Apakah gaji ini di bawah UMR? Cek dengan UMP dan UMK 2026
UMR adalah sebutan sehari-hari untuk upah minimum: UMP untuk provinsi dan UMK untuk kabupaten/kota. Pilih lokasi kerja, isi gaji yang ditawarkan, dan bandingkan dengan angka resmi 2026.
Hitungan berjalan di browser Anda. Tidak ada angka yang dikirim atau disimpan.
Disusun dengan bantuan AI. Diperiksa terhadap sumber resmi dan disetujui untuk terbit oleh Kaiser Khan (editor). Tanggal persetujuan: .
Berapa hasil perkiraannya?
Aturan pengecekan gaji terhadap UMP dan UMK 2026, versi 2026.3, dicek 8 Oktober 2026. Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)
- Gaji Anda setara per bulan
Dasar hukum angka ini:
Tanggal:
Lihat halaman upah minimum provinsi ini
- UMK hanya ditetapkan bila lebih tinggi dari UMP (PP 51/2023), jadi gaji di bawah UMP juga di bawah UMK mana pun di provinsi ini.
- UMK kabupaten/kota Anda belum kami verifikasi. Jika daerah Anda menetapkan UMK, angkanya lebih tinggi dari UMP, jadi cek keputusan gubernur atau tanyakan ke dinas ketenagakerjaan setempat.
- Upah minimum berlaku untuk masa kerja kurang dari 1 tahun. Dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, upah berpedoman pada struktur dan skala upah perusahaan (PP 36/2021 Pasal 24). Upah itu tetap tidak boleh lebih rendah dari upah minimum (PP 36/2021 Pasal 23 ayat (3)).
- Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di perusahaan itu (PP 36/2021 Pasal 24). Dengan masa kerja lebih lama pun, upah tetap tidak boleh lebih rendah dari upah minimum (Pasal 23 ayat (3)).
- Pekerja baru dengan kualifikasi tertentu yang disyaratkan jabatan dapat diberi upah di atas upah minimum (PP 51/2023, Pasal 24 ayat (1a)).
- Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari upah minimum. Upahnya berdasarkan kesepakatan, paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat provinsi dan paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan provinsi (PP 36/2021 Pasal 36). Kriterianya diatur peraturan lain.
- Hasil ini menganggap upah minimum berlaku bagi pemberi kerja Anda. Jika ternyata usaha mikro atau kecil, upah minimum tidak berlaku baginya, dan upahnya mengikuti kesepakatan dengan batas bawah tersendiri (PP 36/2021 Pasal 36).
- Jika gubernur menetapkan upah minimum sektoral untuk sektor usaha Anda, angkanya lebih tinggi dari UMP (PP 49/2025).
- Upah per jam hanya untuk pekerja paruh waktu, dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum sebulan dibagi 126 (PP 36/2021 Pasal 16).
- Upah sehari = upah minimum sebulan dibagi 25 untuk 6 hari kerja, atau 21 untuk 5 hari kerja (PP 36/2021 Pasal 17).
- Tunjangan tidak tetap tidak dihitung. Jika komponen upah Anda hanya gaji pokok dan tunjangan tidak tetap, gaji pokok sendiri harus mencapai upah minimum (Pasal 23 ayat (2)).
- Yang dibandingkan hanya gaji pokok dan tunjangan tetap (Pasal 23 ayat (1)). THR dan bonus adalah pendapatan non-upah (Pasal 8), jadi tidak ikut dihitung.
Ini perkiraan dari angka yang Anda isi, bukan nasihat hukum.
Ringkasan dan hasil cetak hanya dibuat di perangkat Anda.
Status hukum: UU Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui DPR dan Pemerintah pada 6 Oktober 2026, tetapi belum diundangkan dan teksnya belum terbit. Sampai berlaku, aturan di halaman ini tetap dipakai.
Dewan Perwakilan Rakyat RI (emedia); Kementerian Ketenagakerjaan RI
Bagaimana cara mengecek apakah gaji di bawah UMR?
Bandingkan gaji pokok ditambah tunjangan tetap dengan upah minimum di tempat Anda bekerja: UMK kabupaten/kota bila ditetapkan, atau UMP provinsi. Upah minimum adalah upah bulanan terendah, dan pengusaha dilarang membayar di bawahnya (PP 36/2021 Pasal 23). Tunjangan tidak tetap, THR, dan bonus tidak ikut dihitung.
Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)
- Cari UMK kabupaten/kota tempat Anda bekerja. Jika daerah itu tidak menetapkan UMK, pakai UMP provinsinya.
- Jumlahkan gaji pokok dan tunjangan tetap per bulan. Jangan masukkan tunjangan per kehadiran, lembur, THR, atau bonus.
