Kontrak PKWT dan PKWTT: bedanya, berapa lama karyawan kontrak boleh dikontrak, dan haknya
PKWT (karyawan kontrak) kini paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing 1 tahun (UU 27/2026). Wajib tertulis dan dicatatkan.
Status hukum: UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003. Peraturan pelaksana lama, seperti PP 35/2021 dan PP 36/2021, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, sampai peraturan baru terbit.
Ringkasan
- PKWT adalah kontrak kerja untuk waktu tertentu; PKWTT adalah kontrak untuk waktu tidak tertentu atau karyawan tetap.
- PKWT paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun (UU 27/2026 Pasal 82 ayat (2)).
- PKWT harus tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin, dan tidak boleh memuat masa percobaan (UU 27/2026 Pasal 83 dan 86).
- Saat PKWT berakhir, pekerja berhak atas uang kompensasi (UU 27/2026 Pasal 88); syarat masa kerja 1 bulan dan cara hitungnya masih mengikuti PP 35/2021 Pasal 15 dan 16.
- PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap demi hukum menjadi PKWTT (UU 27/2026 Pasal 87 ayat (5)).
Lihat ringkasan lengkapTampilkan lebih sedikit
Di halaman ini
- Apa beda PKWT dan PKWTT?
- Berapa lama kontrak PKWT boleh berlangsung?
- Apakah kontrak PKWT harus tertulis?
- Bolehkah pekerja kontrak PKWT diberi masa percobaan?
- Kapan kontrak PKWT berubah menjadi karyawan tetap (PKWTT)?
- Apakah pekerja kontrak berhak atas uang kompensasi?
- Apa hak karyawan kontrak yang di-PHK atau resign sebelum kontrak habis?
- Bolehkah saya resign jika masih terikat ikatan dinas?
- Apa hak lain pekerja kontrak?
- Bagaimana jika saya bekerja lewat perusahaan alih daya (outsourcing)?
- Apa yang bisa saya lakukan jika hak kontrak saya dilanggar?
- Apakah aturan PKWT berubah dengan UU ketenagakerjaan baru?
Apa beda PKWT dan PKWTT?
PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) adalah kontrak untuk jangka waktu tertentu atau sampai suatu pekerjaan selesai. PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) adalah kontrak tanpa batas waktu, yang biasa disebut karyawan tetap. UU 27/2026 Pasal 80 dan 82 membedakan keduanya. PKWT hanya boleh untuk pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu: pekerjaan sekali selesai atau sementara, yang diperkirakan selesai paling lama 2 tahun, musiman, terkait produk atau kegiatan baru yang masih dicoba, atau yang sifatnya tidak tetap (Pasal 87 ayat (1)). PKWT tidak boleh dipakai untuk pekerjaan yang bersifat tetap (Pasal 87 ayat (2)).
Berapa lama kontrak PKWT boleh berlangsung?
PKWT, baik berdasarkan jangka waktu maupun selesainya suatu pekerjaan, ditentukan paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun (UU 27/2026 Pasal 82 ayat (2)). Pemberi kerja yang ingin memperpanjang wajib memberi tahu Anda secara tertulis paling lambat 7 hari sebelum kontrak berakhir (Pasal 82 ayat (3)). Batas ini menggantikan batas 5 tahun dalam PP 35/2021 Pasal 8, karena peraturan lama hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru (Pasal 310). UU 27/2026 tidak memuat aturan peralihan khusus untuk PKWT yang sudah berjalan; rinciannya menunggu peraturan pemerintah (Pasal 87 ayat (7)).
Apakah kontrak PKWT harus tertulis?
