UU Ketenagakerjaan baru (UU 27/2026): sudah berlaku, dan apa yang berubah bagi pekerja?
UU Ketenagakerjaan baru, UU 27/2026, berlaku sejak 28 Oktober 2026. Yang berubah: batas kontrak PKWT, pesangon, cuti bersama, alih daya, dan ijazah.
Status hukum: UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003. Peraturan pelaksana lama, seperti PP 35/2021 dan PP 36/2021, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, sampai peraturan baru terbit.
Ringkasan
- UU Ketenagakerjaan baru bernomor UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan berlaku sejak 28 Oktober 2026 (Pasal 313).
- UU 13/2003 dicabut. PP 35/2021, PP 36/2021, dan aturan pelaksana lain tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan (Pasal 310 dan 311).
- Kontrak PKWT kini paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun (Pasal 82 ayat (2)).
- Cuti bersama yang ditetapkan pemerintah tidak lagi mengurangi hak cuti tahunan (Pasal 118 ayat (6)).
- Tidak ada pendaftaran atau biaya apa pun terkait undang-undang baru. Permintaan uang untuk 'program UU baru' adalah tanda bahaya.
Lihat ringkasan lengkapTampilkan lebih sedikit
Di halaman ini
- Apakah UU Ketenagakerjaan baru 2026 sudah berlaku?
- Mengapa Indonesia membuat UU ketenagakerjaan baru?
- Apakah UU Cipta Kerja dan UU 13/2003 masih berlaku?
- Apa saja yang berubah bagi pekerja?
- Apa yang berubah soal pesangon dan kontrak PKWT?
- Apa yang diatur untuk cuti melahirkan dan pekerja perempuan?
- Apa yang berubah bagi pencari kerja?
- Apa yang perlu dilakukan pekerja sekarang?
- Apa yang belum pasti dan kapan halaman ini diperbarui?
- Pasal mana yang mengubah hak pekerja?
- Halaman hak pekerja mana yang sudah diperbarui?
Apakah UU Ketenagakerjaan baru 2026 sudah berlaku?
Sudah. UU Ketenagakerjaan baru bernama resmi UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. DPR dan Pemerintah menyetujuinya pada 6 Oktober 2026, lalu undang-undang ini ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan berlaku sejak tanggal itu (Pasal 313). Hak dan kewajiban Anda sekarang mengikuti undang-undang ini. Nomor lembaran negara, daftar pasal, dan tautan PDF resminya kami catat di halaman regulasi UU 27/2026.
Mengapa Indonesia membuat UU ketenagakerjaan baru?
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang diucapkan pada 31 Oktober 2024, menguji klaster ketenagakerjaan UU 6/2023 tentang Cipta Kerja dan meminta pembentuk undang-undang menata ulang aturan ketenagakerjaan dalam undang-undang tersendiri paling lama 2 tahun. Bagian menimbang UU 27/2026 menyebut putusan itu, dan menyebut bahwa aturan yang tersebar di UU 13/2003 dan UU 6/2023 berisiko tidak sinkron.
Apakah UU Cipta Kerja dan UU 13/2003 masih berlaku?
UU 13/2003 tidak berlaku lagi: Pasal 311 mencabutnya, bersama klaster ketenagakerjaan UU 6/2023 (UU Cipta Kerja). Yang masih berlaku adalah peraturan pelaksananya, seperti PP 35/2021, PP 36/2021, dan Permenaker 6/2016 tentang THR, sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026 (Pasal 310). Jika isinya berbeda, undang-undang baru yang dipakai. Gugatan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial sebelum 28 Oktober 2026 tetap diputus dengan aturan lama (Pasal 300).
Apa saja yang berubah bagi pekerja?
Perubahan yang paling terasa: batas kontrak PKWT lebih pendek dan PKWT wajib dicatatkan; alih daya dibatasi pada jasa penunjang; cuti bersama tidak mengurangi cuti tahunan; larangan menahan ijazah kini ada di undang-undang; pengali pesangon berubah untuk beberapa alasan PHK; dan upah serta hak lain dapat dituntut tanpa batas waktu (Pasal 152). Tabel di bawah merinci pasalnya.
Apa yang berubah soal pesangon dan kontrak PKWT?
PKWT kini paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun (Pasal 82 ayat (2)); sebelumnya paling lama 5 tahun. Tabel pesangon dan uang penghargaan masa kerja ada di Pasal 232 dan angkanya sama dengan tabel lama, tetapi pengalinya berubah untuk beberapa alasan. Contohnya, pekerja yang di-PHK karena pensiun berhak 2 kali pesangon (Pasal 247), dan pekerja yang perusahaannya pailit berhak 1 kali pesangon (Pasal 240). Jika perusahaan tidak mengatur uang pisah, besarnya paling sedikit 1 bulan upah (Pasal 233).
