UU Pelindungan Ketenagakerjaan: status pengesahan dan kapan teks resminya terbit

Apa status UU Pelindungan Ketenagakerjaan?

UU Pelindungan Ketenagakerjaan (sering ditulis UU Perlindungan Ketenagakerjaan) disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR pada 6 Oktober 2026, menurut DPR, dan Menaker menyampaikan pendapat akhir pemerintah di rapat itu, menurut Kemnaker. Sampai 7 Oktober 2026 undang-undang ini belum bernomor dan belum diundangkan. Penasihat Khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, Said Iqbal, menyebut teks finalnya masih disinkronkan sehingga belum dipublikasikan (dikutip Kompas, 7 Oktober 2026). Karena itu halaman ini belum mengutip pasal mana pun.

Apa yang diatur menurut pemerintah?

Ringkasan resmi Kemnaker tanggal 7 Oktober 2026 menyebut sepuluh poin, antara lain kesetaraan dan larangan diskriminasi dalam rekrutmen, upah, dan karier; pelindungan pencari kerja termasuk kewajiban melaporkan lowongan untuk mencegah percaloan dan lowongan fiktif; pemagangan paling lama 6 bulan dengan uang saku dan jaminan sosial; larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi; serta dana cadangan pesangon. Menurut DPR, RUU yang dibawa ke paripurna memuat 23 bab dan 313 pasal. Undang-undang ini disusun untuk menjalankan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023, yang meminta undang-undang ketenagakerjaan baru terpisah dari UU 6/2023.

Apa yang diubah undang-undang ini?

Pasal yang mengubah atau mencabut aturan lama belum bisa dikutip, karena teks resminya belum terbit. Ringkasan resmi Kemnaker dan berita resmi DPR juga tidak menyebut angka baru untuk batas waktu PKWT atau besaran pesangon. Begitu teksnya terbit, bagian ini akan memuat daftar aturan yang diubah atau dicabut beserta pasalnya. Apa artinya bagi hak Anda saat ini dijelaskan di halaman status UU Ketenagakerjaan baru.

Kapan undang-undang ini mulai berlaku?

Ada dua langkah. Presiden mengesahkan RUU yang sudah disetujui bersama, lalu undang-undang itu diberi nomor dan diundangkan. Jika Presiden tidak mengesahkannya dalam 30 hari sejak disetujui, RUU itu tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (UUD 1945 Pasal 20 ayat (5)). Tanggal mulai berlakunya ketentuan di dalamnya ditentukan oleh pasal penutup dan peralihan undang-undang itu sendiri. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker menyebut ada masa transisi satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan (dikutip CNBC Indonesia, 6 Oktober 2026); kami akan memastikannya dari teks resmi.