Kalkulator THR karyawan: hitung THR penuh atau proporsional
Isi upah sebulan dan masa kerja Anda sampai hari raya. Kalkulator menghitung THR penuh atau proporsional, batas tanggal bayar, dan denda bila terlambat.
Hitungan berjalan di browser Anda. Tidak ada angka yang dikirim atau disimpan.
Disusun dengan bantuan AI. Diperiksa terhadap sumber resmi dan disetujui untuk terbit oleh Kaiser Khan (editor). Tanggal persetujuan: .
Berapa hasil perkiraannya?
Perkiraan THR
Aturan kalkulator THR keagamaan 2026, versi 2026.1, dicek 8 Oktober 2026. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan RI
- Upah sebulan
- Masa kerja yang dihitung
- Bagian dari upah sebulan
- Paling lambat dibayar
- Denda bila terlambat
- Masa kerja 12 bulan atau lebih: THR sebesar satu bulan upah.
- Masa kerja di bawah 12 bulan: THR proporsional, yaitu masa kerja dibagi 12, dikali upah sebulan.
- Masa kerja kurang dari 1 bulan: belum berhak THR menurut Permenaker 6/2016.
- Kontrak (PKWT) yang berakhir sebelum hari raya tidak mendapat THR untuk hari raya itu (Permenaker 6/2016 Pasal 7 ayat (3)).
- Karyawan tetap yang di-PHK dalam 7 hari sebelum hari raya tetap berhak atas THR (Permenaker 6/2016 Pasal 7 ayat (1)).
- Harian lepas: upah sebulan adalah rata-rata 12 bulan terakhir, atau rata-rata tiap bulan selama masa kerja bila kurang dari itu.
- Satuan hasil: upah sebulan adalah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya.
- THR wajib dibayar penuh dan tidak boleh dicicil (SE Menaker M/3/HK.04.00/III/2026).
- Jika terlambat, pengusaha didenda 5% dari total THR. Denda tidak menghapus kewajiban membayar THR.
- Jika perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, atau kebiasaan memberi THR lebih besar, jumlah yang lebih besar itulah yang berlaku.
Ini perkiraan dari angka yang Anda isi, bukan nasihat hukum.
Cara memakai hasil ini. Simpan ringkasan bersama slip gaji dan perjanjian kerja Anda. Jika jumlahnya berbeda, tanyakan dulu secara tertulis kepada bagian personalia, lalu ikuti langkah di bawah bila tidak ada jalan keluar.
Ringkasan dan hasil cetak hanya dibuat di perangkat Anda.
Status hukum: UU Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui DPR dan Pemerintah pada 6 Oktober 2026, tetapi belum diundangkan dan teksnya belum terbit. Sampai berlaku, aturan di halaman ini tetap dipakai.
Dewan Perwakilan Rakyat RI (emedia); Kementerian Ketenagakerjaan RI
Bagaimana THR dihitung?
THR keagamaan dihitung dari upah sebulan dan masa kerja. Menurut Permenaker 6/2016 dan SE Menaker M/3/HK.04.00/III/2026, pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih mendapat satu bulan upah. Masa kerja 1 bulan sampai kurang dari 12 bulan mendapat THR proporsional: masa kerja dibagi 12, dikali satu bulan upah. Aturan ini berlaku untuk karyawan tetap (PKWTT) maupun kontrak (PKWT).
JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)JDIH Kementerian Ketenagakerjaan RI
THR = masa kerja (bulan) ÷ 12 × upah sebulan, untuk masa kerja 1 sampai 11 bulan; THR = 1 × upah sebulan untuk masa kerja 12 bulan atau lebih.
Upah sebulan adalah upah bersih tanpa tunjangan, atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Untuk harian lepas dan satuan hasil, upah sebulan adalah rata-ratanya.
| Masa kerja | Bagian upah sebulan |
|---|---|
| Kurang dari 1 bulan | Belum berhak |
| 1 bulan | 1/12 |
| 2 bulan | 2/12 |
| 3 bulan | 3/12 |
| 4 bulan | 4/12 |
| 5 bulan | 5/12 |
| 6 bulan | 6/12 |
| 7 bulan | 7/12 |
| 8 bulan | 8/12 |
| 9 bulan | 9/12 |
| 10 bulan | 10/12 |
| 11 bulan | 11/12 |
| 12 bulan atau lebih | 1 |
Seperti apa contoh hitungan THR?
Dengan upah sebulan yang sama, THR naik sebanding masa kerja sampai 12 bulan, lalu tetap satu bulan upah. Tabel di bawah menghitungnya dengan upah contoh.
Angka contoh: UMP DKI Jakarta 2026, dipakai hanya sebagai upah contoh. Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker)
| Masa kerja | Perhitungan | Hasil |
|---|---|---|
| 3 bulan | 3/12 × Rp 5.729.876 | Rp 1.432.469 |
| 6 bulan | 6/12 × Rp 5.729.876 | Rp 2.864.938 |
| 9 bulan | 9/12 × Rp 5.729.876 | Rp 4.297.407 |
| 12 bulan atau lebih | 1 × Rp 5.729.876 | Rp 5.729.876 |
Siapa yang berhak atas THR dan kapan paling lambat dibayar?
