Kalkulator pesangon PHK menurut UU 27/2026: pesangon, UPMK, dan uang kompensasi kontrak
Pilih jenis hitungan, isi upah dan masa kerja, lalu pilih alasan PHK. Hasilnya jumlah paling sedikit yang wajib dibayar menurut aturan.
Hitungan berjalan di browser Anda. Tidak ada angka yang dikirim atau disimpan.
Disusun dengan bantuan AI. Diperiksa terhadap sumber resmi dan disetujui untuk terbit oleh Kaiser Khan (editor). Tanggal persetujuan: .
Berapa hasil perkiraannya?
Aturan kalkulator pesangon PHK dan uang kompensasi PKWT, versi 2026.1, dicek 17 November 2026. JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)
- Upah yang dipakai
- Uang pesangon
- Uang penghargaan masa kerja (UPMK)
- Uang penggantian hak (UPH)
- Total paling sedikit
- Lama kontrak yang dihitung
- Uang kompensasi PKWT
- Ini jumlah paling sedikit. UU 27/2026 Pasal 232 ayat (2) merumuskan tabel uang pesangon sebagai "paling sedikit", sejalan dengan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023, jadi jumlah yang lebih besar tetap sah.
- Untuk alasan ini Anda juga berhak atas uang pisah. Besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB; jika tidak diatur, dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah (UU 27/2026 Pasal 233). Kalkulator tidak menghitungnya.
- Alasan ini tidak memberi uang pesangon maupun UPMK menurut UU 27/2026. Hak Anda adalah uang penggantian hak dan uang pisah.
- UPMK baru ada mulai masa kerja 3 tahun.
- Upah harian: upah sebulan untuk pesangon adalah 30 kali upah sehari (UU 27/2026 Pasal 234 ayat (2)).
- Rata-rata upah Anda lebih rendah dari upah minimum yang Anda isi, jadi dasar perhitungan memakai upah minimum (UU 27/2026 Pasal 234 ayat (4)).
- Di usaha mikro dan kecil, besaran pesangon ditentukan berdasarkan kesepakatan pemberi kerja dan pekerja (UU 27/2026 Pasal 250).
- Uang kompensasi diberikan setelah masa kerja paling sedikit 1 bulan terus-menerus.
- Jika kontrak diakhiri sebelum waktunya, uang kompensasi dihitung dari jangka waktu yang sudah dijalani (PP 35/2021 Pasal 17).
- Di usaha mikro dan kecil, besaran uang kompensasi berdasarkan kesepakatan (Pasal 16 ayat (6)). Uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing.
Ini perkiraan dari angka yang Anda isi, bukan nasihat hukum.
Cara memakai hasil ini. Simpan ringkasan bersama slip gaji dan perjanjian kerja Anda. Jika jumlahnya berbeda, tanyakan dulu secara tertulis kepada bagian personalia, lalu ikuti langkah di bawah bila tidak ada jalan keluar.
Ringkasan dan hasil cetak hanya dibuat di perangkat Anda.
Status hukum: UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003. Peraturan pelaksana lama, seperti PP 35/2021 dan PP 36/2021, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, sampai peraturan baru terbit.
Bagaimana pesangon PHK dihitung?
Hak akibat PHK menurut UU 27/2026 Pasal 232 terdiri atas uang pesangon (1 sampai 9 bulan upah menurut masa kerja), uang penghargaan masa kerja atau UPMK (mulai masa kerja 3 tahun, 2 sampai 10 bulan upah), dan uang penggantian hak. Uang pesangon dan UPMK lalu dikalikan faktor menurut alasan PHK di Pasal 236 sampai 249, misalnya 2 kali uang pesangon bagi pekerja yang memasuki usia pensiun.
JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)
Uang pesangon = bulan upah menurut masa kerja × faktor alasan PHK × upah. UPMK = bulan upah menurut masa kerja × faktor UPMK × upah. Total = uang pesangon + UPMK + uang penggantian hak.