Apa yang diatur untuk cuti melahirkan dan pekerja perempuan?
Cuti melahirkan paling singkat 3 bulan dengan upah penuh, dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan jika ibu atau bayi mengalami kondisi khusus yang dibuktikan surat dokter (Pasal 121 dan 123). Suami berhak cuti pendampingan 2 hari, yang dapat ditambah paling lama 3 hari (Pasal 124). Hak ini sudah ada sejak UU 4/2024; UU 27/2026 memuatnya dalam undang-undang ketenagakerjaan dan menambah ancaman pidana bagi pemberi kerja yang tidak memberi cuti melahirkan (Pasal 284). Pemberi kerja juga wajib menyediakan ruang laktasi dan menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap pelecehan seksual (Pasal 114).
Apa yang berubah bagi pencari kerja?
Pelaksana penempatan tenaga kerja dilarang memungut biaya penempatan dari tenaga kerja, langsung atau tidak langsung, dan dilarang menahan ijazah atau dokumen pribadi (Pasal 50 ayat (1)). Pihak tanpa izin dilarang melakukan penempatan dan memungut biaya dari pencari kerja (Pasal 51), dengan ancaman pidana (Pasal 271). Pemagangan paling lama 6 bulan, wajib dengan perjanjian tertulis, uang saku, serta jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian (Pasal 37 dan 38).
Apa yang perlu dilakukan pekerja sekarang?
Tidak ada yang perlu didaftarkan atau dibayar. Simpan kontrak, slip gaji, dan bukti kerja Anda. Jika Anda pekerja kontrak, periksa tanggal mulai dan lama kontrak Anda, dan minta salinannya. Jika ijazah Anda ditahan, mintalah kembali secara tertulis dengan menyebut Pasal 78. Jika ada yang meminta uang dengan alasan pendaftaran, pelatihan, atau 'program' terkait undang-undang baru, anggap itu tanda bahaya. Informasi resmi terbit di peraturan.go.id dan kemnaker.go.id.
Apa yang belum pasti dan kapan halaman ini diperbarui?
Banyak rincian menunggu peraturan pemerintah yang harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak pengundangan (Pasal 312), antara lain besaran uang kompensasi PKWT, tata cara upah minimum, denda keterlambatan upah, dan dana cadangan pesangon. Sampai peraturan itu terbit, peraturan lama dipakai sepanjang tidak bertentangan. Kami memeriksa ulang halaman ini setiap kali peraturan pelaksana terbit, dan mencatat perubahannya di riwayat pembaruan.
Pasal mana yang mengubah hak pekerja?
| Hal | Sebelumnya | UU 27/2026 |
|---|---|---|
| Batas kontrak PKWT | Paling lama 5 tahun termasuk perpanjangan (PP 35/2021 Pasal 8) | Paling lama 2 tahun, diperpanjang paling banyak 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun (Pasal 82 ayat (2)) |
| Alih daya | Sesuai jenis dan bidang pekerjaan yang ditetapkan Menteri (Putusan MK 168/PUU-XXI/2023) | Hanya jasa penunjang: kebersihan, makanan pekerja, pengamanan, angkutan pekerja (Pasal 95) |
| Cuti melahirkan | Paling singkat 3 bulan, ditambah paling lama 3 bulan untuk kondisi khusus (UU 4/2024) | Aturan yang sama, kini dengan ancaman pidana bagi pemberi kerja yang tidak memberikannya (Pasal 121 dan 284) |
| Cuti bersama | Di perusahaan swasta mengurangi cuti tahunan (SKB libur nasional dan cuti bersama 2027) | Tidak mengurangi hak cuti tahunan (Pasal 118 ayat (6)) |
| Penahanan ijazah | Dilarang lewat SE Menaker M/5/HK.04.00/V/2025 | Dilarang dalam undang-undang, dengan sanksi administratif (Pasal 78 dan 79) |
| Pesangon saat pensiun | 1,75 kali tabel pesangon (PP 35/2021 Pasal 56) | 2 kali tabel pesangon (Pasal 247) |
| Uang pisah | Besarnya menurut perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB (PP 35/2021 Pasal 50) | Jika tidak diatur perusahaan, paling sedikit 1 bulan upah (Pasal 233) |
Halaman hak pekerja mana yang sudah diperbarui?