THR wajib diberikan kepada pekerja yang sudah bekerja 1 bulan terus-menerus atau lebih, baik karyawan tetap (PKWTT) maupun kontrak (PKWT). THR dibayar sekali setahun sesuai hari raya keagamaan masing-masing pekerja, paling lambat 7 hari sebelum hari raya, dalam rupiah, penuh, dan tidak boleh dicicil.
Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)JDIH Kementerian Ketenagakerjaan RI
Hari raya keagamaan menurut Permenaker 6/2016: Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Imlek, sesuai agama pekerja.
Apakah karyawan yang kontraknya habis atau di-PHK sebelum hari raya tetap dapat THR?
Karyawan tetap (PKWTT) yang di-PHK dalam 30 hari sebelum hari raya tetap berhak atas THR tahun berjalan. Ketentuan itu tidak berlaku bagi karyawan kontrak (PKWT) yang kontraknya berakhir sebelum hari raya (Permenaker 6/2016 Pasal 7). Aturan ini tidak menyebut pekerja yang mengundurkan diri; tanyakan ke dinas ketenagakerjaan bila Anda dalam situasi itu.
Apa yang bisa Anda lakukan jika THR tidak dibayar atau dicicil?
Minta pembayaran secara tertulis kepada pengusaha lebih dulu. Jika tidak berhasil, laporkan lewat Posko THR Kemnaker, yang menurut SE Menaker 2026 terhubung dengan posko di provinsi dan kabupaten/kota, atau catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan setempat. Simpan slip gaji, perjanjian kerja, dan bukti masa kerja Anda.
Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)Kementerian Ketenagakerjaan RI
- Kumpulkan bukti: perjanjian kerja, slip gaji, absensi, dan pesan atau surat dari perusahaan.
- Kirim permintaan tertulis kepada pengusaha dan simpan salinannya (perundingan bipartit).
- Jika dalam 30 hari kerja tidak ada kesepakatan, catatkan ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- Pengaduan juga bisa disampaikan ke Kemnaker lewat saluran resminya di bawah.
-
Posko THR Kemnaker
-
Pusat Bantuan dan Call Center Kemnaker
Apa batasan kalkulator THR ini?
- Aturan tidak merinci cara menghitung bulan yang belum penuh, jadi kalkulator hanya menghitung bulan penuh.
- Kalkulator ini untuk pekerja di perusahaan (Permenaker 6/2016). THR aparatur negara diatur dengan peraturan lain.
- Pengemudi dan kurir layanan angkutan berbasis aplikasi diatur lewat SE Menaker M/4/HK.04.00/III/2026 tentang bonus hari raya, yang tidak dihitung di sini.
- Kalkulator tidak menghitung pajak atas THR.
JDIH Kementerian Ketenagakerjaan RI
Aturan kalkulator THR keagamaan 2026, versi 2026.1, dicek 8 Oktober 2026.
Panduan terkait
- THR keagamaan: siapa berhak, cara hitung THR prorata, batas waktu bayar, dan cara lapor
- Kontrak PKWT dan PKWTT: bedanya, berapa lama karyawan kontrak boleh dikontrak, dan haknya
- Mediasi perselisihan kerja di Disnaker: bipartit, cara lapor, anjuran mediator, sampai PHI
- Kalkulator pesangon PHK
- Kalkulator lembur
- Cek gaji di bawah UMR
- Kalkulator gaji bersih: hitung potongan BPJS dan PPh 21 dari gaji Anda
- Upah minimum
Kalkulator di Panduan Warga
CariTalent dan PanduanHewan adalah proyek Kode Nirlaba; Panduan Warga dan The Cast Index adalah publikasi independen dengan pendiri yang sama. CourseToJob adalah situs panduan kuliah milik pemilik yang sama, dikelola Elite Digital AI Solutions Ltd.
Sumber
Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · Permenaker 6/2016 · diakses
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2026 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan JDIH Kementerian Ketenagakerjaan RI · SE Menaker M/3/HK.04.00/III/2026 · diakses
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 36/2021 · diakses
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/4/HK.04.00/III/2026 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi JDIH Kementerian Ketenagakerjaan RI · SE Menaker M/4/HK.04.00/III/2026 · diakses
- Posko Pelaksanaan THR Keagamaan, Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI · diakses
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 2/2004 · diakses
- DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan (emedia DPR RI, 7 Oktober 2026) Dewan Perwakilan Rakyat RI (emedia) · diakses
- Menaker Ungkap Poin Penting UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang Wajib Diketahui Pekerja Kementerian Ketenagakerjaan RI · diakses
- Satudata Kemnaker: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 (dataset 3005) Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker) · diakses
- JDIH DKI Jakarta: Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 JDIH Provinsi DKI Jakarta · Kepgub DKI 1142/2025 · diakses
- Kemnaker: Wamenaker apresiasi paket kebijakan kesejahteraan pekerja DKI pascapenetapan UMP 2026 Kementerian Ketenagakerjaan · diakses
- Satudata Kemnaker: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 (dataset 2252) Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker) · diakses
- PP 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan, Pasal II (ketentuan peralihan upah minimum 2026) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 49/2025 Pasal II · diakses
KarirAman 100% gratis. Kami tidak pernah meminta biaya.
Untuk pencari kerja dan pemberi kerja. Kami tidak memasang iklan, tidak menjual data, dan tidak pernah meminta biaya apa pun. Siapa pun yang meminta uang atas nama KarirAman adalah penipu. Kebijakan tanpa biaya