Hak kerja penyandang disabilitas: kuota dan akomodasi

Apa hak kerja penyandang disabilitas menurut undang-undang?

Hak kerja penyandang disabilitas diatur UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang berlaku sejak 15 April 2016. Pasal 11 menyebut hak untuk memperoleh pekerjaan di pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi; upah yang sama untuk jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; akomodasi yang layak; tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; program kembali bekerja; penempatan yang adil; dan kesempatan mengembangkan jenjang karier.

Pasal 49 menegaskan pemberi kerja wajib memberi upah yang sama kepada pekerja penyandang disabilitas dan pekerja lain dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. UU 13/2003 Pasal 67, sebagaimana diubah UU 6/2023, mewajibkan pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas memberi pelindungan sesuai jenis dan derajat kedisabilitasan.

Berapa kuota pekerja penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi?

Kuota pekerja penyandang disabilitas ditetapkan UU 8/2016 Pasal 53, dihitung dari jumlah pegawai atau pekerja. Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD mendapat kuota minimum yang lebih tinggi daripada perusahaan swasta. Angkanya ada di tabel berikut, disalin dari pasal tersebut. Pasal 54 mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah memberi insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Angka disalin dari pasal yang disebut dan dicek pada 8 Oktober 2026.

Apa itu akomodasi yang layak dan siapa yang wajib menyediakannya?

Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan agar penyandang disabilitas bisa menikmati haknya setara dengan orang lain (UU 8/2016 Pasal 1 angka 9). Pasal 50 ayat (1) mewajibkan pemberi kerja menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses, dan ayat (2) mewajibkan pemberi kerja membuka mekanisme pengaduan bila hak itu tidak dipenuhi.

Contoh penyesuaian yang disebut undang-undang:

• Saat rekrutmen (Pasal 47): bantuan mengisi formulir, alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas, serta waktu tes yang lebih leluasa.
• Saat bekerja (Pasal 48): masa orientasi atau adaptasi, tempat kerja yang fleksibel tanpa mengurangi target kerja, waktu istirahat, jadwal kerja yang fleksibel, asistensi dalam pekerjaan, serta izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pemberi kerja yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis sampai pencabutan izin usaha (Pasal 50 ayat (4)).

Bagaimana meminta akomodasi yang layak kepada pemberi kerja?

Permintaan akomodasi sebaiknya dibuat tertulis, karena UU 8/2016 Pasal 50 ayat (1) menjadikannya kewajiban pemberi kerja dan bukti tertulis memudahkan langkah berikutnya bila ditolak. Isi permintaan bisa sederhana:

1. Nama, jabatan, dan tanggal.
2. Hambatan yang Anda hadapi dalam pekerjaan, cukup sejauh yang perlu diketahui pemberi kerja.
3. Penyesuaian yang Anda usulkan, misalnya jadwal yang fleksibel, alat bantu kerja, atau waktu istirahat.
4. Rujukan ke UU 8/2016 Pasal 50 ayat (1), lalu permintaan jawaban tertulis.

Simpan salinannya. Jika permintaan diabaikan atau ditolak tanpa alasan, gunakan mekanisme pengaduan di tempat kerja (Pasal 50 ayat (2)), lalu minta pendampingan ULD Ketenagakerjaan.

Apa itu ULD Ketenagakerjaan dan apa yang bisa dibantunya?

ULD Ketenagakerjaan adalah Unit Layanan Disabilitas di dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota. PP 60/2020 Pasal 2 mewajibkan setiap pemerintah daerah memilikinya, sebagai pelaksanaan UU 8/2016 Pasal 55. Tugasnya antara lain memberi informasi rekrutmen tanpa diskriminasi kepada pemberi kerja, mendampingi tenaga kerja penyandang disabilitas, mendampingi pemberi kerja, dan mengoordinasikan alat bantu kerja (PP 60/2020 Pasal 8).

Pendampingan bagi pekerja dapat berupa asesmen minat, bakat, kemampuan, dan akomodasi yang dibutuhkan, serta komunikasi awal dengan pemberi kerja (Pasal 11). Pedoman dalam Permenaker 21/2020 Pasal 7 juga menyebut tugas mencari lowongan dan mempromosikan tenaga kerja penyandang disabilitas, bimbingan jabatan, informasi kontrak kerja, upah, dan jam kerja, serta fasilitasi dan mediasi hubungan industrial. Tanyakan layanan ULD di dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota Anda.

