Pesangon PHK: cara menghitung, tabel pesangon per masa kerja, dan prosedur PHK yang sah
Saat PHK, pemberi kerja wajib membayar pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak. Tabel dan pengali terbaru menurut UU 27/2026, serta prosedur PHK yang sah.
Status hukum: UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003. Peraturan pelaksana lama, seperti PP 35/2021 dan PP 36/2021, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, sampai peraturan baru terbit.
Ringkasan
- Saat PHK, pemberi kerja wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UU 27/2026 Pasal 232 ayat (1)).
- Tabel pesangon dalam UU 27/2026 Pasal 232 ayat (2) dirumuskan sebagai jumlah paling sedikit, bukan jumlah pasti.
- Besaran pesangon dan UPMK dikalikan menurut alasan PHK, misalnya 1 kali atau 2 kali tabel (UU 27/2026 Pasal 236 sampai 249).
- PHK tanpa kesepakatan hanya sah setelah ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap; tanpa itu PHK batal demi hukum (UU 27/2026 Pasal 228).
- Pekerja yang di-PHK dapat mengajukan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) jika memenuhi syarat masa iur (PP 6/2025).
Lihat ringkasan lengkapTampilkan lebih sedikit
Di halaman ini
- Apa saja hak pekerja saat di-PHK?
- Berapa uang pesangon menurut masa kerja?
- Berapa uang penghargaan masa kerja (UPMK)?
- Apa itu uang penggantian hak?
- Apakah besarnya pesangon sama untuk semua alasan PHK?
- Bagaimana pesangon jika perusahaan pailit, pekerja pensiun, atau meninggal?
- Apakah karyawan yang dirumahkan tetap digaji?
- Bagaimana prosedur PHK yang sah?
- Alasan apa saja yang dilarang untuk PHK?
- Apakah saya bisa mendapat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)?
- Apa yang bisa saya lakukan jika pesangon tidak dibayar?
- Apa yang berubah soal pesangon dalam UU ketenagakerjaan baru?
- Berapa tabel uang pesangon dan UPMK menurut masa kerja?
- Berapa pengali pesangon untuk setiap alasan PHK?
- Upah apa yang dipakai untuk menghitung pesangon?
- Bagaimana jika saya di-PHK karena efisiensi?
Apa saja hak pekerja saat di-PHK?
Dalam hal terjadi PHK, pemberi kerja wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak, dengan pengali sesuai alasan PHK (UU 27/2026 Pasal 232 ayat (1)). Komponen mana yang Anda terima dan berapa kalinya diatur Pasal 236 sampai 249. Dengan sengaja tidak membayar kewajiban ini diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda (Pasal 295), dan pidana itu tidak menghapus kewajiban pemberi kerja membayar hak Anda (Pasal 298).
Berapa uang pesangon menurut masa kerja?
Tabel uang pesangon dalam UU 27/2026 Pasal 232 ayat (2) naik satu bulan upah untuk setiap tahun masa kerja: masa kerja kurang dari 1 tahun mendapat 1 bulan upah, dan masa kerja 8 tahun atau lebih mendapat 9 bulan upah. Undang-undang merumuskannya sebagai jumlah paling sedikit, sejalan dengan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023. Artinya, perusahaan boleh memberi lebih, tetapi tidak boleh kurang dari tabel dikali pengali yang berlaku untuk alasan PHK Anda. Angka tabelnya sama dengan aturan sebelumnya. Tabel lengkapnya ada di bawah.
Berapa uang penghargaan masa kerja (UPMK)?
UPMK diberikan mulai masa kerja 3 tahun. Masa kerja 3 sampai kurang dari 6 tahun mendapat 2 bulan upah, lalu naik bertahap setiap 3 tahun, sampai masa kerja 24 tahun atau lebih mendapat 10 bulan upah (UU 27/2026 Pasal 232 ayat (3)). Seperti pesangon, UPMK juga dikalikan menurut alasan PHK.
Apa itu uang penggantian hak?
Uang penggantian hak adalah hak yang seharusnya Anda terima dan belum dibayar saat PHK, yaitu cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya pulang untuk Anda dan keluarga ke tempat Anda diterima bekerja, dan hal lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB (UU 27/2026 Pasal 232 ayat (4)). Uang penggantian hak juga diberikan kepada pekerja yang mengundurkan diri (Pasal 242).
Apakah besarnya pesangon sama untuk semua alasan PHK?
