PP 35 Tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, lembur, dan PHK: isi dan status

Berlaku sebagian

PP 35/2021 mengatur PKWT, alih daya, lembur, dan PHK. Sejak UU 27/2026 berlaku, sebagian isinya diganti undang-undang dan sisanya masih dipakai.

Ringkasan

  • PP 35/2021 diundangkan pada 2 Februari 2021. Sejak UU 27/2026 berlaku pada 28 Oktober 2026, PP ini hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan (UU 27/2026 Pasal 310).
  • Batas PKWT 5 tahun dalam PP 35/2021 Pasal 8 diganti UU 27/2026 Pasal 82 ayat (2): paling lama 2 tahun dan 2 kali perpanjangan, masing-masing paling lama 1 tahun.
  • PKWT tidak boleh mensyaratkan masa percobaan; jika disyaratkan, masa percobaan itu batal demi hukum (Pasal 12).
  • Lembur paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, dan upah sejam dihitung 1/173 dari upah sebulan (Pasal 26 dan 32).
  • Pengali pesangon dalam PP 35/2021 Pasal 41 sampai 57 diganti UU 27/2026 Pasal 236 sampai 249; tabel pesangon kini di Pasal 232 sebagai jumlah paling sedikit.
Lihat ringkasan lengkapTampilkan lebih sedikit
Di halaman ini
  1. Apa yang diatur PP 35/2021?
  2. Pasal apa saja yang penting tentang kontrak PKWT?
  3. Pasal apa saja yang penting tentang jam kerja dan lembur?
  4. Pasal apa saja yang penting tentang PHK dan pesangon?
  5. Bagaimana Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 memengaruhi cara membaca PP 35/2021?
  6. Bagian mana dari PP 35/2021 yang masih dipakai setelah UU 27/2026?

Status hukum: UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003. Peraturan pelaksana lama, seperti PP 35/2021 dan PP 36/2021, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, sampai peraturan baru terbit.

JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)

Nomor
PP No. 35 Tahun 2021
Jenis
PP
Tanggal

Dokumen resmi (PDF) Halaman resmi

Apa yang diatur PP 35/2021?

PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ditetapkan dan diundangkan pada 2 Februari 2021 (Lembaran Negara 2021 Nomor 45). PP ini dibuat untuk melaksanakan UU Cipta Kerja dan mengatur lima hal: kontrak kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya, waktu kerja dan istirahat, lembur, serta PHK beserta pesangon. Sampai 7 Oktober 2026, JDIH BPK mencatat statusnya berlaku.

Pasal apa saja yang penting tentang kontrak PKWT?

  • PKWT dibuat berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu, dan tidak boleh untuk pekerjaan yang bersifat tetap (Pasal 4).
  • PKWT berdasarkan jangka waktu paling lama 5 tahun termasuk perpanjangan, dan masa kerja dihitung sejak awal hubungan kerja (Pasal 8).
  • Perjanjian kerja harian hanya untuk kerja kurang dari 21 hari sebulan; jika 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, hubungan kerja demi hukum menjadi PKWTT (Pasal 10).
  • PKWT tidak boleh mensyaratkan masa percobaan (Pasal 12).
  • PKWT wajib dicatatkan pengusaha secara daring ke Kemnaker (Pasal 14).
  • Pengusaha wajib membayar uang kompensasi saat PKWT berakhir kepada pekerja dengan masa kerja paling sedikit 1 bulan (Pasal 15 dan 16), juga bila kontrak diakhiri lebih awal (Pasal 17).

Penjelasan lengkap untuk pekerja ada di Kontrak PKWT dan PKWTT.

Pasal apa saja yang penting tentang jam kerja dan lembur?

  • Waktu kerja 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja (Pasal 21), dengan istirahat mingguan 1 atau 2 hari (Pasal 22).
  • Lembur paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, tidak termasuk lembur di hari istirahat atau hari libur resmi (Pasal 26).
  • Lembur harus berdasarkan perintah pengusaha dan persetujuan tertulis atau digital dari pekerja (Pasal 28).
  • Lembur 4 jam atau lebih wajib disertai makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilokalori, yang tidak boleh diganti uang (Pasal 29).
  • Upah lembur pada hari kerja: jam pertama 1,5 kali upah sejam, jam berikutnya 2 kali; pada hari istirahat atau libur resmi berlaku pengali 2, 3, dan 4 kali (Pasal 31). Upah sejam adalah 1/173 dari upah sebulan (Pasal 32).

Cara menghitungnya ada di Upah lembur.

Pasal apa saja yang penting tentang PHK dan pesangon?

  • Pasal 36 memuat alasan PHK, dari penggabungan perusahaan dan efisiensi sampai pengunduran diri dan pensiun.
  • Pengusaha wajib memberitahukan maksud dan alasan PHK secara tertulis paling lama 14 hari kerja sebelumnya (Pasal 37). Pekerja yang menolak membuat surat penolakan beralasan paling lama 7 hari kerja, lalu perselisihan diselesaikan lewat bipartit dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Pasal 39).
  • Pasal 40 memuat tabel uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak. Pasal 41 sampai 57 menentukan pengali tabel itu menurut alasan PHK.
  • Pekerja yang mengundurkan diri sesuai syarat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah (Pasal 50).
  • Untuk usaha mikro dan kecil, besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan (Pasal 59).