Ya. PKWT harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin; jika dibuat dalam dua bahasa, yang berlaku adalah versi bahasa Indonesia (UU 27/2026 Pasal 83). PKWT yang tidak tertulis demi hukum menjadi PKWTT (Pasal 85). Kontrak tertulis paling sedikit memuat nama dan alamat pemberi kerja, identitas pekerja, jabatan, tempat kerja, besaran dan cara pembayaran upah, hak dan kewajiban, mulai dan jangka waktu kontrak, serta tanda tangan kedua pihak (Pasal 77 ayat (1)). Pemberi kerja wajib memberi Anda satu rangkap (Pasal 77 ayat (4)) dan mencatatkan PKWT paling lambat 3 hari kerja sejak ditandatangani; catatan itu dapat Anda akses (Pasal 87 ayat (3) dan (4)).
Bolehkah pekerja kontrak PKWT diberi masa percobaan?
Tidak. PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan kerja. Jika kontrak PKWT tetap mencantumkan masa percobaan, ketentuan itu batal demi hukum dan masa kerja Anda tetap dihitung (UU 27/2026 Pasal 86). Artinya, pemberhentian dengan alasan tidak lulus masa percobaan dalam PKWT tidak punya dasar, dan masa itu tetap ikut dihitung untuk uang kompensasi.
Kapan kontrak PKWT berubah menjadi karyawan tetap (PKWTT)?
Ada tiga keadaan yang tertulis jelas. Pertama, PKWT yang tidak dibuat tertulis demi hukum menjadi PKWTT (UU 27/2026 Pasal 85). Kedua, PKWT yang tidak memenuhi syarat jenis pekerjaan, misalnya dipakai untuk pekerjaan yang bersifat tetap, demi hukum menjadi PKWTT (Pasal 87 ayat (5)). Ketiga, pekerja dengan perjanjian kerja harian yang bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, hubungan kerjanya demi hukum berubah menjadi PKWTT (PP 35/2021 Pasal 10 ayat (4)). Jika bipartit gagal dan pengawas ketenagakerjaan sudah memeriksa, Anda dapat meminta pengadilan negeri mengesahkan nota pemeriksaan pengawas (UU 27/2026 Pasal 87 ayat (6)).
Apakah pekerja kontrak berhak atas uang kompensasi?
Ya. Pemberi kerja wajib memberikan uang kompensasi saat PKWT berakhir, sesuai masa kerja (UU 27/2026 Pasal 88). Rinciannya masih mengikuti PP 35/2021 sampai peraturan baru terbit: masa kerja paling sedikit 1 bulan terus-menerus (Pasal 15), dan besarnya: kontrak 12 bulan setara 1 bulan upah; kontrak lebih pendek atau lebih panjang dihitung proporsional, yaitu masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah (Pasal 16 ayat (1)). Dasarnya upah pokok dan tunjangan tetap. Jika PKWT diperpanjang, kompensasi dibayar di akhir setiap periode (Pasal 15 ayat (4)). Jika salah satu pihak mengakhiri kontrak lebih awal, kompensasi tetap dihitung untuk masa yang sudah dijalani (Pasal 17). Untuk usaha mikro dan kecil, besarnya berdasarkan kesepakatan (Pasal 16 ayat (6)).
Apa hak karyawan kontrak yang di-PHK atau resign sebelum kontrak habis?
Ada dua aturan. Pertama, pengusaha tetap wajib membayar uang kompensasi yang dihitung dari lamanya PKWT yang sudah Anda jalani (PP 35/2021 Pasal 17). Kedua, pihak yang mengakhiri PKWT sebelum waktunya, di luar alasan berakhirnya perjanjian kerja dalam UU 27/2026 Pasal 81 ayat (1), wajib membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah sampai batas waktu kontrak berakhir (UU 27/2026 Pasal 90). Aturan ganti rugi ini berlaku dua arah, jadi pekerja yang memutus kontrak lebih awal juga bisa ditagih. Baca kontrak Anda dan rundingkan secara tertulis sebelum berhenti.
Bolehkah saya resign jika masih terikat ikatan dinas?