Tidak. UU 27/2026 Pasal 236 sampai 249 menentukan pengali tabel menurut alasan PHK, dan sebagian berbeda dari PP 35/2021. Contohnya: perusahaan tutup karena rugi terus-menerus selama 2 tahun, 1 kali pesangon dan 1 kali UPMK (Pasal 237); pelanggaran setelah tiga surat peringatan, 1 kali pesangon dan 1 kali UPMK (Pasal 244); penggabungan atau pengambilalihan ketika pemberi kerja tidak bersedia menerima Anda, 2 kali pesangon dan 1 kali UPMK (Pasal 236 ayat (2)). Pekerja yang mengundurkan diri atau mangkir 5 hari kerja berturut-turut setelah dipanggil dua kali menerima uang penggantian hak dan uang pisah (Pasal 242 dan 243). Usaha mikro dan kecil menetapkan besarnya berdasarkan kesepakatan (Pasal 250).
Bagaimana pesangon jika perusahaan pailit, pekerja pensiun, atau meninggal?
UU 27/2026 mengatur pengali untuk ketiga alasan itu. Jika perusahaan pailit atau dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, pekerja berhak 1 kali uang pesangon, 1 kali UPMK, dan uang penggantian hak (Pasal 240). Jika di-PHK karena memasuki usia pensiun, pekerja berhak 2 kali uang pesangon, 1 kali UPMK, dan uang penggantian hak (Pasal 247); iuran program pensiun yang dibayar pemberi kerja dapat diperhitungkan (Pasal 248). Jika pekerja meninggal dunia, ahli warisnya menerima 2 kali uang pesangon, 1 kali UPMK, dan uang penggantian hak (Pasal 249). Saat perusahaan pailit, upah pekerja didahulukan pembayarannya sebelum semua kreditur (Pasal 151).
Apakah karyawan yang dirumahkan tetap digaji?
Pada dasarnya ya. UU 27/2026 Pasal 149 ayat (2) huruf f mewajibkan pemberi kerja membayar upah jika Anda bersedia melakukan pekerjaan yang dijanjikan tetapi pemberi kerja tidak mempekerjakan Anda karena kesalahannya sendiri atau halangan yang seharusnya dapat dihindari. Merumahkan pekerja secara sementara atau bergiliran termasuk upaya mencegah PHK (Pasal 228 ayat (2) huruf h), jadi dirumahkan tidak sama dengan PHK. Minta penjelasan tertulis tentang alasan dan lamanya Anda dirumahkan; jika upah tidak dibayar, tempuh bipartit lalu mediasi.
Bagaimana prosedur PHK yang sah?
Semua pihak wajib mengupayakan agar PHK tidak terjadi, dengan langkah seperti mengurangi lembur dan jam kerja lebih dulu (UU 27/2026 Pasal 228 ayat (1) dan (2)). Jika PHK tidak terhindarkan, maksud PHK wajib dirundingkan secara bipartit, paling lama 30 hari kerja (Pasal 228 ayat (3) dan (4)). Jika tidak tercapai kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap; PHK tanpa kesepakatan atau putusan itu batal demi hukum dan Anda wajib dipekerjakan kembali (Pasal 228 ayat (6) dan (7)). Selama proses, kedua pihak tetap menjalankan kewajibannya, dan pekerja yang diskors tetap dibayar upahnya (Pasal 235). Surat pemberitahuan PHK 14 hari kerja sebelumnya masih diatur PP 35/2021 Pasal 37.
Alasan apa saja yang dilarang untuk PHK?
UU 27/2026 Pasal 230 ayat (1) melarang PHK karena pekerja: sakit menurut keterangan dokter tidak lebih dari 12 bulan terus-menerus; menjalankan kewajiban kepada negara; beribadah sesuai perintah agama; menikah; hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui; punya pertalian darah atau perkawinan dengan rekan kerja; berserikat atau menjadi pengurus serikat pekerja; mengadukan tindak pidana pemberi kerja kepada pihak berwajib; berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; atau dalam keadaan disabilitas tetap atau sakit akibat kecelakaan kerja yang masa penyembuhannya belum pasti. PHK dengan alasan itu batal demi hukum dan pekerja wajib dipekerjakan kembali (Pasal 230 ayat (2)).
Apakah saya bisa mendapat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)?
Mungkin, jika Anda peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut PP 6/2025, manfaat JKP dapat diajukan setelah masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan sebelum PHK (Pasal 19 ayat (3)), dan penerima harus bersedia bekerja kembali. JKP tidak diberikan jika Anda mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia; untuk pekerja PKWT, JKP diberikan jika di-PHK sebelum kontrak berakhir (Pasal 20). Manfaat uang tunai dibayar setiap bulan paling lama 6 bulan (Pasal 21). Bukti PHK yang diterima antara lain tanda terima laporan PHK dari dinas ketenagakerjaan, perjanjian bersama, atau putusan pengadilan hubungan industrial (Pasal 20 ayat (3)).
Apa yang bisa saya lakukan jika pesangon tidak dibayar?
