PP 36/2021 tentang Pengupahan dan perubahannya (PP 51/2023, PP 49/2025): isi dan status

Berlaku

PP 36/2021 tentang Pengupahan sudah diubah PP 51/2023 dan PP 49/2025. Isi pokok soal upah minimum, struktur skala upah, denda, potongan, dan statusnya.

Ringkasan

  • PP 36/2021 tentang Pengupahan ditetapkan dan diundangkan pada 2 Februari 2021 dan mencabut PP 78/2015.
  • PP 36/2021 diubah pertama kali oleh PP 51/2023 (10 November 2023) dan kedua kali oleh PP 49/2025 (17 Desember 2025).
  • Sejak UU 27/2026 berlaku pada 28 Oktober 2026, PP 36/2021 dan perubahannya hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang itu (UU 27/2026 Pasal 310).
  • PP 49/2025 mengatur alfa di rentang 0,50 sampai 0,90; UU 27/2026 Pasal 139 kini menetapkan indeks antara 0,5 dan 1, atau kebutuhan hidup layak.
  • PP 49/2025 menambahkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan kabupaten/kota (UMSK).
Lihat ringkasan lengkapTampilkan lebih sedikit
Di halaman ini
  1. Apa yang diatur PP 36/2021 tentang Pengupahan?
  2. Pasal apa saja yang penting bagi pekerja?
  3. Apa yang diubah PP 51/2023?
  4. PP 49 tahun 2025 tentang apa, dan apa yang diubahnya?
  5. Bagaimana rumus UMP dan UMK menurut PP Pengupahan?
  6. Bagian mana dari PP 36/2021 yang masih dipakai setelah UU 27/2026?

Status hukum: UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003. Peraturan pelaksana lama, seperti PP 35/2021 dan PP 36/2021, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, sampai peraturan baru terbit.

JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)

Nomor
PP No. 36 Tahun 2021
Jenis
PP
Tanggal

Dokumen resmi (PDF) Halaman resmi

Apa yang diatur PP 36/2021 tentang Pengupahan?

PP 36/2021 tentang Pengupahan ditetapkan dan diundangkan pada 2 Februari 2021 (Lembaran Negara 2021 Nomor 46) untuk melaksanakan UU Cipta Kerja, dan mencabut PP 78/2015 (Pasal 85). PP ini mengatur kebijakan pengupahan: upah minimum, struktur dan skala upah, upah lembur, upah saat tidak masuk kerja, bentuk dan cara pembayaran upah, hal yang boleh diperhitungkan dengan upah seperti denda dan potongan, serta upah sebagai dasar menghitung pesangon dan hak lain. PP 36/2021 sudah diubah dua kali, oleh PP 51/2023 dan PP 49/2025 (sering ditulis PP 49 2025), dan laman peraturan.go.id mencatat statusnya berlaku pada 8 Oktober 2026.

Pasal apa saja yang penting bagi pekerja?

Pasal-pasal PP 36/2021 yang paling sering dipakai pekerja, dengan perubahannya bila ada:

  • THR: wajib diberikan dan dibayar paling lama 7 hari sebelum hari raya (Pasal 9); terlambat membayar THR kena denda (Pasal 62). Lihat THR.
  • Upah minimum: upah bulanan terendah yang tidak boleh dilanggar (Pasal 23), berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun (Pasal 24); usaha mikro dan kecil dikecualikan dengan batas tertentu (Pasal 36).
  • Tidak masuk kerja: upah tidak dibayar bila pekerja tidak bekerja, kecuali sakit, cuti, dan alasan lain di Pasal 40.
  • Pembayaran upah: dibayar kepada pekerja dengan slip rincian (Pasal 53), seluruhnya pada setiap periode (Pasal 54), pada waktu yang diperjanjikan dan paling lama sebulan sekali (Pasal 55).
  • Denda dan potongan: denda keterlambatan upah (Pasal 61), potongan upah dan potongan pihak ketiga (Pasal 63 dan 64), serta batas gabungan potongan Pasal 63 (Pasal 65). Lihat gaji tidak dibayar.
  • Pailit: upah dan hak lain pekerja didahulukan pembayarannya (Pasal 49, diubah PP 49/2025).
  • Sanksi: sanksi administratif bertahap untuk pelanggaran antara lain THR, struktur dan skala upah, serta slip upah (Pasal 79).

