Ijazah ditahan perusahaan: apa aturannya, ke mana melapor, dan cara memintanya kembali

UU 27/2026 Pasal 78 melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi sebagai jaminan. Pengecualian, sanksi, dan cara melapor.

Status hukum: UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003. Peraturan pelaksana lama, seperti PP 35/2021 dan PP 36/2021, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, sampai peraturan baru terbit.

JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)

Ringkasan

  • UU 27/2026 Pasal 78 ayat (1) melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi sebagai jaminan; SE Menaker M/5/HK.04.00/V/2025 sudah melarangnya.
  • Dokumen pribadi yang dimaksud antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan BPKB.
  • Pengecualian hanya untuk ijazah atau dokumen dari pendidikan atau pelatihan yang dibiayai pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis (UU 27/2026 Pasal 78 ayat (2)).
  • Pemberi kerja juga dilarang menghalangi pekerja mencari pekerjaan yang lebih layak.
  • Bagi pekerja migran, menguasai dokumen perjalanan sendiri adalah hak menurut UU 18/2017 Pasal 6 ayat (1) huruf j.
Lihat ringkasan lengkapTampilkan lebih sedikit
Di halaman ini
  1. Bolehkah perusahaan menahan ijazah asli saya?
  2. Dokumen apa saja yang tidak boleh ditahan pemberi kerja?
  3. Adakah pengecualian yang membolehkan ijazah disimpan perusahaan?
  4. Bolehkah perusahaan menghalangi saya pindah kerja?
  5. Apa yang perlu dicek sebelum menandatangani kontrak?
  6. Bagaimana jika paspor saya ditahan saat bekerja di luar negeri?
  7. Apa yang bisa saya lakukan jika ijazah saya sudah ditahan?
  8. Apakah larangan menahan ijazah masuk UU ketenagakerjaan baru?
  9. Bolehkah sekolah menahan ijazah karena tunggakan biaya?
  10. Ke mana meminta bantuan?

Bolehkah perusahaan menahan ijazah asli saya?

Tidak boleh sebagai jaminan. UU 27/2026 Pasal 78 ayat (1), yang berlaku sejak 28 Oktober 2026, melarang pemberi kerja mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja, atau menahannya, sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Larangan yang sama sudah dimuat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 (angka 1). Pelaksana penempatan tenaga kerja juga dilarang menahan ijazah atau dokumen pribadi pencari kerja sebagai jaminan penempatan (UU 27/2026 Pasal 50 ayat (1) huruf b). Larangan ini berlaku untuk dokumen asli.

Dokumen apa saja yang tidak boleh ditahan pemberi kerja?

Selain ijazah, SE Menaker M/5/HK.04.00/V/2025 angka 1 menyebut dokumen pribadi asli antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Kata 'antara lain' berarti daftarnya tidak tertutup: dokumen pribadi asli lain yang dipakai sebagai jaminan untuk bekerja juga termasuk.

Adakah pengecualian yang membolehkan ijazah disimpan perusahaan?

Ada, tetapi sempit. UU 27/2026 Pasal 78 ayat (2) mengecualikan kepentingan yang dibenarkan secara hukum untuk ijazah atau dokumen pribadi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis. SE Menaker M/5/HK.04.00/V/2025 angka 4 menambahkan bahwa pemberi kerja wajib menjamin keamanannya serta mengganti rugi jika rusak atau hilang. Ijazah SMA, SMK, atau kuliah yang Anda biayai sendiri tidak termasuk pengecualian ini.

Bolehkah perusahaan menghalangi saya pindah kerja?

Tidak. SE Menaker M/5/HK.04.00/V/2025 angka 2 menyatakan pemberi kerja dilarang menghalangi atau menghambat pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Menahan ijazah sering dipakai untuk mengikat pekerja agar tidak keluar; praktik itulah yang dilarang surat edaran ini. Jika Anda ingin berhenti, ikuti prosedur pengunduran diri yang berlaku, termasuk pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari sebelumnya (UU 27/2026 Pasal 231 huruf i).

Apa yang perlu dicek sebelum menandatangani kontrak?

SE Menaker M/5/HK.04.00/V/2025 angka 3 meminta calon pekerja dan pekerja mencermati isi perjanjian kerja, terutama ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah atau dokumen pribadi sebagai jaminan. Baca kontrak sebelum menandatangani, tanyakan setiap klausul tentang penyerahan dokumen, denda, atau ganti rugi, dan minta salinan kontrak. Jika lowongan sejak awal mensyaratkan ijazah asli ditinggal atau meminta uang jaminan, itu tanda bahaya.

Bagaimana jika paspor saya ditahan saat bekerja di luar negeri?

Pekerja migran Indonesia berhak menguasai dokumen perjalanannya sendiri selama bekerja (UU 18/2017 Pasal 6 ayat (1) huruf j). Penahanan paspor juga muncul dalam kasus perdagangan orang lewat tawaran kerja: Kemlu melaporkan WNI korban sindikat online scam di Myanmar yang paspornya disita, dalam pemulangan sampai Juli 2026. Hubungi KP2MI atau perwakilan RI terdekat, dan jika Anda dalam bahaya, gunakan kanal darurat di halaman perdagangan orang.

Apa yang bisa saya lakukan jika ijazah saya sudah ditahan?

