Permen P2MI 17/2025: siapa yang menanggung biaya penempatan pekerja migran

Apa yang diatur Permen P2MI 17/2025?

Permen P2MI/BP2MI 17/2025 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia ditetapkan pada 19 Agustus 2025 dan, menurut JDIH BPK, diundangkan serta berlaku sejak 26 Agustus 2025. Peraturan ini menjalankan Pasal 30 ayat (2) UU 18/2017. Isinya: komponen biaya penempatan, siapa yang menanggungnya, kapan ada pengecualian, kewajiban P3MI mencantumkan biaya dalam Perjanjian Penempatan, pemantauan, dan sanksi bagi P3MI.

Siapa yang menanggung biaya penempatan?

Baca aturannya dalam urutan ini:

1. UU 18/2017 Pasal 30 ayat (1): PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan.
2. Permen P2MI 17/2025: semua komponen biaya penempatan menjadi beban pemberi kerja (Pasal 2 ayat (6)). PMI hanya dapat dibebani komponen tertentu jika jenis pekerjaannya masuk pengecualian Pasal 3, dan P3MI wajib mencantumkan komponen serta besaran biaya yang dibebankan kepada PMI dalam Perjanjian Penempatan (Pasal 5).
3. Tanda bahaya: setiap permintaan uang di luar yang tertulis dan dirinci dalam Perjanjian Penempatan, apalagi tunai atau ke rekening pribadi, adalah tanda bahaya.

Untuk perusahaan yang menempatkan pegawainya sendiri ke luar negeri, seluruh biaya penempatan ditanggung perusahaan itu (Pasal 4).

Komponen apa saja yang termasuk biaya penempatan?

Pasal 2 membagi biaya penempatan menjadi dua kelompok:

Pasal 2 ayat (6): semua komponen ini menjadi beban pemberi kerja. Biaya untuk kebutuhan pribadi PMI tidak termasuk biaya penempatan (Pasal 1 angka 1).

Kapan PMI boleh dibebani biaya penempatan?

Pasal 3 ayat (1) membolehkan pengecualian hanya untuk jenis pekerjaan atau jasa tertentu yang pengaturan biayanya sudah ditentukan dalam:

1. peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan negara tujuan penempatan;
2. hukum internasional;
3. perjanjian bilateral, regional, atau multilateral; atau
4. perjanjian kerja sama antara pelaksana penempatan dan pemberi kerja atau mitra usaha.

Jika komponen biaya menjadi beban PMI karena pengecualian itu, PMI diarahkan memakai fasilitas pembiayaan program pemerintah, atau pembiayaan lain yang sah (Pasal 3 ayat (3) dan (4)). Menteri juga dapat menetapkan batas besaran setiap komponen (Pasal 6).

Sebelum membayar apa pun, minta dan baca Perjanjian Penempatan. Biaya yang tidak tertulis dan tidak dirinci di dokumen itu tidak boleh Anda bayar.

Apa sanksinya jika P3MI melanggar?

Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atau sewaktu-waktu, dan hasilnya dapat diumumkan di laman resmi KP2MI/BP2MI (Pasal 7). P3MI yang melanggar ketentuan biaya penempatan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan, dan/atau pencabutan SIP3MI (Pasal 8). Di luar sanksi administratif, UU 18/2017 Pasal 72 huruf a dan Pasal 86 mengancam pidana bagi siapa pun yang membebankan biaya yang sudah ditanggung pemberi kerja kepada calon PMI.

Apa yang diubah Permen P2MI 17/2025?

Pasal 9 mencabut Perban BP2MI 9/2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan beserta perubahannya, Perban BP2MI 1/2021. Perban 9/2020 dulu membebaskan biaya penempatan hanya untuk sepuluh jabatan, seperti pengurus rumah tangga dan pengasuh lansia. Sejak Permen 17/2025, aturan dasarnya berlaku untuk semua jenis pekerjaan: pemberi kerja menanggung biaya, dengan pengecualian yang harus tertulis dan dirinci.

• Kementerian P2MI/BP2MI (KP2MI)

  0800-1000+62-21-29244800WhatsApp 0811-8080-141 kp2mi.go.id

• Daftar P3MI resmi di SISKOP2MI

  siskop2mi.bp2mi.go.id