Kalkulator pesangon PHK menurut UU 27/2026: pesangon, UPMK, dan uang kompensasi kontrak

Pilih jenis hitungan, isi upah dan masa kerja, lalu pilih alasan PHK. Hasilnya jumlah paling sedikit yang wajib dibayar menurut aturan.

Hitungan berjalan di browser Anda. Tidak ada angka yang dikirim atau disimpan.

Disusun dengan bantuan AI. Diperiksa terhadap sumber resmi dan disetujui untuk terbit oleh Kaiser Khan (editor). Tanggal persetujuan: .

Berapa pesangon atau uang kompensasi Anda?

Apa yang ingin Anda hitung?

Upah pokok ditambah tunjangan tetap untuk Anda dan keluarga. Tunjangan tidak tetap, lembur, dan bonus tidak dihitung.

Tabel memakai tahun penuh: 2 tahun 11 bulan masih masuk kelompok 2 sampai kurang dari 3 tahun.

Pilih alasan yang tertulis di surat pemberitahuan PHK. Nomor pasal mengacu pada UU 27/2026.

Nilai cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang ke tempat Anda diterima bekerja, dan hak lain dalam perjanjian kerja. Isi 0 bila belum tahu.

Status hukum: UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003. Peraturan pelaksana lama, seperti PP 35/2021 dan PP 36/2021, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, sampai peraturan baru terbit.

JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)

Bagaimana pesangon PHK dihitung?

Hak akibat PHK menurut UU 27/2026 Pasal 232 terdiri atas uang pesangon (1 sampai 9 bulan upah menurut masa kerja), uang penghargaan masa kerja atau UPMK (mulai masa kerja 3 tahun, 2 sampai 10 bulan upah), dan uang penggantian hak. Uang pesangon dan UPMK lalu dikalikan faktor menurut alasan PHK di Pasal 236 sampai 249, misalnya 2 kali uang pesangon bagi pekerja yang memasuki usia pensiun.

JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)

Uang pesangon = bulan upah menurut masa kerja × faktor alasan PHK × upah. UPMK = bulan upah menurut masa kerja × faktor UPMK × upah. Total = uang pesangon + UPMK + uang penggantian hak.

Uang pesangon menurut masa kerja (UU 27/2026 Pasal 232 ayat (2))
Masa kerjaBesarnya
Kurang dari 1 tahun1 bulan upah
1 sampai kurang dari 2 tahun2 bulan upah
2 sampai kurang dari 3 tahun3 bulan upah
3 sampai kurang dari 4 tahun4 bulan upah
4 sampai kurang dari 5 tahun5 bulan upah
5 sampai kurang dari 6 tahun6 bulan upah
6 sampai kurang dari 7 tahun7 bulan upah
7 sampai kurang dari 8 tahun8 bulan upah
8 tahun atau lebih9 bulan upah
Uang penghargaan masa kerja (UU 27/2026 Pasal 232 ayat (3))
Masa kerjaBesarnya
3 sampai kurang dari 6 tahun2 bulan upah
6 sampai kurang dari 9 tahun3 bulan upah
9 sampai kurang dari 12 tahun4 bulan upah
12 sampai kurang dari 15 tahun5 bulan upah
15 sampai kurang dari 18 tahun6 bulan upah
18 sampai kurang dari 21 tahun7 bulan upah
21 sampai kurang dari 24 tahun8 bulan upah
24 tahun atau lebih10 bulan upah
Faktor pengali menurut alasan PHK (UU 27/2026 Pasal 236 sampai 249)
Alasan PHK Uang pesangon UPMK Uang pisah Pasal
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, dan Anda tidak bersedia melanjutkan 1× 1× Tidak Pasal 236 ayat (1)
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, dan pemberi kerja tidak bersedia menerima Anda 2× 1× Tidak Pasal 236 ayat (2)
Perusahaan tutup karena rugi terus-menerus selama 2 tahun 1× 1× Tidak Pasal 237
Perusahaan tutup permanen karena keputusan pemilik 1× 1,5× Tidak Pasal 238
Keadaan memaksa (kahar) 1× 1× Tidak Pasal 239
Perusahaan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) 1× 1× Tidak Pasal 240
Perusahaan pailit 1× 1× Tidak Pasal 240
Anda mengajukan PHK karena perbuatan pemberi kerja (Pasal 231 huruf g) 2× 1× Tidak Pasal 241 ayat (1)
Putusan lembaga PPHI menyatakan pemberi kerja tidak melakukan perbuatan itu 0× 0× Ya Pasal 241 ayat (2)
Mengundurkan diri atas kemauan sendiri (memenuhi syarat Pasal 231 huruf i) 0× 0× Ya Pasal 242
Mangkir 5 hari kerja berturut-turut dan sudah dipanggil 2 kali 0× 0× Ya Pasal 243
Pelanggaran perjanjian atau peraturan setelah surat peringatan pertama sampai ketiga 1× 1× Tidak Pasal 244
Ditahan 6 bulan karena dugaan pidana yang merugikan perusahaan 0× 0× Ya Pasal 245 ayat (3)
Ditahan 6 bulan karena dugaan pidana yang tidak merugikan perusahaan 0× 1× Tidak Pasal 245 ayat (4)
Sakit berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja lebih dari 12 bulan 2× 2× Tidak Pasal 246
Memasuki usia pensiun 2× 1× Tidak Pasal 247
Pekerja meninggal dunia (dibayar kepada ahli waris) 2× 1× Tidak Pasal 249