Syarat mengundurkan diri atas kemauan sendiri menurut UU 27/2026 Pasal 231 huruf i adalah: mengajukan permohonan tertulis paling lambat 30 hari sebelumnya, tidak terikat dalam ikatan dinas, dan tetap bekerja sampai tanggal berhenti. Pekerja yang memenuhi syarat itu berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah (Pasal 242). Jika Anda masih terikat ikatan dinas, misalnya setelah program management trainee yang dibiayai perusahaan, baca dulu isi perjanjiannya, termasuk ganti rugi yang tertulis, dan mintalah penjelasan tertulis sebelum mengajukan pengunduran diri.
Apa hak lain pekerja kontrak?
Pekerja PKWT punya hak dasar yang sama dengan pekerja tetap. THR wajib bagi pekerja PKWT dengan masa kerja 1 bulan atau lebih (Permenaker 6/2016 Pasal 2). Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS (UU 24/2011 Pasal 15). Aturan jam kerja dan lembur dalam UU 27/2026 Pasal 115 dan 116 berlaku untuk semua pekerja. Upah tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku (UU 27/2026 Pasal 140 ayat (5)). Pekerja dengan perjanjian kerja harian juga berhak atas program jaminan sosial (PP 35/2021 Pasal 11 ayat (3)).
Bagaimana jika saya bekerja lewat perusahaan alih daya (outsourcing)?
Hubungan kerja Anda adalah dengan perusahaan alih daya, berdasarkan PKWT atau PKWTT yang wajib tertulis, dan perusahaan itu bertanggung jawab atas upah, jaminan sosial, syarat kerja, dan perselisihan (UU 27/2026 Pasal 99 ayat (1) dan (2)). Alih daya hanya boleh untuk jasa penunjang: kebersihan, makanan bagi pekerja, pengamanan, dan angkutan pekerja (Pasal 95). Jika Anda dipakai untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, hubungan kerja Anda demi hukum beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan (Pasal 98 ayat (1)). Saat perusahaan alih daya berganti dan pekerjaannya tetap sama, masa kerja Anda dihitung kumulatif (Pasal 99 ayat (4)). Perusahaan diberi waktu menyesuaikan paling lama 1 tahun sejak 28 Oktober 2026 (Pasal 306).
Apa yang bisa saya lakukan jika hak kontrak saya dilanggar?
Mulailah dengan meminta penjelasan atau pemenuhan hak secara tertulis kepada pengusaha. Perundingan dua pihak ini, bipartit, wajib diupayakan lebih dulu dan paling lama 30 hari kerja (UU 2/2004 Pasal 3). Jika gagal, catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan bukti bipartit, lalu ikuti mediasi (Pasal 4 dan Pasal 8). Untuk pelanggaran norma seperti uang kompensasi yang tidak dibayar, Anda juga bisa mengadu ke pengawas ketenagakerjaan di Kemnaker atau dinas provinsi (PP 35/2021 Pasal 60); pemberi kerja yang tidak membayar uang kompensasi dapat dikenai sanksi administratif (UU 27/2026 Pasal 89). Simpan kontrak, slip gaji, dan bukti kehadiran Anda.
Apakah aturan PKWT berubah dengan UU ketenagakerjaan baru?
Ya. UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mengubah empat hal utama: batas PKWT menjadi paling lama 2 tahun dengan 2 kali perpanjangan masing-masing paling lama 1 tahun (Pasal 82), PKWT wajib dicatatkan dan dapat diakses pekerja (Pasal 87), PKWT yang tidak tertulis menjadi PKWTT (Pasal 85), dan alih daya dibatasi pada jasa penunjang (Pasal 95). Uang kompensasi, jenis pekerjaan, dan batas perpanjangan akan dirinci dalam peraturan pemerintah yang harus terbit paling lama 1 tahun sejak pengundangan (Pasal 312). Halaman ini sudah memakai undang-undang baru.
Daftar periksa sebelum menandatangani kontrak PKWT
- Kontrak tertulis dalam bahasa Indonesia dan Anda mendapat salinannya.
- Pekerjaannya memang bersifat sementara, musiman, atau akan selesai dalam waktu tertentu, bukan pekerjaan tetap.
- Jangka waktu kontrak tidak lebih dari 2 tahun, dan perpanjangan paling banyak 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun.