| Masa kerja | Besarnya |
|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1 sampai kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
| 2 sampai kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
| 3 sampai kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
| 4 sampai kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
| 5 sampai kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
| 6 sampai kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
| 7 sampai kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
| 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
| Masa kerja | Besarnya |
|---|---|
| 3 sampai kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 sampai kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
| 9 sampai kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
| 12 sampai kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
| 15 sampai kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
| 18 sampai kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
| 21 sampai kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
| 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
| Alasan PHK | Uang pesangon | UPMK | Uang pisah | Pasal |
|---|---|---|---|---|
| Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, dan Anda tidak bersedia melanjutkan | 1× | 1× | Tidak | Pasal 236 ayat (1) |
| Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, dan pemberi kerja tidak bersedia menerima Anda | 2× | 1× | Tidak | Pasal 236 ayat (2) |
| Perusahaan tutup karena rugi terus-menerus selama 2 tahun | 1× | 1× | Tidak | Pasal 237 |
| Perusahaan tutup permanen karena keputusan pemilik | 1× | 1,5× | Tidak | Pasal 238 |
| Keadaan memaksa (kahar) | 1× | 1× | Tidak | Pasal 239 |
| Perusahaan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) | 1× | 1× | Tidak | Pasal 240 |
| Perusahaan pailit | 1× | 1× | Tidak | Pasal 240 |
| Anda mengajukan PHK karena perbuatan pemberi kerja (Pasal 231 huruf g) | 2× | 1× | Tidak | Pasal 241 ayat (1) |
| Putusan lembaga PPHI menyatakan pemberi kerja tidak melakukan perbuatan itu | 0× | 0× | Ya | Pasal 241 ayat (2) |
| Mengundurkan diri atas kemauan sendiri (memenuhi syarat Pasal 231 huruf i) | 0× | 0× | Ya | Pasal 242 |
| Mangkir 5 hari kerja berturut-turut dan sudah dipanggil 2 kali | 0× | 0× | Ya | Pasal 243 |
| Pelanggaran perjanjian atau peraturan setelah surat peringatan pertama sampai ketiga | 1× | 1× | Tidak | Pasal 244 |
| Ditahan 6 bulan karena dugaan pidana yang merugikan perusahaan | 0× | 0× | Ya | Pasal 245 ayat (3) |
| Ditahan 6 bulan karena dugaan pidana yang tidak merugikan perusahaan | 0× | 1× | Tidak | Pasal 245 ayat (4) |
| Sakit berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja lebih dari 12 bulan | 2× | 2× | Tidak | Pasal 246 |
| Memasuki usia pensiun | 2× | 1× | Tidak | Pasal 247 |
| Pekerja meninggal dunia (dibayar kepada ahli waris) | 2× | 1× | Tidak | Pasal 249 |
Apakah jumlah di tabel pesangon itu batas atas atau batas bawah?
Batas bawah. UU 27/2026 Pasal 232 ayat (2) menyatakan uang pesangon diberikan dengan ketentuan "paling sedikit" sesuai tabel. Rumusan itu mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang diucapkan 31 Oktober 2024. Pemberi kerja wajib membayar paling sedikit sebesar tabel, dan jumlah yang lebih besar tetap sah.
Upah apa yang dipakai untuk menghitung pesangon?
Upah pokok ditambah tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya (UU 27/2026 Pasal 234). Untuk upah harian, upah sebulan adalah 30 kali upah sehari. Untuk upah satuan hasil, rata-rata 12 bulan terakhir, dan bila lebih rendah dari upah minimum, dipakai upah minimum di wilayah domisili perusahaan.
Bagaimana uang kompensasi karyawan kontrak (PKWT) dihitung?
Pemberi kerja wajib memberi uang kompensasi saat PKWT berakhir (UU 27/2026 Pasal 88). Rinciannya masih mengikuti PP 35/2021 sampai peraturan baru terbit: masa kerja paling sedikit 1 bulan terus-menerus (Pasal 15), kontrak 12 bulan mendapat 1 bulan upah, dan kontrak yang lebih pendek atau lebih panjang dihitung proporsional: masa kerja dibagi 12, dikali 1 bulan upah (Pasal 16). Dasarnya upah pokok ditambah tunjangan tetap.
JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)
- Jika kontrak diakhiri sebelum waktunya, uang kompensasi dihitung dari jangka waktu yang sudah dijalani (PP 35/2021 Pasal 17).
- Di usaha mikro dan kecil, besaran uang kompensasi berdasarkan kesepakatan (Pasal 16 ayat (6)). Uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing.
| Lama kontrak yang dihitung | Perhitungan | Hasil |
|---|---|---|
| 6 bulan | 6/12 × Rp 5.729.876 | Rp 2.864.938 |
| 12 bulan | 12/12 × Rp 5.729.876 | Rp 5.729.876 |
| 18 bulan | 18/12 × Rp 5.729.876 | Rp 8.594.814 |
Seperti apa contoh hitungan pesangon?
Contoh: masa kerja 10 tahun 4 bulan, PHK karena perusahaan tutup akibat rugi terus-menerus selama 2 tahun (UU 27/2026 Pasal 237), uang penggantian hak belum dihitung.
Angka contoh: UMP DKI Jakarta 2026, dipakai hanya sebagai upah contoh. Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker)
| Komponen | Perhitungan | Hasil |
|---|---|---|
| Uang pesangon | 9 × 1 × Rp 5.729.876 | Rp 51.568.884 |
| Uang penghargaan masa kerja (UPMK) | 4 × 1 × Rp 5.729.876 | Rp 22.919.504 |
| Total paling sedikit | Rp 74.488.388 |
Apa yang bisa Anda lakukan jika tidak setuju dengan PHK atau pesangonnya?