Jangan menandatangani surat apa pun yang menyatakan Anda menerima PHK dan haknya sebelum Anda membaca dan memahaminya. Tagih hak Anda secara tertulis dan lakukan perundingan bipartit, lalu catatkan perselisihan PHK ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk mediasi atau konsiliasi (UU 2/2004 Pasal 3, 4, dan 8). Jika tidak ada kesepakatan, salah satu pihak dapat menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (Pasal 5), dengan melampirkan risalah mediasi atau konsiliasi (Pasal 83). Serikat pekerja dapat menjadi kuasa hukum anggotanya di pengadilan ini (Pasal 87). Upah dan pembayaran lain dari hubungan kerja dapat dituntut tanpa batas waktu (UU 27/2026 Pasal 152).
Apa yang berubah soal pesangon dalam UU ketenagakerjaan baru?
Ada beberapa. UU 27/2026, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026, memindahkan tabel pesangon dan pengalinya dari PP 35/2021 ke undang-undang (Pasal 232 dan 236 sampai 249) dan mengubah sebagian pengali: pensiun menjadi 2 kali pesangon, dan pailit menjadi 1 kali pesangon. Uang pisah paling sedikit 1 bulan upah jika perusahaan tidak mengaturnya (Pasal 233). Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah, kecuali usaha mikro dan kecil; cara kerjanya menunggu peraturan pemerintah (Pasal 253). Daftar alasan PHK tidak lagi menyebut efisiensi (Pasal 231).
Berapa tabel uang pesangon dan UPMK menurut masa kerja?
| Masa kerja | Uang pesangon (paling sedikit) |
|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1 tahun sampai kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
| 2 tahun sampai kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
| 3 tahun sampai kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
| 4 tahun sampai kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
| 5 tahun sampai kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
| 6 tahun sampai kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
| 7 tahun sampai kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
| 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
UU 27/2026 Pasal 232 ayat (2) merumuskan tabel ini sebagai jumlah paling sedikit. Pengali menurut alasan PHK ada di Pasal 236 sampai 249.
| Masa kerja | UPMK |
|---|---|
| 3 tahun sampai kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 tahun sampai kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
| 9 tahun sampai kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
| 12 tahun sampai kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
| 15 tahun sampai kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
| 18 tahun sampai kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
| 21 tahun sampai kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
| 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
Berapa pengali pesangon untuk setiap alasan PHK?
| Alasan PHK | Uang pesangon | UPMK | Pasal |
|---|---|---|---|
| Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan; pekerja tidak bersedia melanjutkan | 1 kali | 1 kali | Pasal 236 ayat (1) |
| Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan; pemberi kerja tidak bersedia menerima pekerja | 2 kali | 1 kali | Pasal 236 ayat (2) |
| Perusahaan tutup karena rugi terus-menerus selama 2 tahun | 1 kali | 1 kali | Pasal 237 |
| Perusahaan tutup permanen karena keputusan pemilik | 1 kali | 1,5 kali | Pasal 238 |
| Keadaan memaksa (kahar) | 1 kali | 1 kali | Pasal 239 |
| Penundaan kewajiban pembayaran utang atau pailit | 1 kali | 1 kali | Pasal 240 |
| Permohonan pekerja karena perbuatan pemberi kerja, misalnya upah terlambat 3 bulan berturut-turut | 2 kali | 1 kali | Pasal 241 ayat (1) |
| Pelanggaran setelah surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga | 1 kali | 1 kali | Pasal 244 |
| Ditahan pihak berwajib 6 bulan, tanpa kerugian bagi perusahaan | Tidak ada | 1 kali | Pasal 245 ayat (4) |
| Sakit berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja, lebih dari 12 bulan | 2 kali | 2 kali | Pasal 246 |
| Memasuki usia pensiun | 2 kali | 1 kali | Pasal 247 |
| Pekerja meninggal dunia (untuk ahli waris) | 2 kali | 1 kali | Pasal 249 |
Semua alasan di tabel ini juga disertai uang penggantian hak (Pasal 232 ayat (4)). Pekerja yang mengundurkan diri, mangkir, atau ditahan dengan kerugian bagi perusahaan menerima uang penggantian hak dan uang pisah (Pasal 242, 243, dan 245 ayat (3)).
Upah apa yang dipakai untuk menghitung pesangon?
Dasarnya upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya (UU 27/2026 Pasal 234 ayat (1)). Jika upah dibayar harian, upah sebulan sama dengan 30 kali upah sehari. Jika upah dibayar per satuan hasil, upah sebulan sama dengan rata-rata penghasilan 12 bulan terakhir, dan jika hasilnya lebih rendah dari upah minimum, yang dipakai adalah upah minimum di wilayah domisili perusahaan (Pasal 234 ayat (2) sampai (4)).