Apa yang diubah PP 51/2023?

PP 51/2023 ditetapkan dan diundangkan pada 10 November 2023 (Lembaran Negara 2023 Nomor 146). Perubahan utamanya ada pada upah minimum:

  • Pasal 24 ayat (1a): pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun yang memiliki kualifikasi tertentu dapat diberi upah lebih besar dari upah minimum.
  • Pasal 25 sampai 35: upah minimum terdiri atas UMP dan UMK dengan syarat tertentu, rumus penyesuaian dengan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, serta jadwal penetapan. Dalam rumusan PP 51/2023, UMP diumumkan paling lambat 21 November (Pasal 29) dan UMK paling lambat 30 November tahun berjalan (Pasal 35).
  • Pasal 81A sampai 81C: upah minimum Ibu Kota Nusantara ditetapkan Kepala Otorita IKN.

PP 49 tahun 2025 tentang apa, dan apa yang diubahnya?

PP 49/2025 adalah Perubahan Kedua atas PP 36/2021, ditetapkan dan diundangkan pada 17 Desember 2025 (Lembaran Negara 2025 Nomor 187). Bagian menimbangnya merujuk Putusan MK 168/PUU-XXI/2023. Perubahannya:

  • Struktur dan skala upah (Pasal 21 ayat (1)): pengusaha wajib menyusun dan menerapkannya dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
  • Jenis upah minimum (Pasal 25): UMP, UMK dengan syarat tertentu, upah minimum sektoral provinsi (UMSP), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).
  • Rumus upah minimum (Pasal 26): indeks tertentu (alfa) berada di rentang 0,50 sampai 0,90 dan ditentukan dewan pengupahan provinsi atau kabupaten/kota.
  • Jadwal UMK (Pasal 35): ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat 25 November, berlaku 1 Januari tahun berikutnya.
  • Upah minimum sektoral (Pasal 35A sampai 35J): gubernur wajib menetapkan UMSP dan dapat menetapkan UMSK untuk sektor tertentu, nilainya harus di atas UMP atau UMK.
  • Pailit (Pasal 49 ayat (3)): hak lain pekerja didahulukan atas semua kreditur termasuk kreditur preferen, kecuali kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.
  • Peralihan 2026 (Pasal II): UMP, UMSP, UMK, dan UMSK 2026 ditetapkan dan diumumkan paling lambat 24 Desember 2025 dan berlaku sejak 1 Januari 2026.

Bagaimana rumus UMP dan UMK menurut PP Pengupahan?

Sejak 28 Oktober 2026 rumus upah minimum diatur UU 27/2026 Pasal 139: formula dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu antara 0,5 dan 1, atau kebutuhan hidup layak, dengan nilai tertinggi yang dipakai. Sebelumnya, rumus UMP dan UMK menurut PP 36/2021 Pasal 26 sebagaimana diubah PP 49/2025 adalah: upah minimum tahun depan sama dengan upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian. Nilai penyesuaian dihitung dari inflasi ditambah hasil kali pertumbuhan ekonomi dengan alfa, lalu dikalikan upah minimum tahun berjalan. Alfa berada di rentang 0,50 sampai 0,90 dan ditentukan dewan pengupahan daerah dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta kebutuhan hidup layak. Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi berasal dari lembaga statistik. Bila nilai penyesuaian nol atau kurang dari nol, upah minimum tetap sama dengan tahun berjalan. Angka UMP dan UMK resmi tiap daerah ada di upah minimum, dan penjelasan rumusnya juga ada di panduan upah minimum dan rumus PP 49/2025 (Panduan Warga).