- Untuk upah harian, bandingkan dengan upah minimum sebulan dibagi 25 (6 hari kerja) atau 21 (5 hari kerja). Untuk upah per jam pekerja paruh waktu, bagi dengan 126.
- Jika gaji lebih kecil, gaji itu di bawah upah minimum. Periksa juga masa kerja dan jenis usaha di bawah.
- UMK hanya ditetapkan bila lebih tinggi dari UMP (PP 51/2023), jadi gaji di bawah UMP juga di bawah UMK mana pun di provinsi ini. JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)
- Jika gubernur menetapkan upah minimum sektoral untuk sektor usaha Anda, angkanya lebih tinggi dari UMP (PP 49/2025). Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)
- Yang dibandingkan hanya gaji pokok dan tunjangan tetap (Pasal 23 ayat (1)). THR dan bonus adalah pendapatan non-upah (Pasal 8), jadi tidak ikut dihitung.
Siapa yang dilindungi upah minimum?
Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di perusahaan itu. Pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih mengikuti struktur dan skala upah perusahaan (PP 36/2021 Pasal 24). Upah itu tetap tidak boleh lebih rendah dari upah minimum (PP 36/2021 Pasal 23 ayat (3)). Usaha mikro dan kecil dikecualikan: upahnya berdasarkan kesepakatan, dengan batas bawah dari data konsumsi dan garis kemiskinan provinsi (Pasal 36).
Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)
- Pekerja baru dengan kualifikasi tertentu yang disyaratkan jabatan dapat diberi upah di atas upah minimum (PP 51/2023, Pasal 24 ayat (1a)).
- Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari upah minimum. Upahnya berdasarkan kesepakatan, paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat provinsi dan paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan provinsi (PP 36/2021 Pasal 36). Kriterianya diatur peraturan lain.
Berapa UMR per hari dan per jam?
Upah minimum ditetapkan per bulan. Untuk upah harian, PP 36/2021 Pasal 17 membagi upah sebulan dengan 25 bila perusahaan memakai 6 hari kerja seminggu, atau dengan 21 bila 5 hari kerja. Upah per jam hanya untuk pekerja paruh waktu: upah sebulan dibagi 126 (Pasal 16).
Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)
Angka contoh: UMP DKI Jakarta 2026, dipakai hanya sebagai upah contoh. Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker)
| Periode | Batas paling rendah |
|---|---|
| Per bulan | Rp 5.729.876 |
| Per hari, 6 hari kerja (dibagi 25) | Rp 229.195,04 |
| Per hari, 5 hari kerja (dibagi 21) | Rp 272.851,24 |
| Per jam, paruh waktu (dibagi 126) | Rp 45.475,21 |
Apa yang bisa Anda lakukan jika dibayar di bawah upah minimum?
Minta penjelasan dan perbaikan secara tertulis kepada pengusaha lebih dulu (perundingan bipartit, UU 2/2004 Pasal 3). Jika dalam 30 hari kerja tidak ada kesepakatan, catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan bukti perundingan itu (Pasal 4). Kemnaker juga menerima pengaduan lewat pusat bantuannya.
Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)
- Kumpulkan bukti: perjanjian kerja, slip gaji, absensi, dan pesan atau surat dari perusahaan.
- Kirim permintaan tertulis kepada pengusaha dan simpan salinannya (perundingan bipartit).
- Jika dalam 30 hari kerja tidak ada kesepakatan, catatkan ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- Pengaduan juga bisa disampaikan ke Kemnaker lewat saluran resminya di bawah.
-
Pusat Bantuan dan Call Center Kemnaker
Apa batasan alat cek gaji ini?
- Daftar ini hanya memuat angka UMK yang sudah kami verifikasi. Daerah lain memakai UMP sebagai pembanding, dan hasilnya menyebutkan hal itu.
- Alat ini tidak mengetahui upah minimum sektoral, struktur dan skala upah perusahaan Anda, atau isi perjanjian kerja Anda.
- Hasil ini bukan penilaian atas sebuah lowongan. Untuk tanda-tanda loker palsu, pakai Cek Loker.
Cek tanda bahaya di iklan lowongan
Aturan pengecekan gaji terhadap UMP dan UMK 2026, versi 2026.3, dicek 8 Oktober 2026.
