Diskriminasi dalam rekrutmen: batas usia kerja, penampilan, status menikah, dan hak Anda

Pencari kerja berhak atas kesempatan yang sama. Aturan batas usia, syarat penampilan dan status menikah di iklan kerja, hak difabel, dan cara melapor.

Status hukum: UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003. Peraturan pelaksana lama, seperti PP 35/2021 dan PP 36/2021, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, sampai peraturan baru terbit.

JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)

Ringkasan

  • Setiap tenaga kerja punya kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (UU 27/2026 Pasal 6).
  • SE Menaker M/6/HK.04/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 melarang pemberi kerja melakukan diskriminasi atas dasar apa pun dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
  • Syarat usia hanya boleh untuk kepentingan khusus: pekerjaan yang sifatnya secara nyata memengaruhi kemampuan kerja, dan/atau syarat yang tidak mengurangi kesempatan kerja.
  • Penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi dan akomodasi yang layak (UU 8/2016 Pasal 11).
  • Pemberi kerja yang tidak memberi perlakuan yang sama tanpa diskriminasi kepada pekerja dikenai sanksi administratif (UU 27/2026 Pasal 7).
Lihat ringkasan lengkapTampilkan lebih sedikit
Di halaman ini
  1. Apakah diskriminasi dalam rekrutmen dilarang?
  2. Bolehkah lowongan mensyaratkan batas usia?
  3. Bolehkah lowongan mensyaratkan penampilan menarik atau status belum menikah?
  4. Apa hak pelamar penyandang disabilitas?
  5. Bolehkah perusahaan atau penyalur meminta biaya saat saya melamar?
  6. Ke mana melapor diskriminasi dalam rekrutmen?
  7. Apa kata UU ketenagakerjaan baru tentang diskriminasi?
  8. Bagaimana memeriksa lowongan yang mencurigakan?

Apakah diskriminasi dalam rekrutmen dilarang?

Ya. UU 27/2026 Pasal 6 menyatakan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, dan Pasal 7 menyatakan setiap pekerja berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pemberi kerja. Pemberi kerja yang tidak memberi perlakuan yang sama dikenai sanksi administratif, dari peringatan tertulis sampai pencabutan perizinan berusaha (Pasal 7 ayat (2) dan (3)). Pada 28 Mei 2025, Menaker menerbitkan SE M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja, yang ditujukan kepada para gubernur.

Bolehkah lowongan mensyaratkan batas usia?

SE Menaker M/6/HK.04/V/2025 angka 3 menyatakan persyaratan usia dalam rekrutmen hanya dapat dilakukan jika ada kepentingan khusus, dengan ketentuan: untuk pekerjaan atau jabatan yang sifat atau karakteristiknya secara nyata memengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan; dan/atau tidak boleh berdampak pada hilangnya atau berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan. Artinya, batas usia umum tanpa alasan pekerjaan yang jelas bertentangan dengan arah surat edaran itu. Untuk kerja ke luar negeri, batas usia minimal 18 tahun ditetapkan undang-undang (UU 18/2017 Pasal 5), jadi itu bukan diskriminasi.

Bolehkah lowongan mensyaratkan penampilan menarik atau status belum menikah?

SE Menaker M/6/HK.04/V/2025 tidak menyebut penampilan, status perkawinan, atau suku secara khusus, walaupun beberapa pemberitaan menyebutnya. Angka 2 melarang pemberi kerja melakukan diskriminasi atas dasar apa pun dalam proses rekrutmen, dan UU 27/2026 Pasal 6 dan 7 menjadi dasar undang-undangnya. Setelah Anda bekerja, UU 27/2026 Pasal 230 juga melarang PHK karena menikah, hamil, perbedaan agama, suku, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; PHK dengan alasan itu batal demi hukum.

Apa hak pelamar penyandang disabilitas?

UU 8/2016 Pasal 11 memberi penyandang disabilitas hak memperoleh pekerjaan di pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi, upah yang sama untuk pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, akomodasi yang layak di tempat kerja, dan tidak diberhentikan karena disabilitas. Pasal 53 mewajibkan pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit sejumlah kuota tertentu dari total pekerjanya. Pasal 55 mewajibkan pemerintah daerah memiliki Unit Layanan Disabilitas di dinas ketenagakerjaan.

Bolehkah perusahaan atau penyalur meminta biaya saat saya melamar?