Apakah jumlah di tabel pesangon itu batas atas atau batas bawah?

Batas bawah. UU 27/2026 Pasal 232 ayat (2) menyatakan uang pesangon diberikan dengan ketentuan "paling sedikit" sesuai tabel. Rumusan itu mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang diucapkan 31 Oktober 2024. Pemberi kerja wajib membayar paling sedikit sebesar tabel, dan jumlah yang lebih besar tetap sah.

JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)Mahkamah Konstitusi RI

Upah apa yang dipakai untuk menghitung pesangon?

Upah pokok ditambah tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya (UU 27/2026 Pasal 234). Untuk upah harian, upah sebulan adalah 30 kali upah sehari. Untuk upah satuan hasil, rata-rata 12 bulan terakhir, dan bila lebih rendah dari upah minimum, dipakai upah minimum di wilayah domisili perusahaan.

JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)

Bagaimana uang kompensasi karyawan kontrak (PKWT) dihitung?

Pemberi kerja wajib memberi uang kompensasi saat PKWT berakhir (UU 27/2026 Pasal 88). Rinciannya masih mengikuti PP 35/2021 sampai peraturan baru terbit: masa kerja paling sedikit 1 bulan terus-menerus (Pasal 15), kontrak 12 bulan mendapat 1 bulan upah, dan kontrak yang lebih pendek atau lebih panjang dihitung proporsional: masa kerja dibagi 12, dikali 1 bulan upah (Pasal 16). Dasarnya upah pokok ditambah tunjangan tetap.

JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)

  • Jika kontrak diakhiri sebelum waktunya, uang kompensasi dihitung dari jangka waktu yang sudah dijalani (PP 35/2021 Pasal 17).
  • Di usaha mikro dan kecil, besaran uang kompensasi berdasarkan kesepakatan (Pasal 16 ayat (6)). Uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing.
Uang kompensasi PKWT
Lama kontrak yang dihitungPerhitunganHasil
6 bulan 6/12 × Rp 5.729.876 Rp 2.864.938
12 bulan 12/12 × Rp 5.729.876 Rp 5.729.876
18 bulan 18/12 × Rp 5.729.876 Rp 8.594.814

Seperti apa contoh hitungan pesangon?

Contoh: masa kerja 10 tahun 4 bulan, PHK karena perusahaan tutup akibat rugi terus-menerus selama 2 tahun (UU 27/2026 Pasal 237), uang penggantian hak belum dihitung.

Angka contoh: UMP DKI Jakarta 2026, dipakai hanya sebagai upah contoh. Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker)

Contoh hitungan pesangon
KomponenPerhitunganHasil
Uang pesangon9 × 1 × Rp 5.729.876Rp 51.568.884
Uang penghargaan masa kerja (UPMK)4 × 1 × Rp 5.729.876Rp 22.919.504
Total paling sedikitRp 74.488.388

Apa yang bisa Anda lakukan jika tidak setuju dengan PHK atau pesangonnya?