Halaman berikut sudah disesuaikan dengan UU 27/2026: Kontrak PKWT dan PKWTT, Upah lembur, Cuti, THR keagamaan, Pesangon dan PHK, Hak pekerja perempuan, Ijazah ditahan, Diskriminasi rekrutmen, dan Mediasi perselisihan. Isi undang-undang per pasal ada di halaman regulasi UU 27/2026.
-
Pusat Bantuan dan Call Center Kemnaker
Bukan nasihat hukum. Untuk kasus Anda, hubungi kanal resmi yang tercantum.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah UU Pelindungan Ketenagakerjaan sudah berlaku?
Sudah. UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, dan Pasal 313 menyatakan undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Sebagian kewajiban baru punya masa penyesuaian, misalnya alih daya paling lama 1 tahun (Pasal 306), dan banyak rincian menunggu peraturan pemerintah yang harus terbit paling lama 1 tahun sejak pengundangan (Pasal 312).
Apakah benar batas kontrak PKWT menjadi lebih pendek?
Benar. UU 27/2026 Pasal 82 ayat (2) menetapkan PKWT paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun. Sebelumnya PP 35/2021 Pasal 8 membolehkan sampai 5 tahun termasuk perpanjangan. Rincian jenis pekerjaan dan batas perpanjangan masih akan diatur peraturan pemerintah (Pasal 87 ayat (7)).
Apakah saya perlu melakukan sesuatu sekarang?
Tidak ada pendaftaran atau biaya apa pun terkait undang-undang ini. Simpan kontrak, slip gaji, dan bukti kerja Anda. Jika Anda pekerja kontrak, minta salinan kontrak Anda: pemberi kerja wajib memberi satu rangkap (Pasal 77 ayat (4)) dan mencatatkan PKWT (Pasal 87 ayat (3)). Waspadai siapa pun yang meminta uang dengan alasan 'program UU baru'.
Siapa yang menulis dan meninjau halaman ini?
Sumber
Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · UU 27/2026 · diakses
- DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan (emedia DPR RI, 7 Oktober 2026) Dewan Perwakilan Rakyat RI (emedia) · diakses
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 (pengujian UU 6/2023, klaster ketenagakerjaan) Mahkamah Konstitusi RI · diakses
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 6/2023 · diakses
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 35/2021 · diakses
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 36/2021 · diakses
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 4/2024 · diakses
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja (salinan dari Disnaker Kota Batam) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam (meneruskan SE Menteri Ketenagakerjaan RI) · SE Menaker M/5/HK.04.00/V/2025 · diakses
- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1205 Tahun 2026, Nomor 3 Tahun 2026, dan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027 JDIH Kementerian Ketenagakerjaan RI · SKB Menag, Menaker dan MenPANRB Nomor 1205, 3 dan 2 Tahun 2026 · diakses
Cara mengutip
KarirAman (2026). UU Ketenagakerjaan baru (UU 27/2026): sudah berlaku, dan apa yang berubah bagi pekerja?. Diperbarui 17 November 2026. https://kariraman.com/hak-pekerja/uu-ketenagakerjaan-baru/
Laporkan loker palsu Laporkan masalah data Cara kami menangani koreksi
Panduan terkait
- UU 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan: isi, PDF resmi, dan yang dicabut
- Kontrak PKWT dan PKWTT: bedanya, berapa lama karyawan kontrak boleh dikontrak, dan haknya
- Pesangon PHK: cara menghitung, tabel pesangon per masa kerja, dan prosedur PHK yang sah
- Cara hitung upah lembur: upah sejam, lembur hari libur dan tanggal merah, dan batas jamnya
- Hak cuti karyawan: cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti untuk suami, dan karyawan kontrak
- Hak pekerja perempuan: cuti haid, melahirkan, kerja malam, pelecehan
- Ijazah ditahan perusahaan: apa aturannya, ke mana melapor, dan cara memintanya kembali
- THR keagamaan: siapa berhak, cara hitung THR prorata, batas waktu bayar, dan cara lapor
Riwayat perubahan
- : Halaman ini kini fokus pada arti undang-undang baru bagi pekerja; status resmi, isi, dan tanggal berlaku dirinci di halaman regulasi.
- : Status diperiksa ulang: sampai 21 Oktober 2026 undang-undang ini masih belum bernomor dan belum diundangkan. Tanggal status dan sumbernya diperbarui.
- : Ditulis ulang dari teks resmi UU 27/2026, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026: status, aturan yang dicabut, dan perubahan untuk kontrak, pesangon, cuti, alih daya, ijazah, dan pencari kerja.