- Tidak ada klausul masa percobaan.
- Kontrak memuat jabatan, tempat kerja, besaran upah, cara pembayaran, serta tanggal mulai dan berakhir.
- Upah tidak lebih rendah dari upah minimum di tempat kerja Anda.
- Tidak ada kewajiban menyerahkan ijazah asli atau dokumen pribadi sebagai jaminan.
- Tidak ada permintaan uang untuk bisa bekerja atau untuk perpanjangan kontrak.
Cek juga upah minimum di tempat kerja Anda di Upah minimum, dan jika ada permintaan uang atau penahanan dokumen, baca Ijazah ditahan dan periksa iklannya di Cek Loker.
-
Pusat Bantuan dan Call Center Kemnaker
-
BPJS Ketenagakerjaan
Bukan nasihat hukum. Untuk kasus Anda, hubungi kanal resmi yang tercantum.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah kontrak PKWT boleh diperpanjang terus-menerus?
Tidak. Setelah jangka waktu awal paling lama 2 tahun, PKWT hanya dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun (UU 27/2026 Pasal 82 ayat (2)). Pemberi kerja wajib memberi tahu rencana perpanjangan secara tertulis paling lambat 7 hari sebelum kontrak berakhir (Pasal 82 ayat (3)).
Apakah pekerja kontrak berhak atas THR dan BPJS?
Ya. Permenaker 6/2016 Pasal 2 mewajibkan THR bagi pekerja PKWTT maupun PKWT dengan masa kerja 1 bulan atau lebih. UU 24/2011 Pasal 15 mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya ke BPJS, tanpa membedakan pekerja kontrak dan tetap.
Apakah benar batas kontrak PKWT berubah karena UU ketenagakerjaan baru?
Benar. UU 27/2026, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026, memendekkan batas PKWT dari paling lama 5 tahun menjadi paling lama 2 tahun dengan 2 kali perpanjangan, masing-masing paling lama 1 tahun (Pasal 82 ayat (2)). Undang-undang ini tidak memuat ketentuan peralihan khusus untuk PKWT yang sudah berjalan; rinciannya menunggu peraturan pemerintah.
Siapa yang menulis dan meninjau halaman ini?
Sumber
Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · UU 27/2026 · diakses
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 35/2021 · diakses
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · Permenaker 6/2016 · diakses
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 36/2021 · diakses
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · UU 24/2011 · diakses
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 2/2004 · diakses
Cara mengutip
KarirAman (2026). Kontrak PKWT dan PKWTT: bedanya, berapa lama karyawan kontrak boleh dikontrak, dan haknya. Diperbarui 17 November 2026. https://kariraman.com/hak-pekerja/kontrak-pkwt-pkwtt/
Laporkan loker palsu Laporkan masalah data Cara kami menangani koreksi
Panduan terkait
- PP 35 Tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, lembur, dan PHK: isi dan status
- Pesangon PHK: cara menghitung, tabel pesangon per masa kerja, dan prosedur PHK yang sah
- Cara hitung upah lembur: upah sejam, lembur hari libur dan tanggal merah, dan batas jamnya
- THR keagamaan: siapa berhak, cara hitung THR prorata, batas waktu bayar, dan cara lapor
- Mediasi perselisihan kerja di Disnaker: bipartit, cara lapor, anjuran mediator, sampai PHI
- UU Ketenagakerjaan baru (UU 27/2026): sudah berlaku, dan apa yang berubah bagi pekerja?
- Cek loker: periksa apakah lowongan kerja ini penipuan
- Kalkulator pesangon PHK
Riwayat perubahan
- : Menambahkan hak saat kontrak diakhiri lebih awal (PP 35/2021 Pasal 17 dan UU 13/2003 Pasal 62), syarat resign saat terikat ikatan dinas, dan tautan kalkulator uang kompensasi.
- : Disesuaikan dengan UU 27/2026 (berlaku 28 Oktober 2026): batas PKWT 2 tahun dengan 2 kali perpanjangan, wajib dicatatkan, dan aturan alih daya yang baru.