Pengusaha wajib memberitahukan PHK secara tertulis paling lama 14 hari kerja sebelumnya, atau 7 hari kerja dalam masa percobaan. Jika menolak, buat surat penolakan beserta alasannya paling lama 7 hari kerja setelah menerima pemberitahuan (PP 35/2021 Pasal 37 dan 39). Maksud PHK wajib dirundingkan secara bipartit paling lama 30 hari kerja. Jika tidak sepakat, PHK hanya dapat dilakukan setelah ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap; PHK tanpa kesepakatan atau putusan itu batal demi hukum, dan sampai proses selesai kedua pihak tetap menjalankan kewajibannya (UU 27/2026 Pasal 228 dan 235).

JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)

Apa yang bisa Anda lakukan jika haknya tidak dibayar?

Mulailah dengan meminta pembayaran secara tertulis kepada pengusaha. Undang-Undang 2/2004 mewajibkan perselisihan diupayakan dulu lewat perundingan bipartit, paling lama 30 hari kerja. Jika gagal, catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan bukti perundingan itu. Perselisihan hak, seperti upah lembur yang tidak dibayar, diselesaikan lewat mediasi; perselisihan PHK lewat mediasi atau konsiliasi. Jika tidak tercapai kesepakatan, perkara dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (UU 2/2004 Pasal 4 dan 5).

Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)

  1. Kumpulkan bukti: perjanjian kerja, slip gaji, absensi, dan pesan atau surat dari perusahaan.
  2. Kirim permintaan tertulis kepada pengusaha dan simpan salinannya (perundingan bipartit).
  3. Jika dalam 30 hari kerja tidak ada kesepakatan, catatkan ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota.
  4. Pengaduan juga bisa disampaikan ke Kemnaker lewat saluran resminya di bawah.

Panduan mediasi perselisihan kerja

Apa batasan kalkulator pesangon ini?

  • Kalkulator tidak menghitung uang pisah, pajak, atau manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
  • Jika perusahaan mengikutsertakan Anda dalam program pensiun, iuran pemberi kerja dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pesangon dan UPMK, dan kekurangannya dibayar pemberi kerja (UU 27/2026 Pasal 248).
  • Nilai cuti dan ongkos pulang untuk uang penggantian hak perlu Anda hitung sendiri dari perjanjian kerja dan peraturan perusahaan.
  • Untuk perkiraan pajak atas pesangon, gunakan kalkulator pesangon Panduan Warga di bawah.

Aturan kalkulator pesangon PHK dan uang kompensasi PKWT, versi 2026.1, dicek 17 November 2026.

Kalkulator di Panduan Warga

CariTalent dan PanduanHewan adalah proyek Kode Nirlaba; Panduan Warga dan The Cast Index adalah publikasi independen dengan pendiri yang sama. CourseToJob adalah situs panduan kuliah milik pemilik yang sama, dikelola Elite Digital AI Solutions Ltd.

Sumber

Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · UU 27/2026 · diakses
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi RI · diakses
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 35/2021 · diakses
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 2/2004 · diakses
  5. Satudata Kemnaker: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 (dataset 3005) Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker) · diakses
  6. JDIH DKI Jakarta: Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 JDIH Provinsi DKI Jakarta · Kepgub DKI 1142/2025 · diakses
  7. Kemnaker: Wamenaker apresiasi paket kebijakan kesejahteraan pekerja DKI pascapenetapan UMP 2026 Kementerian Ketenagakerjaan · diakses
  8. Satudata Kemnaker: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 (dataset 2252) Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker) · diakses
  9. PP 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan, Pasal II (ketentuan peralihan upah minimum 2026) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 49/2025 Pasal II · diakses

Metodologi

KarirAman 100% gratis. Kami tidak pernah meminta biaya.

Untuk pencari kerja dan pemberi kerja. Kami tidak memasang iklan, tidak menjual data, dan tidak pernah meminta biaya apa pun. Siapa pun yang meminta uang atas nama KarirAman adalah penipu. Kebijakan tanpa biaya