Permen P2MI 2/2026: tahapan dan dokumen penempatan pekerja migran Indonesia

Apa yang diatur Permen P2MI 2/2026?

Permen P2MI/BP2MI 2/2026 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pelaksana Penempatan ditetapkan pada 25 Februari 2026 dan, menurut peraturan.go.id, diundangkan pada 5 Maret 2026. Peraturan ini mengatur tahapan penempatan PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja (Pasal 3 ayat (1)), termasuk awak kapal niaga dan awak kapal perikanan migran. Konsideransnya menyebut UU 18/2017 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Siapa yang boleh menempatkan PMI menurut Permen P2MI 2/2026?

Pasal 3 ayat (2) menyebut tiga pelaksana penempatan, sama dengan UU 18/2017 Pasal 49:

• KP2MI/BP2MI, atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara pemberi kerja (G to G), atau dengan pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan (Pasal 4 ayat (1));
• P3MI, yang wajib memiliki SIP2MI untuk setiap penempatan (Pasal 25 ayat (1)); dan
• perusahaan yang menempatkan pegawainya sendiri, dengan izin penempatan yang berlaku sesuai Perjanjian Kerja atau paling lama 2 tahun (Pasal 52).

Apa saja tahapan sebelum berangkat?

Tahapannya berbeda menurut pelaksana penempatan:

OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan) adalah pembekalan agar calon PMI siap mental, memahami hak dan kewajibannya, dan dapat mengatasi masalah di negara tujuan (Pasal 1 angka 16).

Sebelum mendaftar, Anda berhak mendapat informasi tentang lowongan, negara tujuan, jabatan dan syaratnya, jangka waktu kontrak, gaji per bulan, serta prosedur termasuk pembiayaan penempatan (Pasal 6 dan Pasal 26).

Bagaimana cara mendaftar dan dokumen apa yang diunggah?

Pendaftaran dilakukan lewat akun Sisko P2MI yang dibuat dengan NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, surel, dan nomor telepon calon PMI sendiri (Pasal 8 dan Pasal 29). Pendaftaran ini dibebaskan dari biaya (Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1)).

Untuk skema P3MI, dokumen yang diunggah adalah pas foto, KTP atau surat keterangan pembuatan KTP-el, surat keterangan status perkawinan, surat izin suami atau istri, orang tua, atau wali yang diketahui kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, dan kartu kepesertaan JKN (Pasal 30 ayat (2)). Untuk skema KP2MI/BP2MI, dokumennya adalah kartu keluarga, surat keterangan status perkawinan, surat izin keluarga, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat, dan kartu JKN (Pasal 9 ayat (1)).

Setelah lulus seleksi lewat P3MI, calon PMI melengkapi Perjanjian Penempatan, hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, Jaminan Sosial, dan paspor (Pasal 32 ayat (2)). Cara mengurus paspor ada di panduan paspor di Panduan Warga.

Apakah calon PMI harus membayar biaya penempatan?

Permen P2MI 2/2026 mengatur prosedur, bukan besaran biaya. Untuk biaya, urutannya: UU 18/2017 Pasal 30 ayat (1) menyatakan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan; Permen P2MI 17/2025 membebankan biaya penempatan kepada pemberi kerja secara default dan hanya membolehkan pembebanan kepada PMI untuk komponen yang tertulis dan dirinci dalam Perjanjian Penempatan; permintaan uang di luar dokumen itu, tunai atau ke rekening pribadi, adalah tanda bahaya.

Apa yang dicabut Permen P2MI 2/2026?

Pasal 64 mencabut enam Peraturan BP2MI: Perban 2/2021 tentang Perjanjian Penempatan, Perban 7/2022 tentang Proses Sebelum Bekerja, Perban 2/2023 tentang Pedoman Tahapan Sebelum Bekerja, Perban 4/2023 tentang Penyelenggaraan Orientasi Pra Pemberangkatan, serta Perban 8/2023 dan 9/2023 yang mengubah Perban 7/2022 dan 2/2023. Peraturan ini berlaku sejak diundangkan (Pasal 65).

• Kementerian P2MI/BP2MI (KP2MI)

  0800-1000+62-21-29244800WhatsApp 0811-8080-141 kp2mi.go.id

• Lowongan resmi luar negeri di SISKOP2MI

  siskop2mi.bp2mi.go.id

• Daftar P3MI resmi di SISKOP2MI

  siskop2mi.bp2mi.go.id