Panduan terkait
- Mediasi perselisihan kerja di Disnaker: bipartit, cara lapor, anjuran mediator, sampai PHI
- Kontrak PKWT dan PKWTT: bedanya, berapa lama karyawan kontrak boleh dikontrak, dan haknya
- Kalkulator THR karyawan
- Kalkulator pesangon PHK
- Kalkulator lembur
- Kalkulator gaji bersih: hitung potongan BPJS dan PPh 21 dari gaji Anda
Kalkulator di Panduan Warga
CariTalent dan PanduanHewan adalah proyek Kode Nirlaba; Panduan Warga dan The Cast Index adalah publikasi independen dengan pendiri yang sama. CourseToJob adalah situs panduan kuliah milik pemilik yang sama, dikelola Elite Digital AI Solutions Ltd.
Sumber
Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 36/2021 · diakses
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · PP 51/2023 · diakses
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 49/2025 · diakses
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 2/2004 · diakses
- DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan (emedia DPR RI, 7 Oktober 2026) Dewan Perwakilan Rakyat RI (emedia) · diakses
- Menaker Ungkap Poin Penting UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang Wajib Diketahui Pekerja Kementerian Ketenagakerjaan RI · diakses
- Satudata Kemnaker: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 (dataset 3005) Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker) · diakses
- JDIH DKI Jakarta: Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 JDIH Provinsi DKI Jakarta · Kepgub DKI 1142/2025 · diakses
- Kemnaker: Wamenaker apresiasi paket kebijakan kesejahteraan pekerja DKI pascapenetapan UMP 2026 Kementerian Ketenagakerjaan · diakses
- Satudata Kemnaker: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 (dataset 2252) Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker) · diakses
- Disnaker ESDM Bali: Pengumuman dan SK UMK/UMSK Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali · Kepgub Bali 1021/03-M/HK/2025 · diakses
- Disnaker ESDM Bali: Pengumuman dan SK UMP/UMSP Bali 2026 Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali · Kepgub Bali 1011/03-M/HK/2025 · diakses
- PPID Banten: Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 tentang Penetapan UMK di Provinsi Banten Tahun 2026 PPID Pemerintah Provinsi Banten · Kepgub Banten 703 Tahun 2025 · diakses
- JDIH Bengkulu: Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.646.DKKTRANS Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Bengkulu · Kepgub Bengkulu K.646.DKKTRANS Tahun 2025 · diakses
- JDIH Bengkulu: Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.647.DKKTRANS Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Bengkulu · Kepgub Bengkulu K.647.DKKTRANS Tahun 2025 · diakses
- Disnakertrans DIY: UMP dan UMK DIY Tahun 2026 resmi ditetapkan, berlaku mulai 1 Januari 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY · diakses
- Pemprov Gorontalo: penetapan besaran UMP Tahun 2026 di Provinsi Gorontalo Pemerintah Provinsi Gorontalo · diakses
- JDIH Jawa Barat: Kepgub 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang UMK Jawa Barat 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Barat · Kepgub Jabar 561.7/Kep.862-Kesra/2025 · diakses
- UMP dan UMK Jabar 2026 Hukumonline · keterangan resmi via media · diakses
- Salinan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026 UPT Pengembangan Karier UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (salinan) · Kepgub Jabar 561.7/Kep.862-Kesra/2025 · pihak ketiga · diakses
- Ini daftar UMK Jawa Barat 2026, Bandung naik jadi Rp4,73 juta Metro TV News · keterangan resmi via media · diakses
- JDIH Jawa Tengah: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 tentang UMK pada 35 kabupaten/kota dan UMSK Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah · Kepgub Jateng 100.3.3.1/505 Tahun 2025 · diakses
- JDIH Jawa Timur: Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Timur · Kepgub Jatim 100.3.3.1/937/013/2025 · diakses
- Disnakertrans Kalimantan Barat: SK UMP, UMK dan UMSK Tahun 2026 (Keputusan Gubernur Nomor 1350, 1355 dan 1356/NAKERTRAN/2025) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat · Kepgub Kalbar 1350/NAKERTRAN/2025 (UMP), 1355/NAKERTRAN/2025 (UMK) · diakses
- MMC Kalimantan Tengah: UMP dan UMSP Kalteng 2026 Media Center Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah · diakses
- JDIH Kalimantan Timur: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.481/2025 tentang UMP Kalimantan Timur Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · Kepgub Kaltim 100.3.3.1/K.481/2025 · diakses
- JDIH Kalimantan Timur: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.487/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten Berau Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · Kepgub Kaltim 100.3.3.1/K.487/2025 · diakses
- Pemprov Kaltim: Gubernur Kaltim tetapkan UMK 2026 (Pengumuman Gubernur Nomor 500.15.14.1/5096/DTKT.Srk-IV/2025) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · diakses
- JDIH Kalimantan Timur: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.491/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · Kepgub Kaltim 100.3.3.1/K.491/2025 · diakses
- JDIH Kalimantan Timur: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.492/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · Kepgub Kaltim 100.3.3.1/K.492/2025 · diakses
