Dokumen siap kerja: daftar periksa KTP, SIAPkerja-ID, SKCK, NPWP, BPJS, sampai paspor

Daftar periksa: dokumen apa yang sudah Anda siapkan?

Apakah kartu kuning (AK/1) masih diperlukan?

Aturannya sudah berganti. Kartu kuning atau AK/1 dulu diatur Permenaker 39/2016, yang dicabut Permenaker 18/2024 sejak 30 Desember 2024 (Pasal 86). Kini pencari kerja yang akan bekerja harus memiliki SIAPkerja-ID, yaitu Kartu Digital Angkatan Kerja yang berisi identitas diri dan status ketenagakerjaan (Pasal 1 angka 20 dan Pasal 43). Caranya membuat akun dan mengisi profil di SIAPkerja, tanpa dipungut biaya (Pasal 36 ayat (4)). Pengantar Kerja di dinas ketenagakerjaan bertugas membantu mengisi profil dan memfasilitasi penerbitan SIAPkerja-ID (Pasal 19).

Kapan SKCK dibutuhkan dan berapa lama berlakunya?

SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) diterbitkan Polri lewat fungsi Intelkam untuk menerangkan ada atau tidaknya catatan kriminal seseorang. Menurut situs SKCK Polri, SKCK berlaku sampai 6 bulan sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang. Permohonannya bisa langsung di loket SKCK kantor polisi atau secara online dengan mengunggah dokumen. Siapkan SKCK bila lowongan atau instansi memintanya, karena masa berlakunya terbatas.

Apakah saya perlu NPWP terpisah sebelum mulai bekerja?

Bagi wajib pajak orang pribadi penduduk, NIK berfungsi sebagai NPWP sejak 14 Juli 2022 (PMK 112/PMK.03/2022 Pasal 2). Sejak 1 Juli 2024, NIK sebagai NPWP dipakai dalam layanan Direktorat Jenderal Pajak dan layanan pihak lain (PMK 136/2023). Data Anda dipadankan dengan data kependudukan Dukcapil, dan data yang belum valid perlu diperbarui agar bisa dipakai. Cek status Anda di layanan Coretax DJP; langkahnya dijelaskan panduan Panduan Warga yang ditautkan di daftar periksa.

Siapa yang mendaftarkan BPJS saat saya mulai bekerja?

Pemberi kerja. UU 24/2011 Pasal 15 mewajibkan pemberi kerja secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS dan memberikan data yang lengkap dan benar. Pasal 14 mewajibkan setiap orang yang bekerja menjadi peserta jaminan sosial, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Setelah mulai bekerja, tanyakan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Anda kepada bagian personalia.

Perlukah rekening bank atas nama sendiri untuk menerima gaji?

PP 36/2021 Pasal 57 menyatakan upah dapat dibayarkan langsung kepada pekerja atau melalui bank, dan bila lewat bank, upah harus sudah bisa dicairkan pada tanggal pembayaran yang disepakati. Bila gaji dibayar lewat bank, siapkan rekening atas nama Anda sendiri. PPATK meminta masyarakat tidak meminjamkan atau menjual identitas pribadi dan rekening kepada orang lain. Tawaran kerja yang meminta Anda membuka rekening lalu menyerahkannya kepada orang lain adalah tanda bahaya.

Bolehkah perusahaan meminta ijazah asli sebagai jaminan?

Tidak. SE Menaker M/5/HK.04.00/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi asli, seperti sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan BPKB, sebagai jaminan untuk bekerja. Pengecualiannya hanya untuk ijazah atau sertifikat kompetensi dari pendidikan atau pelatihan yang dibiayai pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis, dengan jaminan keamanan dan ganti rugi bila rusak atau hilang. Pemberi kerja juga dilarang menghalangi pekerja mencari pekerjaan yang lebih layak.

Dokumen apa yang dibutuhkan untuk kerja ke luar negeri lewat jalur resmi?

UU 18/2017 Pasal 13 mewajibkan calon pekerja migran memiliki surat keterangan status perkawinan, surat izin suami, istri, orang tua, atau wali yang diketahui kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat dari pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor, visa kerja, Perjanjian Penempatan, dan Perjanjian Kerja. Permen P2MI 2/2026 Pasal 9 meminta dokumen diunggah lewat akun SISKOP2MI milik Anda sendiri, termasuk kartu keluarga dan kartu kepesertaan JKN. Soal biaya, urutannya begini. Pertama, PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan (UU 18/2017 Pasal 30 ayat (1)). Kedua, menurut Permen P2MI 17/2025 biaya penempatan pada dasarnya ditanggung pemberi kerja, dan Anda hanya boleh dibebani biaya yang tertulis dan dirinci dalam Perjanjian Penempatan. Ketiga, permintaan uang di luar dokumen itu, tunai atau ke rekening pribadi, adalah tanda bahaya.

Apa tanda bahaya saat perekrut meminta dokumen atau uang?

Waspadai perekrut yang meminta dokumen asli sebagai jaminan, meminta Anda membuka rekening lalu menyerahkan buku tabungan atau kartunya, atau meminta transfer untuk biaya administrasi, pelatihan, atau seragam. Kemnaker menyebut permintaan uang seperti itu sebagai ciri lowongan palsu dan menyatakan rekrutmen yang sah tidak memungut biaya dari pelamar. Bagi pekerja migran, UU 18/2017 Pasal 6 memberi hak menguasai dokumen perjalanan selama bekerja. Periksa iklan yang mencurigakan di Cek Loker sebelum mengirim apa pun.