Penjelasan dan tabelnya ada di Pesangon dan PHK.

Bagaimana Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 memengaruhi cara membaca PP 35/2021?

Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada 31 Oktober 2024 mengubah cara membaca UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023, dasar PP 35/2021 saat itu. UU 27/2026 kemudian disusun untuk menata ulang aturan ini dalam undang-undang tersendiri. Yang paling terasa bagi pekerja:

  • jangka waktu PKWT tidak melebihi paling lama 5 tahun termasuk perpanjangan, dan PKWT harus tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin (amar 4 dan 5);
  • istirahat mingguan mencakup pilihan 2 hari untuk 5 hari kerja (amar 7);
  • jika bipartit gagal, PHK hanya dapat dilakukan setelah ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap (amar 20); dan
  • tabel pesangon dalam Pasal 156 ayat (2) dibaca sebagai jumlah paling sedikit, bukan jumlah pasti (amar 22).

Bagian mana dari PP 35/2021 yang masih dipakai setelah UU 27/2026?

UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003, undang-undang yang dilaksanakan PP 35/2021. PP ini sendiri tidak dicabut: Pasal 310 menyatakan peraturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026. Jadi untuk setiap hal, periksa dulu undang-undangnya; PP 35/2021 dipakai untuk rincian yang belum diatur undang-undang.

PP 35/2021 setelah UU 27/2026: yang diganti undang-undang dan yang masih dipakai
HalPP 35/2021UU 27/2026
Batas waktu PKWTPaling lama 5 tahun termasuk perpanjangan (Pasal 8)Diganti: paling lama 2 tahun, 2 kali perpanjangan masing-masing paling lama 1 tahun (Pasal 82 ayat (2))
Alih dayaPasal 18 sampai 20Diganti: hanya jasa penunjang, dengan peralihan hubungan kerja dan masa kerja kumulatif (Pasal 95 sampai 99)
Pengali pesangon per alasan PHKPasal 41 sampai 57Diganti: Pasal 236 sampai 249, sebagian dengan pengali berbeda
Tabel pesangon dan UPMKPasal 40Angka sama, kini di Pasal 232
Batas dan pengali lemburPasal 26 dan 31Angka sama, kini di Pasal 116 dan 125
Rumus uang kompensasi PKWTPasal 15 sampai 17Masih dipakai sampai peraturan baru terbit (Pasal 88 ayat (3))
Rincian lembur: makanan, golongan jabatan yang dikecualikan, pekerja harianPasal 27, 29, dan 33Masih dipakai sepanjang tidak bertentangan (Pasal 310)

Pemerintah wajib menetapkan peraturan pelaksana UU 27/2026 paling lama 1 tahun sejak pengundangan (Pasal 312), jadi PP 35/2021 akan diganti. Isi undang-undangnya kami ringkas di UU 27/2026, dan artinya bagi pekerja di UU ketenagakerjaan baru.

Bukan nasihat hukum. Untuk kasus Anda, hubungi kanal resmi yang tercantum.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah PP 35/2021 masih berlaku?

Masih, tetapi tidak seluruhnya. UU 27/2026 Pasal 310 menyatakan peraturan pelaksana UU 13/2003 dan UU 6/2023 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026. Bagian yang berbeda, misalnya batas PKWT 5 tahun dan pengali pesangon, diganti undang-undang. Peraturan pemerintah yang baru harus terbit paling lama 1 tahun sejak pengundangan (Pasal 312).

Berapa lama kontrak PKWT boleh diperpanjang?

Menurut UU 27/2026 Pasal 82 ayat (2), PKWT paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun. Batas 5 tahun termasuk perpanjangan dalam PP 35/2021 Pasal 8 tidak lagi dipakai karena bertentangan dengan undang-undang baru.

Apakah pekerja kontrak berhak atas uang kompensasi?

Ya. Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi saat PKWT berakhir kepada pekerja yang sudah bekerja paling sedikit 1 bulan terus-menerus (Pasal 15). Besarnya dihitung dari masa kerja, dan kontrak 12 bulan setara 1 bulan upah (Pasal 16).

Siapa yang menulis dan meninjau halaman ini?

Sumber

Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · UU 27/2026 · diakses
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 35/2021 · diakses
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 6/2023 · diakses
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 (pengujian UU 6/2023, klaster ketenagakerjaan) Mahkamah Konstitusi RI · diakses
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 36/2021 · diakses
Cara mengutip

KarirAman (2026). PP 35 Tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, lembur, dan PHK: isi dan status. Diperbarui 17 November 2026. https://kariraman.com/regulasi/pp-35-2021/

Simpan halaman ini

Laporkan loker palsu Laporkan masalah data Cara kami menangani koreksi

Panduan terkait

CariTalent dan PanduanHewan adalah proyek Kode Nirlaba; Panduan Warga dan The Cast Index adalah publikasi independen dengan pendiri yang sama. CourseToJob adalah situs panduan kuliah milik pemilik yang sama, dikelola Elite Digital AI Solutions Ltd.

Riwayat perubahan
  • : Status diperbarui setelah UU 27/2026 berlaku 28 Oktober 2026: PP 35/2021 kini berlaku sebagian; ditambahkan tabel bagian yang diganti undang-undang.