- JDIH Kalimantan Timur: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.496/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten Paser Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · Kepgub Kaltim 100.3.3.1/K.496/2025 · diakses
- JDIH Kalimantan Timur: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.498/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · Kepgub Kaltim 100.3.3.1/K.498/2025 · diakses
- JDIH Kalimantan Timur: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.485/2025 tentang Upah Minimum Kota Balikpapan Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · Kepgub Kaltim 100.3.3.1/K.485/2025 · diakses
- JDIH Kalimantan Timur: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.489/2025 tentang Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · Kepgub Kaltim 100.3.3.1/K.489/2025 · diakses
- JDIH Kalimantan Timur: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.500/2025 tentang Upah Minimum Kota Samarinda Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur · Kepgub Kaltim 100.3.3.1/K.500/2025 · diakses
- Disnaker Babel: Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/684/DISNAKER/2025 tentang UMP dan UMSP Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung · Kepgub Babel 100.3.3.1/684/DISNAKER/2025 · diakses
- Pemprov Kepri: UMP Kepri 2026 naik, ditetapkan sebesar Rp3.879.520 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau · diakses
- Disnaker Kota Batam: Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1331 Tahun 2025 tentang UMK Batam Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam · Kepgub Kepri 1331 Tahun 2025 · diakses
- JDIH Lampung: Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/865/V.08/HK/2025 tentang Penetapan UMP dan UMSP Lampung Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Lampung · Kepgub Lampung G/865/V.08/HK/2025 · diakses
- Kemenkeu DJPb KPPN Ternate: penyesuaian besaran UMP/UMK pada aplikasi GajiKita PPNPN Kementerian Keuangan, DJPb KPPN Ternate · diakses
- JDIH NTT: Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 528/KEP/HK/2025 tentang UMP NTT Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur · Kepgub NTT 528/KEP/HK/2025 · diakses
- Pemprov Papua: kepatuhan pelaku usaha atas UMP 2026 berlaku 1 Januari Pemerintah Provinsi Papua · diakses
- Pemprov Papua Barat: UMP Papua Barat Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.841.000 Pemerintah Provinsi Papua Barat · diakses
- Pemprov Papua Tengah: tetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.285.848 Pemerintah Provinsi Papua Tengah · diakses
- JDIH Papua Tengah: Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/337 Tahun 2025 tentang UMK dan UMSK Kabupaten Mimika Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Papua Tengah · Kepgub Papua Tengah 100.3.3.1/337 Tahun 2025 · diakses
- JDIH Papua Tengah: Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 258 Tahun 2024 tentang UMK dan UMSK Kabupaten Mimika Tahun 2025 JDIH Pemerintah Provinsi Papua Tengah · Kepgub Papua Tengah 258 Tahun 2024 · diakses
- Pemprov Sulsel: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2129/XII/Tahun 2025 tentang UMP Sulawesi Selatan 2026 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan · Kepgub Sulsel 2129/XII/2025 · diakses
- JDIH Sulawesi Tengah: Keputusan Gubernur Nomor 500.15.14.1/485/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 tentang UMP dan UMSP Sulawesi Tengah Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah · Kepgub Sulteng 500.15.14.1/485/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 · diakses
- JDIH Sulawesi Tengah: Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.15.14.1/491/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten Buol Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah · Kepgub Sulteng 500.15.14.1/491/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 · diakses
- JDIH Sulawesi Tengah: Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.15.14.1/488/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah · Kepgub Sulteng 500.15.14.1/488/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 · diakses
- JDIH Sulawesi Tengah: Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.15.14.1/489/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Poso Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah · Kepgub Sulteng 500.15.14.1/489/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 · diakses
- JDIH Sulawesi Tengah: Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.15.14.1/486/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kota Palu Tahun 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah · Kepgub Sulteng 500.15.14.1/486/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2025 · diakses
- JDIH Sulawesi Tenggara: abstrak Keputusan Gubernur Nomor 110.3.3.1/581 Tahun 2025 tentang UMP 2026 JDIH Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara · Kepgub Sultra 110.3.3.1/581 Tahun 2025 · diakses
- Pemprov Sumbar: Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-851-2025 tentang UMP Sumatera Barat Tahun 2026 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat · Kepgub Sumbar 562-851-2025 · diakses
KarirAman 100% gratis. Kami tidak pernah meminta biaya.
Untuk pencari kerja dan pemberi kerja. Kami tidak memasang iklan, tidak menjual data, dan tidak pernah meminta biaya apa pun. Siapa pun yang meminta uang atas nama KarirAman adalah penipu. Kebijakan tanpa biaya