Bagian mana dari PP 36/2021 yang masih dipakai setelah UU 27/2026?

UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026. PP 36/2021 sebagaimana diubah PP 51/2023 dan PP 49/2025 tidak dicabut dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang itu (Pasal 310). Untuk upah minimum, undang-undang kini memuat rumusnya sendiri: upah minimum dihitung dengan formula yang memakai pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu antara 0,5 dan 1, atau dengan kebutuhan hidup layak, dan yang dipakai adalah nilai tertinggi yang disepakati dewan pengupahan daerah (Pasal 139). Rentang indeks itu berbeda dari rentang alfa dalam PP 49/2025, jadi untuk upah minimum yang ditetapkan setelah 28 Oktober 2026 undang-undang yang dipakai. Denda keterlambatan upah, potongan upah, dan bukti pembayaran upah di PP 36/2021 masih dipakai sampai peraturan pemerintah yang baru terbit, paling lama 1 tahun sejak pengundangan (Pasal 312). Ringkasan undang-undangnya ada di UU 27/2026.

Bukan nasihat hukum. Untuk kasus Anda, hubungi kanal resmi yang tercantum.

Pertanyaan yang sering diajukan

PP 49 tahun 2025 tentang apa?

PP 49/2025 adalah Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan, ditetapkan dan diundangkan pada 17 Desember 2025. Isinya mengubah rumus dan penetapan upah minimum, mengembalikan upah minimum sektoral (UMSP dan UMSK), memperkuat kewajiban struktur dan skala upah, mengubah urutan pembayaran hak pekerja saat perusahaan pailit, dan menetapkan jadwal upah minimum 2026.

Di mana PDF resmi PP 49/2025?

Salinan resmi PP 49/2025 tersedia di laman peraturan.go.id milik Kementerian Hukum, di alamat peraturan.go.id/files/pp-no-49-tahun-2025.pdf. PP 36/2021 ada di peraturan.go.id/files/pp36-2021bt.pdf dan PP 51/2023 di peraturan.go.id/files/pp-no-51-tahun-2023.pdf. Unduh dari situs pemerintah, bukan dari tautan pihak ketiga.

Apakah PP 36/2021 masih berlaku?

Masih, tetapi hanya sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 (Pasal 310). Rumus upah minimum kini diatur langsung oleh UU 27/2026 Pasal 137 sampai 139. Ketentuan lain, seperti denda keterlambatan upah dan batas potongan upah, masih dipakai sampai peraturan pemerintah yang baru terbit.

Siapa yang menulis dan meninjau halaman ini?

Sumber

Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · UU 27/2026 · diakses
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Pasal 40, 52 sampai 65, 79, 80 dan 85) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 36/2021 · diakses
  3. PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan: detail dan status (peraturan.go.id) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 36/2021 · diakses
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 51/2023 · diakses
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan (daftar pasal yang diubah) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 49/2025 · diakses
  6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 (pengujian UU 6/2023, klaster ketenagakerjaan) Mahkamah Konstitusi RI · diakses
Cara mengutip

KarirAman (2026). PP 36/2021 tentang Pengupahan dan perubahannya (PP 51/2023, PP 49/2025): isi dan status. Diperbarui 17 November 2026. https://kariraman.com/regulasi/pp-36-2021/

Simpan halaman ini

Laporkan loker palsu Laporkan masalah data Cara kami menangani koreksi

Panduan terkait

CariTalent dan PanduanHewan adalah proyek Kode Nirlaba; Panduan Warga dan The Cast Index adalah publikasi independen dengan pendiri yang sama. CourseToJob adalah situs panduan kuliah milik pemilik yang sama, dikelola Elite Digital AI Solutions Ltd.

Riwayat perubahan
  • : Status diperbarui setelah UU 27/2026 berlaku pada 28 Oktober 2026: rumus upah minimum kini diatur undang-undang (Pasal 137 sampai 139), dan PP 36/2021 dipakai sepanjang tidak bertentangan.