PP 35 Tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, lembur, dan PHK: isi dan status

Apa yang diatur PP 35/2021?

PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ditetapkan dan diundangkan pada 2 Februari 2021 (Lembaran Negara 2021 Nomor 45). PP ini dibuat untuk melaksanakan UU Cipta Kerja dan mengatur lima hal: kontrak kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya, waktu kerja dan istirahat, lembur, serta PHK beserta pesangon. Sampai 7 Oktober 2026, JDIH BPK mencatat statusnya berlaku.

Pasal apa saja yang penting tentang kontrak PKWT?

• PKWT dibuat berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu, dan tidak boleh untuk pekerjaan yang bersifat tetap (Pasal 4).
• PKWT berdasarkan jangka waktu paling lama 5 tahun termasuk perpanjangan, dan masa kerja dihitung sejak awal hubungan kerja (Pasal 8).
• Perjanjian kerja harian hanya untuk kerja kurang dari 21 hari sebulan; jika 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, hubungan kerja demi hukum menjadi PKWTT (Pasal 10).
• PKWT tidak boleh mensyaratkan masa percobaan (Pasal 12).
• PKWT wajib dicatatkan pengusaha secara daring ke Kemnaker (Pasal 14).
• Pengusaha wajib membayar uang kompensasi saat PKWT berakhir kepada pekerja dengan masa kerja paling sedikit 1 bulan (Pasal 15 dan 16), juga bila kontrak diakhiri lebih awal (Pasal 17).

Penjelasan lengkap untuk pekerja ada di Kontrak PKWT dan PKWTT.

Pasal apa saja yang penting tentang jam kerja dan lembur?

• Waktu kerja 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja (Pasal 21), dengan istirahat mingguan 1 atau 2 hari (Pasal 22).
• Lembur paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, tidak termasuk lembur di hari istirahat atau hari libur resmi (Pasal 26).
• Lembur harus berdasarkan perintah pengusaha dan persetujuan tertulis atau digital dari pekerja (Pasal 28).
• Lembur 4 jam atau lebih wajib disertai makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilokalori, yang tidak boleh diganti uang (Pasal 29).
• Upah lembur pada hari kerja: jam pertama 1,5 kali upah sejam, jam berikutnya 2 kali; pada hari istirahat atau libur resmi berlaku pengali 2, 3, dan 4 kali (Pasal 31). Upah sejam adalah 1/173 dari upah sebulan (Pasal 32).

Cara menghitungnya ada di Upah lembur.

Pasal apa saja yang penting tentang PHK dan pesangon?

• Pasal 36 memuat alasan PHK, dari penggabungan perusahaan dan efisiensi sampai pengunduran diri dan pensiun.
• Pengusaha wajib memberitahukan maksud dan alasan PHK secara tertulis paling lama 14 hari kerja sebelumnya (Pasal 37). Pekerja yang menolak membuat surat penolakan beralasan paling lama 7 hari kerja, lalu perselisihan diselesaikan lewat bipartit dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Pasal 39).
• Pasal 40 memuat tabel uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak. Pasal 41 sampai 57 menentukan pengali tabel itu menurut alasan PHK.
• Pekerja yang mengundurkan diri sesuai syarat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah (Pasal 50).
• Untuk usaha mikro dan kecil, besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan (Pasal 59).

Penjelasan dan tabelnya ada di Pesangon dan PHK.

Bagaimana Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 memengaruhi cara membaca PP 35/2021?

Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada 31 Oktober 2024 mengubah cara membaca UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023, yang menjadi dasar PP 35/2021. Yang paling terasa bagi pekerja:

• jangka waktu PKWT tidak melebihi paling lama 5 tahun termasuk perpanjangan, dan PKWT harus tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin (amar 4 dan 5);
• istirahat mingguan mencakup pilihan 2 hari untuk 5 hari kerja (amar 7);
• jika bipartit gagal, PHK hanya dapat dilakukan setelah ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap (amar 20); dan
• tabel pesangon dalam Pasal 156 ayat (2) dibaca sebagai jumlah paling sedikit, bukan jumlah pasti (amar 22).

Apakah PP 35/2021 akan diganti?

Kemungkinan besar ya, tetapi belum sekarang. DPR dan Pemerintah menyetujui UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026. Undang-undang itu belum bernomor, belum diundangkan, dan teksnya belum terbit. Sampai undang-undang baru dan peraturan pelaksananya berlaku, PP 35/2021 tetap menjadi aturan yang dipakai. Perkembangannya kami catat di UU ketenagakerjaan baru.

• Pusat Bantuan dan Call Center Kemnaker

  1500630 bantuan.kemnaker.go.id