Hak pekerja perempuan: cuti haid, melahirkan, kerja malam, pelecehan

Cuti haid, cuti melahirkan, larangan PHK karena hamil, dan aturan kerja malam menurut UU 27/2026, serta cara melapor pelecehan seksual.

Status hukum: UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003. Peraturan pelaksana lama, seperti PP 35/2021 dan PP 36/2021, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, sampai peraturan baru terbit.

JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)

Ringkasan

  • Pekerja perempuan yang sakit pada masa haid dan memberi tahu pemberi kerja tidak wajib bekerja paling lama 2 hari, dan upahnya tetap dibayar (UU 27/2026 Pasal 120 dan 149).
  • Cuti melahirkan paling singkat 3 bulan, ditambah paling lama 3 bulan bila ada kondisi khusus dengan surat dokter (UU 27/2026 Pasal 121 dan UU 4/2024 Pasal 4).
  • PHK karena hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui batal demi hukum (UU 27/2026 Pasal 230).
  • Perempuan berusia 15 sampai di bawah 18 tahun dilarang bekerja pukul 21.00 sampai 07.00, dan pekerja hamil pukul 23.00 sampai 07.00 (UU 27/2026 Pasal 114 ayat (2)).
  • Pelecehan seksual di tempat kerja bisa dilaporkan ke Satgas perusahaan, Disnaker, Kemnaker, UPTD PPA, atau polisi.
Lihat ringkasan lengkapTampilkan lebih sedikit
Di halaman ini
  1. Apakah pekerja perempuan berhak atas cuti haid?
  2. Berapa lama cuti melahirkan menurut aturan terbaru?
  3. Apakah upah tetap dibayar selama cuti melahirkan?
  4. Bagaimana dengan menyusui dan ruang laktasi di tempat kerja?
  5. Bolehkah perusahaan memecat pekerja karena hamil?
  6. Apa aturan kerja malam bagi pekerja perempuan?
  7. Apa yang termasuk pelecehan seksual di tempat kerja?
  8. Ke mana melapor pelecehan atau kekerasan seksual di tempat kerja?

Apakah pekerja perempuan berhak atas cuti haid?

Ya. UU 27/2026 Pasal 120 menyatakan pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberi tahu pemberi kerja tidak wajib bekerja paling lama 2 hari pada masa haid. Pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Upahnya tetap dibayar. UU 27/2026 Pasal 149 ayat (2) huruf b mewajibkan pemberi kerja membayar upah pekerja perempuan yang sakit paling lama 2 hari pada masa haidnya sehingga tidak dapat bekerja.

Berapa lama cuti melahirkan menurut aturan terbaru?

Cuti melahirkan diatur UU 27/2026 Pasal 121 dan UU 4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang berlaku sejak 2 Juli 2024. Keduanya memberi cuti melahirkan paling singkat 3 bulan pertama, dan paling lama 3 bulan berikutnya bila ada kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter (UU 27/2026 Pasal 121 ayat (2); UU 4/2024 Pasal 4 ayat (3) huruf a). Cuti itu wajib diberikan pemberi kerja, dan tidak memberikannya diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda (UU 27/2026 Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 284).

Kondisi khusus meliputi ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, atau komplikasi pascapersalinan atau keguguran, dan anak yang lahir dengan masalah kesehatan, gangguan kesehatan, atau komplikasi (UU 27/2026 Pasal 121 ayat (3)). Ibu yang keguguran berhak atas waktu istirahat 1,5 bulan atau sesuai surat keterangan dokter, dokter spesialis kandungan dan kebidanan, atau bidan (Pasal 121 ayat (4)).

Apakah upah tetap dibayar selama cuti melahirkan?

Ya. UU 27/2026 Pasal 123 dan UU 4/2024 Pasal 5 ayat (2) mengatur upah selama cuti melahirkan: dibayar penuh untuk tiga bulan pertama dan bulan keempat, lalu sebagian untuk bulan kelima dan keenam. Bulan keempat sampai keenam hanya berlaku bila cuti diperpanjang karena kondisi khusus.