Bagaimana jika saya di-PHK karena efisiensi?
Daftar alasan PHK dalam UU 27/2026 Pasal 231 tidak menyebut efisiensi. Sebelumnya PP 35/2021 Pasal 43 mengatur PHK karena efisiensi dengan pengali tersendiri, dan peraturan lama hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru (Pasal 310). Apakah dan bagaimana alasan ini masih dapat dipakai menunggu peraturan pemerintah yang baru. Jika Anda di-PHK dengan alasan efisiensi, minta pemberitahuan dan alasannya secara tertulis, jangan menandatangani pernyataan menerima sebelum Anda memahaminya, dan konsultasikan ke dinas ketenagakerjaan atau lembaga bantuan hukum.
Untuk menghitung dengan upah Anda sendiri, gunakan kalkulator pesangon. Cara mengklaim JKP dijelaskan di panduan klaim JKP setelah PHK (Panduan Warga), dan pencairan JHT di panduan JHT dan JMO (Panduan Warga).
-
Pusat Bantuan dan Call Center Kemnaker
-
BPJS Ketenagakerjaan
Bukan nasihat hukum. Untuk kasus Anda, hubungi kanal resmi yang tercantum.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah karyawan yang mengundurkan diri mendapat pesangon?
Tidak. Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat (permohonan tertulis paling lambat 30 hari sebelumnya, tidak terikat ikatan dinas, tetap bekerja sampai tanggal berhenti) berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah (UU 27/2026 Pasal 231 huruf i dan Pasal 242). Jika perusahaan tidak mengatur besaran uang pisah, uang pisah dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah (Pasal 233 ayat (2)).
Apakah pekerja kontrak (PKWT) yang kontraknya habis mendapat pesangon?
Berakhirnya PKWT bukan PHK yang menimbulkan pesangon. Yang menjadi hak pekerja PKWT saat kontrak berakhir adalah uang kompensasi (UU 27/2026 Pasal 88; rinciannya masih mengikuti PP 35/2021 Pasal 15 dan 16). Jika kontrak diakhiri lebih awal, kompensasi tetap dihitung untuk masa yang sudah dijalani (PP 35/2021 Pasal 17).
Apakah perusahaan boleh mem-PHK saya karena hamil atau menikah?
Tidak. UU 27/2026 Pasal 230 ayat (1) melarang PHK karena, antara lain, menikah, hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui. PHK dengan alasan itu batal demi hukum dan pemberi kerja wajib mempekerjakan Anda kembali (Pasal 230 ayat (2)); menolak mempekerjakan kembali diancam pidana (Pasal 294).
Siapa yang menulis dan meninjau halaman ini?
Sumber
Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · UU 27/2026 · diakses
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 35/2021 · diakses
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 (pengujian UU 6/2023, klaster ketenagakerjaan) Mahkamah Konstitusi RI · diakses
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · PP 6/2025 · diakses
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 2/2004 · diakses
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 36/2021 · diakses
Cara mengutip
KarirAman (2026). Pesangon PHK: cara menghitung, tabel pesangon per masa kerja, dan prosedur PHK yang sah. Diperbarui 17 November 2026. https://kariraman.com/hak-pekerja/pesangon-phk/
Laporkan loker palsu Laporkan masalah data Cara kami menangani koreksi
Panduan terkait
- PP 35 Tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, lembur, dan PHK: isi dan status
- Mediasi perselisihan kerja di Disnaker: bipartit, cara lapor, anjuran mediator, sampai PHI
- Bantuan hukum gratis untuk pekerja: LBH, Posbakum, siapa yang berhak, dan cara mengajukan
- BPJS Ketenagakerjaan: program, iuran, cara cek kepesertaan, pencairan JHT, dan JKP
- Kontrak PKWT dan PKWTT: bedanya, berapa lama karyawan kontrak boleh dikontrak, dan haknya
- UU Ketenagakerjaan baru (UU 27/2026): sudah berlaku, dan apa yang berubah bagi pekerja?
- Kalkulator pesangon PHK
CariTalent dan PanduanHewan adalah proyek Kode Nirlaba; Panduan Warga dan The Cast Index adalah publikasi independen dengan pendiri yang sama. CourseToJob adalah situs panduan kuliah milik pemilik yang sama, dikelola Elite Digital AI Solutions Ltd.
Riwayat perubahan
- : Menambahkan pesangon saat perusahaan pailit, pekerja pensiun atau meninggal, hak upah saat dirumahkan, dan tautan kalkulator pesangon.
- : Disesuaikan dengan UU 27/2026 (berlaku 28 Oktober 2026): tabel di Pasal 232, pengali di Pasal 236 sampai 249 (pensiun dan pailit berubah), uang pisah minimal 1 bulan upah.