Permenaker 6/2016 tentang THR keagamaan: isi pasal penting dan status berlakunya

Berlaku

Permenaker 6/2016 mengatur THR: siapa berhak, cara menghitung, batas bayar 7 hari sebelum hari raya, denda keterlambatan, dan sanksi. Masih berlaku.

Ringkasan

  • Permenaker 6/2016 ditetapkan dan diundangkan pada 8 Maret 2016 (Berita Negara 2016 Nomor 375) dan masih berlaku menurut JDIH BPK.
  • Peraturan ini mencabut Permenaker PER.04/MEN/1994 tentang THR Keagamaan (Pasal 12).
  • Isinya: hak atas THR (Pasal 2), besaran (Pasal 3, 4), pembayaran (Pasal 5, 6), PHK dan pindah perusahaan (Pasal 7, 8), serta pengawasan, denda, dan sanksi (Pasal 9 sampai 11).
  • PP 36/2021 tentang Pengupahan mengatur THR di tingkat peraturan pemerintah (Pasal 8, 9, dan 62) dan menyerahkan ketentuan lebih lanjut kepada peraturan menteri.
  • Setiap tahun Menaker menerbitkan surat edaran pelaksanaan THR; surat edaran tidak mengubah isi Permenaker ini.
Lihat ringkasan lengkapTampilkan lebih sedikit
Di halaman ini
  1. Apa yang diatur Permenaker 6/2016?
  2. Pasal apa saja yang penting?
  3. Berapa denda keterlambatan menurut Pasal 10?
  4. Apa yang berubah sejak Permenaker 6/2016 terbit?

Status hukum: UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003. Peraturan pelaksana lama, seperti PP 35/2021 dan PP 36/2021, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, sampai peraturan baru terbit.

JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)

Nomor
Permenaker No. 6 Tahun 2016
Jenis
Permenaker
Tanggal

Dokumen resmi (PDF) Halaman resmi

Apa yang diatur Permenaker 6/2016?

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan ditetapkan dan diundangkan pada 8 Maret 2016 (Berita Negara 2016 Nomor 375). Permenaker ini mengatur siapa yang berhak atas THR, cara menghitung besarnya, kapan dan dalam bentuk apa THR dibayar, denda keterlambatan, sanksi, dan pengawasannya. Peraturan ini mencabut Permenaker PER.04/MEN/1994 (Pasal 12) dan, menurut JDIH BPK, masih berlaku.

Pasal apa saja yang penting?

Peta pasal Permenaker 6/2016
PasalIsi
Pasal 1 angka 2Hari raya keagamaan: Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Imlek, sesuai agama pekerja
Pasal 2THR wajib bagi pekerja dengan masa kerja 1 bulan terus-menerus atau lebih, baik PKWTT maupun PKWT
Pasal 3Masa kerja 12 bulan atau lebih: 1 bulan upah; 1 sampai kurang dari 12 bulan: masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah; aturan khusus pekerja harian lepas
Pasal 4THR yang lebih besar menurut perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, atau kebiasaan tetap berlaku
Pasal 5THR dibayar sekali setahun, paling lambat 7 hari sebelum hari raya
Pasal 6THR dibayar dalam bentuk uang rupiah
Pasal 7Pekerja PKWTT yang di-PHK sejak 30 hari sebelum hari raya tetap berhak; tidak berlaku bagi PKWT yang berakhir sebelum hari raya
Pasal 8Pekerja yang dipindahkan dengan masa kerja berlanjut berhak atas THR di perusahaan baru jika belum menerimanya
Pasal 9Pelaksanaan diawasi pengawas ketenagakerjaan
Pasal 10Denda keterlambatan dari total THR; tidak menghapus kewajiban bayar; dikelola untuk kesejahteraan pekerja
Pasal 11Pengusaha yang tidak membayar THR dikenai sanksi administratif
Pasal 12Mencabut Permenaker PER.04/MEN/1994

Cara memakai aturan ini dalam praktik, termasuk contoh perhitungan dan cara melapor, ada di halaman aturan THR karyawan.

Berapa denda keterlambatan menurut Pasal 10?