Upah selama cuti melahirkan (UU 27/2026 Pasal 123; UU 4/2024 Pasal 5 ayat (2))
Hak atau kewajiban Angka Dasar hukum
Upah tiga bulan pertama cuti melahirkan, dan bulan keempat bila cuti diperpanjang karena kondisi khusus (dibayar secara penuh) 100% dari upah UU 4/2024 Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)
Upah untuk bulan kelima dan keenam cuti melahirkan (hanya bila cuti diperpanjang karena kondisi khusus) 75% dari upah UU 4/2024 Pasal 5 ayat (2) huruf c Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id)

Angka disalin dari pasal yang disebut dan dicek pada 8 Oktober 2026.

Ibu yang menjalankan cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan dan tetap memperoleh haknya (UU 4/2024 Pasal 5 ayat (1)). Jika tetap diberhentikan atau haknya tidak dipenuhi, pemerintah pusat dan daerah memberi bantuan hukum (UU 4/2024 Pasal 5 ayat (3)). Untuk ASN, anggota TNI, dan anggota Polri, ketentuan ini diatur dalam aturan masing-masing (UU 4/2024 Pasal 10).

Bagaimana dengan menyusui dan ruang laktasi di tempat kerja?

UU 27/2026 Pasal 122 menyatakan pekerja perempuan yang masih menyusui anaknya harus diberi kesempatan dan fasilitas yang layak untuk laktasi selama waktu kerja, dan Pasal 114 ayat (1) huruf b mewajibkan pemberi kerja menyediakan ruang dan fasilitas laktasi. UU 4/2024 Pasal 4 ayat (3) huruf c memuat hak yang sama: kesempatan dan fasilitas yang layak untuk menyusui, memerah, dan menyimpan air susu ibu.

Pasal 30 UU 4/2024 menyebut dukungan di tempat kerja berupa fasilitas pelayanan kesehatan, ruang laktasi, dan tempat penitipan anak, serta penyesuaian tugas, jam kerja, atau tempat kerja. Dukungan itu wajib disediakan pemberi kerja sesuai peraturan perundang-undangan, dan pemberi kerja yang tidak melaksanakannya dapat dikenai sanksi administratif (Pasal 31).

Bolehkah perusahaan memecat pekerja karena hamil?

Tidak. UU 27/2026 Pasal 230 ayat (1) huruf e melarang PHK karena pekerja hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Huruf i juga melarang PHK karena jenis kelamin atau status perkawinan. Menurut ayat (2), PHK dengan alasan itu batal demi hukum dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan. Pasal 114 ayat (2) huruf b juga melarang pembatasan atau pembedaan perlakuan karena status perkawinan, kehamilan, persalinan, keguguran, atau menyusui.

Dalam rekrutmen, SE Menaker M/6/HK.04/V/2025 melarang pemberi kerja melakukan diskriminasi atas dasar apa pun. Penjelasan lengkap ada di diskriminasi rekrutmen.

Apa aturan kerja malam bagi pekerja perempuan?

UU 27/2026 Pasal 114 ayat (2) melarang pemberi kerja mempekerjakan pekerja perempuan berusia 15 sampai di bawah 18 tahun antara pukul 21.00 dan 07.00, mempekerjakan pekerja hamil pada pekerjaan berisiko tinggi atau yang membahayakan kehamilannya, dan mempekerjakan pekerja hamil untuk kerja malam antara pukul 23.00 dan 07.00. Pemberi kerja yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 dan 07.00 wajib memberi makanan dan minuman bergizi, menyediakan angkutan antar jemput, dan menjaga keamanan dan keselamatan di tempat kerja (ayat (3)).

Kepmenakertrans KEP.224/MEN/2003, yang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026, merinci kewajiban itu:

  • Makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kalori, diberikan saat istirahat, dan tidak boleh diganti uang.
  • Petugas keamanan di tempat kerja, serta kamar mandi atau toilet yang layak, cukup terang, dan terpisah dari pekerja laki-laki.
  • Antar jemput dari tempat penjemputan yang mudah dijangkau dan aman, dengan kendaraan yang layak dan terdaftar di perusahaan.

Pelanggaran larangan dalam Pasal 114 ayat (2) diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda (UU 27/2026 Pasal 280).

Apa yang termasuk pelecehan seksual di tempat kerja?

UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 4 menyebut sembilan bentuk kekerasan seksual, antara lain pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pedoman Kepmenaker 88/2023 memberi contoh di tempat kerja, seperti komentar bernada seksual, lelucon yang ofensif, ungkapan yang menghina tubuh atau penampilan seseorang, serta isyarat atau tatapan yang bersifat seksual.