Minta ijazah dikembalikan secara tertulis, dengan menyebut UU 27/2026 Pasal 78, dan simpan bukti permintaan Anda. Pemberi kerja yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif dan tetap wajib mengembalikan dokumen (Pasal 79). Jika ditolak, ini menjadi perselisihan yang wajib dicoba lewat bipartit paling lama 30 hari kerja, lalu dapat dicatatkan ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk mediasi (UU 2/2004 Pasal 3, 4, dan 8). Anda juga bisa mengadu lewat kanal pengaduan Kemnaker. Jika Anda butuh pendamping, organisasi bantuan hukum terakreditasi memberi layanan gratis bagi yang memenuhi syarat.

Apakah larangan menahan ijazah masuk UU ketenagakerjaan baru?

Ya. UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026, memuat larangan itu di dua tempat. Pasal 78 melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi sebagai jaminan dalam hubungan kerja, dengan sanksi administratif di Pasal 79. Pasal 50 ayat (1) huruf b melarang pelaksana penempatan tenaga kerja menahan ijazah atau dokumen pribadi pencari kerja, dengan sanksi administratif sampai pencabutan izin (Pasal 52). Tata cara pengenaan sanksinya menunggu peraturan pemerintah (Pasal 79 ayat (3)).

Bolehkah sekolah menahan ijazah karena tunggakan biaya?

Tidak, menurut Ombudsman RI. Pada 19 Februari 2025 Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menegaskan bahwa, merujuk Permendikbudristek 58/2024 dan Persesjen Kemendikbudristek 1/2022 tentang ijazah, satuan pendidikan tidak boleh menahan ijazah dari pemiliknya dengan alasan apa pun, dan penahanan agar siswa melunasi uang sekolah atau uang komite berpotensi maladministrasi. Jika ijazah Anda ditahan sekolah, mintalah secara tertulis, lalu laporkan ke dinas pendidikan setempat atau ke Ombudsman RI.

Ke mana meminta bantuan?

Jika masalahnya terjadi di luar negeri, hubungi KP2MI atau Kemlu. Jika di dalam negeri, mulai dari kanal pengaduan Kemnaker dan dinas ketenagakerjaan setempat. Baca juga Mediasi perselisihan dan Bantuan hukum gratis.

Bukan nasihat hukum. Untuk kasus Anda, hubungi kanal resmi yang tercantum.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah larangan menahan ijazah punya kekuatan hukum?

Ya. Sejak 28 Oktober 2026 larangan itu ada di undang-undang: UU 27/2026 Pasal 78 melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi sebagai jaminan dalam hubungan kerja, dan Pasal 79 mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan pembatasan kegiatan usaha. Sanksi itu tidak menghapus kewajiban mengembalikan dokumen. SE Menaker M/5/HK.04.00/V/2025 tetap menjadi pedoman rinciannya.

Perusahaan meminta ijazah asli saat wawancara. Apa yang harus saya lakukan?

Menunjukkan ijazah asli untuk dicocokkan dengan fotokopinya berbeda dengan menyerahkannya untuk disimpan. Tunjukkan saja, lalu minta ijazah dikembalikan saat itu juga. Jika perusahaan mensyaratkan ijazah ditinggal sebagai jaminan, itu dilarang oleh UU 27/2026 Pasal 78 dan juga tanda bahaya lowongan.

Bagaimana jika pekerja rumah tangga diminta menyerahkan KTP atau dokumen asli kepada penyalur?

UU 2/2026 Pasal 28 ayat (1) huruf b melarang perusahaan penempatan PRT (P3RT) menahan dokumen pribadi asli calon PRT dan PRT atau menghalangi komunikasi mereka. Pelanggarannya dikenai sanksi administratif sampai pencabutan izin.

Saya ikut program management trainee dengan ikatan dinas. Bolehkah ijazah saya ditahan?

Hanya jika program itu pendidikan atau pelatihan yang dibiayai perusahaan dan diatur dalam perjanjian kerja tertulis (UU 27/2026 Pasal 78 ayat (2) dan SE Menaker M/5/HK.04.00/V/2025 angka 4), dan perusahaan wajib menjamin keamanan ijazah serta mengganti rugi bila rusak atau hilang. Ikatan dinas tidak membolehkan penahanan dokumen lain seperti KTP, paspor, atau buku nikah. Baca isi perjanjiannya, termasuk ganti rugi bila Anda keluar sebelum ikatan dinas selesai.

Siapa yang menulis dan meninjau halaman ini?

Sumber

Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · UU 27/2026 · diakses
  2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja (salinan dari Disnaker Kota Batam) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam (meneruskan SE Menteri Ketenagakerjaan RI) · SE Menaker M/5/HK.04.00/V/2025 · diakses
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 18/2017 · diakses
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · UU 2/2026 · diakses
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 2/2004 · diakses
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 35/2021 · diakses
  7. Kemlu RI Pulangkan 1.203 WNI Korban Sindikat Online Scam dari Myanmar hingga Juli 2026 NTV News (Antara) · keterangan resmi via media · diakses
  8. Ombudsman Sumbar tegaskan sekolah dilarang tahan ijazah siswa (Ombudsman RI) Ombudsman Republik Indonesia · diakses
Cara mengutip

KarirAman (2026). Ijazah ditahan perusahaan: apa aturannya, ke mana melapor, dan cara memintanya kembali. Diperbarui 17 November 2026. https://kariraman.com/hak-pekerja/ijazah-ditahan/

Simpan halaman ini

Laporkan loker palsu Laporkan masalah data Cara kami menangani koreksi

Panduan terkait

Riwayat perubahan
  • : Menambahkan ijazah yang ditahan sekolah karena tunggakan biaya dan pertanyaan tentang ikatan dinas program management trainee.
  • : Disesuaikan dengan UU 27/2026 (berlaku 28 Oktober 2026): larangan menahan ijazah kini diatur undang-undang (Pasal 78 dan 79, serta Pasal 50).