Bolehkah lowongan menolak pelamar karena disabilitas?

Tidak, bila alasannya tidak berkaitan dengan pekerjaan. SE Menaker M/6/HK.04/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 melarang pemberi kerja melakukan diskriminasi atas dasar apa pun dalam rekrutmen, dan angka 4 surat edaran itu menegaskan larangan tersebut berlaku sama bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. UU 13/2003 Pasal 5 menjamin kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan, dan pelanggarannya dapat dikenai sanksi administratif (Pasal 190 sebagaimana diubah UU 6/2023).

UU 8/2016 Pasal 143 juga melarang siapa pun menghalangi atau melarang penyandang disabilitas memperoleh hak pekerjaan, dan Pasal 145 memuat ancaman pidananya. Surat edaran adalah pedoman bagi gubernur, bukan undang-undang, tetapi isinya sejalan dengan UU 13/2003 dan UU 8/2016.

Ke mana melapor diskriminasi kerja terhadap penyandang disabilitas?

Mulailah dari jalur terdekat dan simpan semua bukti, seperti iklan lowongan, pesan penolakan, atau permintaan akomodasi yang tidak dijawab:

1. Mekanisme pengaduan di tempat kerja, yang wajib dibuka pemberi kerja menurut UU 8/2016 Pasal 50 ayat (2).
2. ULD Ketenagakerjaan di dinas ketenagakerjaan, yang menurut Permenaker 21/2020 Pasal 7 dapat memfasilitasi dan memediasi perselisihan hubungan industrial.
3. Kanal pengaduan Kemnaker, untuk pelanggaran hak normatif seperti diskriminasi atau upah yang berbeda.
4. Polisi, bila ada perbuatan yang menghalangi hak pekerjaan (UU 8/2016 Pasal 143 dan 145) atau kekerasan.

• Pusat Bantuan dan Call Center Kemnaker

  1500630 bantuan.kemnaker.go.id

• Call Center Polri 110

  110 polri.go.id

Komisi Nasional Disabilitas (KND) dibentuk UU 8/2016 Pasal 131 untuk memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Langkah perundingan dan mediasi dijelaskan di mediasi perselisihan, dan bantuan hukum gratis di bantuan hukum.

Di mana mencari lowongan resmi yang terbuka bagi penyandang disabilitas?

Jalur resmi yang gratis adalah Karirhub dan SIAPkerja milik Kemnaker, serta dinas ketenagakerjaan setempat. Permenaker 18/2024 Pasal 43 mewajibkan pencari kerja yang akan bekerja memiliki SIAPkerja-ID, dan pendaftarannya tanpa biaya (Pasal 36 ayat (4)). Penyelenggara pameran kesempatan kerja dilarang memungut biaya dari pencari kerja (Pasal 37 ayat (2)) dan harus menyediakan fasilitasi akses bagi penyandang disabilitas (Pasal 38 sampai 40).

• Karirhub Kemnaker

  karirhub.kemnaker.go.id

ULD Ketenagakerjaan juga bertugas mencari lowongan dan mempromosikan tenaga kerja penyandang disabilitas kepada pemberi kerja (Permenaker 21/2020 Pasal 7). Untuk BUMN, lihat panduan rekrutmen BUMN. Kemnaker menyebut rekrutmen yang sah tidak memungut biaya apa pun dari pelamar, jadi tolak setiap permintaan uang dan periksa iklannya di Cek Loker.

Bagaimana jika pekerja penyandang disabilitas mengalami pelecehan seksual?

Pelecehan seksual nonfisik dan fisik umumnya delik aduan, tetapi UU 12/2022 Pasal 7 ayat (2) menyatakan ketentuan itu tidak berlaku bila korbannya penyandang disabilitas. Artinya, polisi dapat memproses perkara tanpa menunggu pengaduan korban. Pasal 66 ayat (2) memberi korban penyandang disabilitas hak atas aksesibilitas dan akomodasi yang layak selama proses. Jalur pelaporannya dijelaskan di panduan hak pekerja perempuan.