UU 27/2026 Pasal 50 ayat (1) melarang pelaksana penempatan tenaga kerja, yaitu dinas pemerintah, lembaga penempatan swasta berizin, dan bursa kerja khusus, memungut biaya penempatan dari tenaga kerja, langsung atau tidak langsung, sebagian atau seluruhnya. Lembaga penempatan swasta hanya boleh memungut dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu (ayat (2)). Orang atau badan hukum tanpa izin dilarang melakukan penempatan dan memungut biaya dari pencari kerja (Pasal 51), dengan ancaman pidana bagi perseorangan berupa penjara paling lama 3 tahun (Pasal 271). Untuk lowongan yang dipasang perusahaan, Kemnaker menyebut permintaan uang untuk administrasi, pelatihan, atau seragam sebagai ciri lowongan palsu. KarirAman sendiri tidak memuat lowongan yang meminta biaya dari pelamar.

Ke mana melapor diskriminasi dalam rekrutmen?

Simpan bukti, misalnya tangkapan layar iklan lowongan, pesan penolakan, atau formulir lamaran yang memuat syarat diskriminatif. Laporkan lewat kanal pengaduan Kemnaker atau dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat perusahaan berada. Pelamar penyandang disabilitas juga dapat menghubungi Unit Layanan Disabilitas di dinas ketenagakerjaan, yang wajib dibentuk pemerintah daerah menurut UU 8/2016 Pasal 55.

Apa kata UU ketenagakerjaan baru tentang diskriminasi?

UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026, memuat tiga hal. Pasal 6 menjamin kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, dan Pasal 7 mewajibkan perlakuan yang sama dari pemberi kerja dengan sanksi administratif. Pelaksana penempatan wajib memberi informasi lowongan yang jelas dan benar serta mencegah penipuan dan diskriminasi (Pasal 46 ayat (4)), dan pemberi kerja wajib melaporkan lowongan kepada Kementerian (Pasal 46 ayat (2)). Pekerja juga berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya (Pasal 135 ayat (2)).

Bagaimana memeriksa lowongan yang mencurigakan?

Jika lowongan meminta uang, data rekening, atau penyerahan dokumen asli, periksa dulu dengan Cek Loker dan baca Ciri-ciri loker bodong. Kebijakan KarirAman soal biaya ada di Tanpa biaya.

Bukan nasihat hukum. Untuk kasus Anda, hubungi kanal resmi yang tercantum.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah lowongan dengan syarat 'berpenampilan menarik' itu dilarang?

SE Menaker M/6/HK.04/V/2025 tidak menyebut penampilan secara khusus, walaupun beberapa pemberitaan menyebutnya. Yang tertulis di salinan resminya: pemberi kerja dilarang melakukan diskriminasi atas dasar apa pun dalam proses rekrutmen (angka 2). UU 27/2026 Pasal 6 juga menjamin kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Bila syarat penampilan tidak berkaitan dengan pekerjaannya, simpan iklannya dan tanyakan ke dinas ketenagakerjaan.

Saya ditolak karena usia. Apa yang bisa saya lakukan?

Simpan iklan lowongan dan bukti penolakan. UU 27/2026 Pasal 6 menjamin kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan, dan pelaksana penempatan tenaga kerja wajib mencegah diskriminasi sejak rekrutmen (Pasal 46 ayat (4) huruf h). Laporkan lewat kanal pengaduan Kemnaker atau dinas ketenagakerjaan setempat.

Apakah perusahaan boleh meminta biaya saat saya melamar?

Untuk lowongan yang dipasang perusahaan, Kemnaker menyebut permintaan uang untuk administrasi, pelatihan, atau seragam sebagai ciri lowongan palsu. UU 27/2026 Pasal 50 melarang pelaksana penempatan tenaga kerja memungut biaya penempatan dari tenaga kerja, langsung atau tidak langsung; lembaga penempatan swasta hanya boleh memungut dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu.

Siapa yang menulis dan meninjau halaman ini?

Sumber

Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · UU 27/2026 · diakses
  2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja JDIH Kementerian Ketenagakerjaan · SE Menaker M/6/HK.04/V/2025 · diakses
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 8/2016 · diakses
  4. Ini 5 ciri-ciri lowongan kerja palsu versi Kemnaker Republika · keterangan resmi via media · diakses
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 18/2017 · diakses
Cara mengutip

KarirAman (2026). Diskriminasi dalam rekrutmen: batas usia kerja, penampilan, status menikah, dan hak Anda. Diperbarui 17 November 2026. https://kariraman.com/hak-pekerja/diskriminasi-rekrutmen/

Simpan halaman ini

Laporkan loker palsu Laporkan masalah data Cara kami menangani koreksi

Panduan terkait

Riwayat perubahan
  • : Disesuaikan dengan UU 27/2026 (berlaku 28 Oktober 2026): kesempatan dan perlakuan yang sama (Pasal 6 dan 7) dan larangan biaya penempatan (Pasal 50 dan 51).