Pasal 10 ayat (1) menetapkan denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR, dihitung dari total THR yang harus dibayar sejak batas waktu pembayaran berakhir. PP 36/2021 Pasal 62 ayat (1) memuat ketentuan yang sama. Besarnya tampil dari data berikut, lengkap dengan sumbernya. Pengusaha yang sama sekali tidak membayar THR dikenai sanksi administratif (Pasal 11), yang dalam PP 36/2021 Pasal 79 dijatuhkan bertahap mulai dari teguran tertulis sampai pembekuan kegiatan usaha.

Denda keterlambatan THR menurut Pasal 10 ayat (1)
DataAngkaPeriode
Denda keterlambatan THR, dari total THR yang harus dibayar, dihitung sejak batas waktu bayar lewat5%8 Oktober 2026

JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id); Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)

Apa yang berubah sejak Permenaker 6/2016 terbit?

Ketentuan dasarnya tidak berubah, tetapi kini juga tercantum dalam PP 36/2021 tentang Pengupahan: THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayar paling lama 7 hari sebelum hari raya (Pasal 8 dan Pasal 9), dan ketentuan lebih lanjut diserahkan kepada peraturan menteri (Pasal 9 ayat (3)). Setiap tahun Menteri Ketenagakerjaan juga menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan THR. Untuk 2026, SE Menaker M/3/HK.04.00/III/2026 ditandatangani pada 2 Maret 2026, menegaskan THR dibayar penuh tanpa dicicil, dan meminta setiap daerah membuka posko pengaduan THR.

Bukan nasihat hukum. Untuk kasus Anda, hubungi kanal resmi yang tercantum.

Pertanyaan yang sering diajukan

Ke mana denda keterlambatan THR disalurkan?

Denda keterlambatan THR dikelola dan dipakai untuk kesejahteraan pekerja, sesuai yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (Permenaker 6/2016 Pasal 10 ayat (3)). Denda itu tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR (Pasal 10 ayat (2)).

Apakah Permenaker 6/2016 masih berlaku setelah UU 27/2026?

Ya. JDIH BPK mencatat Permenaker 6/2016 berstatus berlaku, dan PP 36/2021 Pasal 9 ayat (3) menyerahkan ketentuan lebih lanjut tentang THR kepada peraturan menteri. Setelah UU 27/2026 berlaku pada 28 Oktober 2026, peraturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang itu (Pasal 310), dan UU 27/2026 menyebut tunjangan hari raya keagamaan sebagai bagian dari kebijakan pengupahan (Pasal 134 ayat (4) huruf d).

Siapa yang menulis dan meninjau halaman ini?

Sumber

Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · UU 27/2026 · diakses
  2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · Permenaker 6/2016 · diakses
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 36/2021 · diakses
  4. Terbitkan Edaran THR Keagamaan 2026, Menaker: Harus Dibayar Penuh, Tak Boleh Dicicil (Kemensetneg) Kementerian Sekretariat Negara RI · SE Menaker M/3/HK.04.00/III/2026 · diakses
Cara mengutip

KarirAman (2026). Permenaker 6/2016 tentang THR keagamaan: isi pasal penting dan status berlakunya. Diperbarui 17 November 2026. https://kariraman.com/regulasi/permenaker-6-2016/

Simpan halaman ini

Laporkan loker palsu Laporkan masalah data Cara kami menangani koreksi

Panduan terkait

CariTalent dan PanduanHewan adalah proyek Kode Nirlaba; Panduan Warga dan The Cast Index adalah publikasi independen dengan pendiri yang sama. CourseToJob adalah situs panduan kuliah milik pemilik yang sama, dikelola Elite Digital AI Solutions Ltd.

Riwayat perubahan
  • : Halaman ini kini memuat status, peta pasal, dan perubahan; besaran denda keterlambatan tampil dari data resmi. Langkah untuk pekerja ada di halaman THR karyawan.
  • : Status diperiksa ulang setelah UU 27/2026 berlaku pada 28 Oktober 2026: Permenaker 6/2016 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan (Pasal 310). Isi aturan THR tidak berubah.