Pelecehan nonfisik dan fisik dalam Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a adalah delik aduan, kecuali korbannya penyandang disabilitas atau anak (Pasal 7). Bentuk yang lebih berat, seperti menyalahgunakan kedudukan untuk memaksa perbuatan seksual (Pasal 6 huruf c), tidak termasuk delik aduan.

Ke mana melapor pelecehan atau kekerasan seksual di tempat kerja?

UU 27/2026 Pasal 114 ayat (1) huruf c mewajibkan pemberi kerja menetapkan dan menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja. Pedoman Kepmenaker 88/2023 menyebut pengaduan bisa disampaikan korban, keluarga, atau rekan kerja kepada Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perusahaan, dinas ketenagakerjaan, atau Kemnaker, secara daring atau luring, dan juga bisa langsung ke polisi. UU 12/2022 Pasal 39 menambah UPTD PPA di provinsi atau kabupaten/kota, unit layanan bidang sosial, dan lembaga layanan berbasis masyarakat.

Laporan di UPTD PPA atau di polisi wajib diterima di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban, dan UPTD PPA wajib meneruskan laporan ke polisi paling lambat 3 x 24 jam (Pasal 41). Simpan bukti seperti pesan, foto layar, atau nama saksi.

Jika tawaran kerja berujung pada eksploitasi atau Anda tidak bisa pergi, baca perdagangan orang lewat lowongan kerja.

Bukan nasihat hukum. Untuk kasus Anda, hubungi kanal resmi yang tercantum.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah cuti haid harus memakai surat dokter?

UU 27/2026 Pasal 120 tidak menyebut surat dokter. Syaratnya, Anda merasakan sakit pada masa haid dan memberi tahu pemberi kerja; Anda tidak wajib bekerja paling lama 2 hari. Tata caranya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, jadi periksa dokumen itu di tempat kerja Anda.

Apakah pekerja kontrak juga berhak cuti melahirkan?

Ya. UU 4/2024 Pasal 4 ayat (3) memberi hak cuti melahirkan kepada setiap ibu yang bekerja dan tidak membedakan jenis perjanjian kerja. Pasal 4 ayat (4) menyatakan cuti itu wajib diberikan pemberi kerja, dan Pasal 5 ayat (1) melarang ibu yang menjalankan cuti diberhentikan dari pekerjaannya.

Apakah perusahaan boleh membalas karena saya melaporkan pelecehan?

Pedoman Kepmenaker 88/2023 meminta perusahaan memastikan korban tidak mendapat pembalasan dari pihak yang diadukan dan tidak dirugikan, misalnya diturunkan pangkat atau ditolak promosinya. Sanksi dari perusahaan juga tidak menghapus hak korban melapor ke polisi. Simpan bukti setiap perlakuan yang merugikan setelah Anda melapor.

Berapa hari cuti suami saat istri melahirkan?

UU 27/2026 Pasal 124 dan UU 4/2024 Pasal 6 ayat (2) memberi suami cuti pendampingan istri selama 2 hari saat persalinan, dan dapat ditambah paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai kesepakatan. Saat istri keguguran, cutinya 2 hari. Upah tetap dibayar selama izin itu (UU 27/2026 Pasal 149 ayat (4) huruf e).

Siapa yang menulis dan meninjau halaman ini?

Sumber

Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · UU 27/2026 · diakses
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 36/2021 · diakses
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 4/2024 · diakses
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00 JDIH Kementerian Ketenagakerjaan · Kepmenakertrans KEP.224/MEN/2003 · diakses
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 12/2022 · diakses
  6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja JDIH Kementerian Ketenagakerjaan · Kepmenaker 88/2023 · diakses
  7. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja JDIH Kementerian Ketenagakerjaan · SE Menaker M/6/HK.04/V/2025 · diakses
Cara mengutip

KarirAman (2026). Hak pekerja perempuan: cuti haid, melahirkan, kerja malam, pelecehan. Diperbarui 17 November 2026. https://kariraman.com/hak-pekerja/hak-pekerja-perempuan/

Simpan halaman ini

Laporkan loker palsu Laporkan masalah data Cara kami menangani koreksi

Panduan terkait

Riwayat perubahan
  • : Disesuaikan dengan UU 27/2026 (berlaku 28 Oktober 2026): rujukan cuti haid, melahirkan, menyusui, dan PHK diganti; kerja malam di bawah 18 tahun mulai pukul 21.00.