UU 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan: isi, PDF resmi, dan yang dicabut

Berlaku

UU 27/2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003. Ringkasan per pasal: PKWT, alih daya, lembur, cuti, upah minimum, pesangon, dan PDF resmi.

Ringkasan

  • UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada 28 Oktober 2026 (Pasal 313; Lembaran Negara 2026 Nomor 179).
  • UU ini mencabut UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan klaster ketenagakerjaan UU 6/2023 (Pasal 311).
  • Peraturan pelaksana lama, seperti PP 35/2021 dan PP 36/2021, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini (Pasal 310).
  • Kontrak PKWT paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun (Pasal 82 ayat (2)).
  • Peraturan pelaksana UU ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak diundangkan (Pasal 312).
Lihat ringkasan lengkapTampilkan lebih sedikit
Di halaman ini
  1. Apa status UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan?
  2. Aturan lama mana yang dicabut, dan mana yang masih berlaku?
  3. Apa yang berubah untuk kontrak kerja dan masa percobaan?
  4. Apa aturan baru alih daya (outsourcing)?
  5. Apa yang diatur tentang jam kerja, lembur, dan cuti?
  6. Bagaimana upah minimum ditetapkan menurut UU 27/2026?
  7. Apa yang berubah untuk PHK dan pesangon?
  8. Apa pelindungan baru untuk pencari kerja?
  9. Apa sanksi pidana yang penting bagi pekerja?

Status hukum: UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003. Peraturan pelaksana lama, seperti PP 35/2021 dan PP 36/2021, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, sampai peraturan baru terbit.

JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id)

Nomor
UU No. 27 Tahun 2026
Jenis
UU
Tanggal

Dokumen resmi (PDF) Halaman resmi

Apa status UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan?

UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (sering ditulis UU Perlindungan Ketenagakerjaan) sudah berlaku. Undang-undang ini disetujui DPR dan Pemerintah pada 6 Oktober 2026, lalu ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 dalam Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 179. Pasal 313 menyatakan undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Isinya 23 bab dan 313 pasal, dan berlaku bagi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 2).

Aturan lama mana yang dicabut, dan mana yang masih berlaku?

Pasal 311 mencabut dua aturan: UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan klaster ketenagakerjaan UU 6/2023 (Lampiran Bab IV Bagian Kesatu Pasal 80 huruf a dan Bagian Kedua Pasal 81). Peraturan pelaksana kedua undang-undang itu, termasuk PP 35/2021, PP 36/2021, dan Permenaker 6/2016 tentang THR, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026 (Pasal 310). Jika isi peraturan lama berbeda dengan undang-undang baru, undang-undang baru yang dipakai. Peraturan pelaksana baru harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak pengundangan (Pasal 312).

Masa peralihan dalam UU 27/2026
HalKetentuan peralihanPasal
Gugatan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Hubungan IndustrialDiputus dengan UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023Pasal 300
Perusahaan yang memakai pekerja alih dayaWajib menyesuaikan paling lama 1 tahun sejak pengundanganPasal 306 ayat (1)
Perjanjian alih daya yang sudah disepakatiTetap berlaku sampai perjanjian itu berakhirPasal 306 ayat (2)
Peraturan pelaksana UU 13/2003 dan UU 6/2023Tetap berlaku sepanjang tidak bertentanganPasal 310
Peraturan pelaksana UU 27/2026Ditetapkan paling lama 1 tahun sejak pengundanganPasal 312

Apa yang berubah untuk kontrak kerja dan masa percobaan?

Kontrak kerja waktu tertentu (PKWT) kini paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun (Pasal 82 ayat (2)). Rencana perpanjangan wajib diberitahukan tertulis paling lambat 7 hari sebelum kontrak berakhir (Pasal 82 ayat (3)). PKWT wajib tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin (Pasal 83), dan PKWT yang tidak tertulis demi hukum menjadi PKWTT (Pasal 85). Pemberi kerja wajib mencatatkan PKWT paling lambat 3 hari kerja sejak ditandatangani, dan pekerja dapat mengakses catatan itu (Pasal 87 ayat (3) dan (4)). PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap demi hukum menjadi PKWTT (Pasal 87 ayat (5)). Uang kompensasi saat PKWT berakhir tetap wajib (Pasal 88).

Masa percobaan hanya boleh untuk PKWTT, paling lama 3 bulan. Selama itu upah paling sedikit tiga perempat dari upah jabatan tersebut dan tidak boleh di bawah upah minimum, pekerja wajib didaftarkan jaminan sosial, dan masa percobaan dihitung sebagai masa kerja (Pasal 92). Pemberi kerja juga dilarang mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi sebagai jaminan (Pasal 78). Penjelasan untuk pekerja ada di panduan kontrak PKWT dan PKWTT dan ijazah ditahan.

Apa aturan baru alih daya (outsourcing)?