Pengusaha wajib memberitahukan PHK secara tertulis paling lama 14 hari kerja sebelumnya, atau 7 hari kerja dalam masa percobaan. Jika menolak, buat surat penolakan beserta alasannya paling lama 7 hari kerja setelah menerima pemberitahuan (PP 35/2021 Pasal 37 dan 39). Maksud PHK wajib dirundingkan secara bipartit paling lama 30 hari kerja. Jika tidak sepakat, PHK hanya dapat dilakukan setelah ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap; PHK tanpa kesepakatan atau putusan itu batal demi hukum, dan sampai proses selesai kedua pihak tetap menjalankan kewajibannya (UU 27/2026 Pasal 228 dan 235).
JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)
Apa yang bisa Anda lakukan jika haknya tidak dibayar?
Mulailah dengan meminta pembayaran secara tertulis kepada pengusaha. Undang-Undang 2/2004 mewajibkan perselisihan diupayakan dulu lewat perundingan bipartit, paling lama 30 hari kerja. Jika gagal, catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan bukti perundingan itu. Perselisihan hak, seperti upah lembur yang tidak dibayar, diselesaikan lewat mediasi; perselisihan PHK lewat mediasi atau konsiliasi. Jika tidak tercapai kesepakatan, perkara dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (UU 2/2004 Pasal 4 dan 5).
Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)
- Kumpulkan bukti: perjanjian kerja, slip gaji, absensi, dan pesan atau surat dari perusahaan.
- Kirim permintaan tertulis kepada pengusaha dan simpan salinannya (perundingan bipartit).
- Jika dalam 30 hari kerja tidak ada kesepakatan, catatkan ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- Pengaduan juga bisa disampaikan ke Kemnaker lewat saluran resminya di bawah.
-
Pusat Bantuan dan Call Center Kemnaker
Apa batasan kalkulator pesangon ini?
- Kalkulator tidak menghitung uang pisah, pajak, atau manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
- Jika perusahaan mengikutsertakan Anda dalam program pensiun, iuran pemberi kerja dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pesangon dan UPMK, dan kekurangannya dibayar pemberi kerja (UU 27/2026 Pasal 248).
- Nilai cuti dan ongkos pulang untuk uang penggantian hak perlu Anda hitung sendiri dari perjanjian kerja dan peraturan perusahaan.
- Untuk perkiraan pajak atas pesangon, gunakan kalkulator pesangon Panduan Warga di bawah.
Aturan kalkulator pesangon PHK dan uang kompensasi PKWT, versi 2026.1, dicek 17 November 2026.
Panduan terkait
- Pesangon PHK: cara menghitung, tabel pesangon per masa kerja, dan prosedur PHK yang sah
- Kontrak PKWT dan PKWTT: bedanya, berapa lama karyawan kontrak boleh dikontrak, dan haknya
- Mediasi perselisihan kerja di Disnaker: bipartit, cara lapor, anjuran mediator, sampai PHI
- Bantuan hukum gratis untuk pekerja: LBH, Posbakum, siapa yang berhak, dan cara mengajukan
- Kalkulator THR karyawan
- Kalkulator lembur
- Cek gaji di bawah UMR
- Kalkulator gaji bersih: hitung potongan BPJS dan PPh 21 dari gaji Anda
- Upah minimum
Kalkulator di Panduan Warga
CariTalent dan PanduanHewan adalah proyek Kode Nirlaba; Panduan Warga dan The Cast Index adalah publikasi independen dengan pendiri yang sama. CourseToJob adalah situs panduan kuliah milik pemilik yang sama, dikelola Elite Digital AI Solutions Ltd.
Sumber
Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · UU 27/2026 · diakses
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi RI · diakses
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 35/2021 · diakses
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 2/2004 · diakses
- Satudata Kemnaker: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 (dataset 3005) Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker) · diakses
- JDIH DKI Jakarta: Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 JDIH Provinsi DKI Jakarta · Kepgub DKI 1142/2025 · diakses
- Kemnaker: Wamenaker apresiasi paket kebijakan kesejahteraan pekerja DKI pascapenetapan UMP 2026 Kementerian Ketenagakerjaan · diakses
- Satudata Kemnaker: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 (dataset 2252) Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker) · diakses
- PP 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan, Pasal II (ketentuan peralihan upah minimum 2026) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 49/2025 Pasal II · diakses
KarirAman 100% gratis. Kami tidak pernah meminta biaya.
Untuk pencari kerja dan pemberi kerja. Kami tidak memasang iklan, tidak menjual data, dan tidak pernah meminta biaya apa pun. Siapa pun yang meminta uang atas nama KarirAman adalah penipu. Kebijakan tanpa biaya