
Denda per hari keterlambatan, mulai hari keempat sampai hari kedelapan sejak tanggal upah seharusnya dibayar, dari upah yang seharusnya dibayarkan5%8 Oktober 2026
Tambahan denda per hari keterlambatan sesudah hari kedelapan, di atas denda hari keempat sampai kedelapan1%8 Oktober 2026

Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)

Berapa batas potongan gaji yang boleh dilakukan perusahaan?

PP 36/2021 Pasal 65 membatasi gabungan potongan yang dimaksud dalam Pasal 63 pada setiap pembayaran upah. Sewa rumah dan utang memerlukan kesepakatan tertulis (Pasal 63 ayat (3)). Potongan untuk pihak ketiga diatur terpisah dalam Pasal 64: umumnya memerlukan surat kuasa yang dapat ditarik kembali. Kewajiban pembayaran kepada negara dan iuran jaminan sosial menurut peraturan dikecualikan dari syarat surat kuasa (ayat (3)).

Batas gabungan potongan Pasal 63 menurut PP 36/2021 Pasal 65
DataAngkaPeriode
Batas gabungan potongan yang dimaksud dalam Pasal 63, dari setiap pembayaran upah50%8 Oktober 2026

Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)

Bagaimana menyiapkan bukti sebelum melapor?

Bukti gaji yang tidak dibayar membuat perundingan dan pengaduan lebih cepat diproses. Siapkan:

  1. Perjanjian kerja atau surat pengangkatan yang menyebut besar upah dan tanggal pembayaran.
  2. Slip gaji dan mutasi rekening beberapa bulan terakhir.
  3. Catatan tanggal upah seharusnya dibayar dan tanggal benar-benar diterima.
  4. Surat tagihan dan undangan bipartit yang Anda kirim, serta jawaban perusahaan.
  5. Nama dan alamat perusahaan; cocokkan nama PT di AHU Online sebelum mengadu.

Jika perusahaan menolak memberi keterangan upah yang hanya ada di dokumennya, Anda berhak meminta bantuan pengawas ketenagakerjaan (PP 36/2021 Pasal 52). Cara cepat membandingkan gaji Anda dengan angka resmi ada di cek gaji di bawah UMR, dan panduan prosedur penyelesaian ada di mediasi Disnaker. Penjelasan rumus upah minimum ada juga di panduan upah minimum dan rumus PP 49/2025 (Panduan Warga).

Bukan nasihat hukum. Untuk kasus Anda, hubungi kanal resmi yang tercantum.

Pertanyaan yang sering diajukan

Gaji telat 1 hari, apakah pengusaha sudah kena denda?

Belum. Denda keterlambatan menurut PP 36/2021 Pasal 61 ayat (1) dihitung mulai hari keempat terhitung tanggal upah seharusnya dibayar. Namun keterlambatan satu sampai tiga hari tetap melanggar kewajiban membayar upah pada waktu yang diperjanjikan (Pasal 55 ayat (1)), jadi catat tanggalnya dan tagih secara tertulis.

Bolehkah gaji dicicil atau dibayar sebagian dulu?

PP 36/2021 Pasal 54 ayat (2) menyatakan upah harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan tanggal pembayaran upah. Upah yang dibayar sebagian berarti sisanya terlambat, dan sisa itu ikut dihitung dalam denda keterlambatan Pasal 61.

Apakah perusahaan wajib memberi slip gaji?

Ya. PP 36/2021 Pasal 53 ayat (2) mewajibkan pengusaha memberi bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah setiap kali upah dibayar. Pengusaha yang tidak memberikannya dapat dikenai sanksi administratif bertahap (Pasal 79).

Gaji dibayar lewat bank, kapan dianggap sudah dibayar?

Upah boleh dibayar langsung atau lewat bank. Jika lewat bank, uangnya harus sudah dapat Anda ambil pada tanggal pembayaran yang disepakati (PP 36/2021 Pasal 57 ayat (2)). Transfer yang baru masuk beberapa hari kemudian berarti upahnya terlambat.

Siapa yang menulis dan meninjau halaman ini?

Ditulis oleh Tim Redaksi KarirAman Terbit Diperbarui

Disusun dengan bantuan AI. Diperiksa terhadap sumber resmi dan disetujui untuk terbit oleh Kaiser Khan (editor). Tanggal persetujuan: .

Sumber

Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.

  1. DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan (emedia DPR RI, 7 Oktober 2026) Dewan Perwakilan Rakyat RI (emedia) · diakses
  2. Menaker Ungkap Poin Penting UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang Wajib Diketahui Pekerja Kementerian Ketenagakerjaan RI · diakses
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Pasal 40, 52 sampai 65, 79, 80 dan 85) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 36/2021 · diakses
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Pasal 81: perubahan UU 13/2003 tentang cuti, upah, PHK dan pidana) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 6/2023 · diakses
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lampiran I nomor 126 dan 175) JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · UU 1/2026 · diakses
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (Pasal 17, 36 huruf g dan i, 40 ayat (4), 48 dan 50) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 35/2021 · diakses
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan (daftar pasal yang diubah) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 49/2025 · diakses
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 2/2004 · diakses
Cara mengutip

KarirAman (2026). Gaji tidak dibayar, telat, dipotong, atau di bawah UMR: hak Anda dan ke mana melapor. Diperbarui 8 Oktober 2026. https://kariraman.com/hak-pekerja/gaji-tidak-dibayar/

Simpan halaman ini

Laporkan loker palsu Laporkan masalah data Cara kami menangani koreksi

Panduan terkait

CariTalent dan PanduanHewan adalah proyek Kode Nirlaba; Panduan Warga dan The Cast Index adalah publikasi independen dengan pendiri yang sama. CourseToJob adalah situs panduan kuliah milik pemilik yang sama, dikelola Elite Digital AI Solutions Ltd.