Alih daya hanya boleh untuk kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Undang-undang menyebut empat jasa penunjang: kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, tenaga pengamanan, dan angkutan pekerja (Pasal 95). Jika pekerja alih daya dipakai untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, hubungan kerjanya demi hukum beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan (Pasal 98 ayat (1)). Saat perusahaan alih daya berganti dan objek pekerjaannya tetap sama, masa kerja di perusahaan sebelumnya dihitung kumulatif (Pasal 99 ayat (4)), dan perusahaan alih daya dilarang memotong hak normatif pekerja (Pasal 99 ayat (7)).

Apa yang diatur tentang jam kerja, lembur, dan cuti?

Jam kerja tetap 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja, dengan 40 jam seminggu (Pasal 115). Lembur memerlukan persetujuan pekerja dan perintah tertulis atau melalui media digital, paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Upah lembur 1,5 kali upah sejam untuk jam pertama dan 2 kali untuk setiap jam berikutnya, dengan upah sejam dihitung dari upah pokok dan tunjangan tetap dibagi 173 (Pasal 116).

Cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja 12 bulan terus-menerus, dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah tidak mengurangi hak cuti tahunan (Pasal 118 ayat (5) dan (6)). Istirahat panjang 30 hari kalender diberikan setelah 5 tahun bekerja berturut-turut (Pasal 118 ayat (2) huruf c). Cuti melahirkan paling singkat 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan jika ada kondisi khusus dengan surat dokter (Pasal 121), dan cuti pendampingan istri melahirkan 2 hari yang dapat ditambah paling lama 3 hari (Pasal 124). Rinciannya ada di panduan cuti, lembur, dan hak pekerja perempuan.

Bagaimana upah minimum ditetapkan menurut UU 27/2026?

Upah minimum terdiri dari upah minimum provinsi, kabupaten/kota, sektoral provinsi, dan sektoral kabupaten/kota. Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan sektoral provinsi (Pasal 137). Besarnya didasarkan pada kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan (Pasal 138), dan dihitung dengan formula yang memakai pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu antara 0,5 dan 1, atau dengan kebutuhan hidup layak; yang dipakai adalah nilai tertinggi yang disepakati dewan pengupahan daerah (Pasal 139). Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, dan pengusaha dilarang membayar di bawahnya (Pasal 140). Usaha mikro dan kecil dikecualikan dan memakai upah kesepakatan dengan batas bawah tersendiri (Pasal 144). Angka upah minimum per provinsi ada di halaman upah minimum.

Apa yang berubah untuk PHK dan pesangon?

PHK wajib dicegah dan, jika tidak terhindarkan, dirundingkan secara bipartit paling lama 30 hari kerja. Jika tidak ada kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap; PHK tanpa kesepakatan atau putusan itu batal demi hukum dan pekerja wajib dipekerjakan kembali (Pasal 228). Tabel uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kini ada di Pasal 232, dengan tabel pesangon dirumuskan sebagai jumlah paling sedikit. Pengalinya diatur per alasan PHK di Pasal 236 sampai 249, dan sebagian berbeda dari PP 35/2021.

Pengali pesangon dan uang penghargaan masa kerja (UPMK) menurut alasan PHK dalam UU 27/2026
Alasan PHKUang pesangonUPMKPasal
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan; pekerja tidak bersedia melanjutkan1 kali1 kaliPasal 236 ayat (1)
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan; pemberi kerja tidak bersedia menerima pekerja2 kali1 kaliPasal 236 ayat (2)
Perusahaan tutup karena rugi terus-menerus selama 2 tahun1 kali1 kaliPasal 237
Perusahaan tutup permanen karena keputusan pemilik1 kali1,5 kaliPasal 238
Keadaan memaksa (kahar)1 kali1 kaliPasal 239
Penundaan kewajiban pembayaran utang atau pailit1 kali1 kaliPasal 240
Permohonan pekerja karena perbuatan pemberi kerja (Pasal 231 huruf g)2 kali1 kaliPasal 241 ayat (1)
Pelanggaran setelah surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga1 kali1 kaliPasal 244
Sakit berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja, lebih dari 12 bulan2 kali2 kaliPasal 246
Memasuki usia pensiun2 kali1 kaliPasal 247
Pekerja meninggal dunia (untuk ahli waris)2 kali1 kaliPasal 249

Semua alasan di tabel ini juga disertai uang penggantian hak (Pasal 232 ayat (4)). Pekerja yang mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir menerima uang penggantian hak dan uang pisah (Pasal 242 dan 243).

Jika perusahaan tidak mengatur besaran uang pisah, uang pisah dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah (Pasal 233). Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah, kecuali usaha mikro dan kecil; cara kerjanya menunggu peraturan pemerintah (Pasal 253). Daftar alasan PHK di Pasal 231 tidak lagi menyebut efisiensi. Cara menghitungnya ada di panduan pesangon PHK.

Apa pelindungan baru untuk pencari kerja?

Pelaksana penempatan tenaga kerja, yaitu dinas pemerintah, lembaga penempatan swasta berizin, dan bursa kerja khusus, dilarang memungut biaya penempatan dari tenaga kerja, langsung atau tidak langsung, dan dilarang menahan ijazah atau dokumen pribadi pencari kerja (Pasal 50 ayat (1)). Lembaga penempatan swasta hanya boleh memungut biaya dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu (Pasal 50 ayat (2)). Orang atau badan hukum tanpa izin dilarang melakukan penempatan dan memungut biaya dari pencari kerja (Pasal 51), dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun bagi perseorangan (Pasal 271). Pelaksana penempatan juga wajib memberi informasi lowongan yang jelas dan benar serta mencegah penipuan dan perdagangan orang (Pasal 46 ayat (4)). Tanda lowongan palsu dijelaskan di ciri-ciri loker bodong.

Apa sanksi pidana yang penting bagi pekerja?

Bab XX memuat ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun, atau denda, bagi pemberi kerja yang tidak membayar upah sesuai kesepakatan (Pasal 287), membayar di bawah upah minimum (Pasal 288), tidak memberi cuti melahirkan (Pasal 284), atau dengan sengaja tidak membayar pesangon (Pasal 295). Tidak membayar upah lembur dan tidak memberi istirahat atau cuti diancam pidana penjara paling lama 1 tahun (Pasal 281 dan 282). Sanksi pidana tidak menghapus kewajiban pemberi kerja membayar hak pekerja (Pasal 298). Pekerja juga dapat menuntut pembayaran upah dan hak lain dari hubungan kerja tanpa batas waktu (Pasal 152).

Bukan nasihat hukum. Untuk kasus Anda, hubungi kanal resmi yang tercantum.

Pertanyaan yang sering diajukan

Di mana teks resmi UU 27/2026 bisa dibaca?

Teks resminya tersedia di JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) sebagai satu PDF 176 halaman: batang tubuh di halaman 1 sampai 128 dan penjelasan di halaman 129 sampai 176. Tautan PDF dan halaman resminya ada di bagian sumber halaman ini.

Nomor berapa UU Pelindungan Ketenagakerjaan?

Nomor 27 Tahun 2026. Undang-undang ini ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 dalam Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 179, dengan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 7222.

Apakah UU 13/2003 masih berlaku?

Tidak. UU 27/2026 Pasal 311 mencabut UU 13/2003 dan menyatakannya tidak berlaku sejak 28 Oktober 2026. Yang tetap berlaku adalah peraturan pelaksananya, misalnya PP 35/2021 dan PP 36/2021, sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026 (Pasal 310). Gugatan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial sebelum tanggal itu tetap diputus dengan aturan lama (Pasal 300).

Apakah PP 35/2021 dan PP 36/2021 masih berlaku?

Masih, tetapi hanya bagian yang tidak bertentangan dengan UU 27/2026 (Pasal 310). Contohnya, batas PKWT 5 tahun di PP 35/2021 Pasal 8 kini kalah oleh batas baru di UU 27/2026 Pasal 82 ayat (2). Pemerintah wajib menetapkan peraturan pelaksana baru paling lama 1 tahun sejak UU ini diundangkan (Pasal 312).

Siapa yang menulis dan meninjau halaman ini?

Sumber

Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) · UU 27/2026 · diakses
  2. DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan (emedia DPR RI, 7 Oktober 2026) Dewan Perwakilan Rakyat RI (emedia) · diakses
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 (pengujian UU 6/2023, klaster ketenagakerjaan) Mahkamah Konstitusi RI · diakses
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 6/2023 · diakses
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 35/2021 · diakses
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · PP 36/2021 · diakses
Cara mengutip

KarirAman (2026). UU 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan: isi, PDF resmi, dan yang dicabut. Diperbarui 17 November 2026. https://kariraman.com/regulasi/uu-pelindungan-ketenagakerjaan/

Simpan halaman ini

Laporkan loker palsu Laporkan masalah data Cara kami menangani koreksi

Panduan terkait

Riwayat perubahan
  • : Halaman ini kini memuat status, isi menurut pemerintah, dan perubahan pasal; arti undang-undang bagi pekerja dibahas di halaman hak pekerja.
  • : Status diperiksa ulang: sampai 21 Oktober 2026 undang-undang ini masih belum bernomor dan belum diundangkan. Tanggal status dan sumbernya diperbarui.
  • : Ditulis ulang dari teks resmi: undang-undang ini bernomor 27 Tahun 2026, diundangkan dan berlaku 28 Oktober 2026. Halaman kini memuat isi per pasal, aturan yang dicabut, dan tautan PDF resmi.