Cek Loker EN (Read this page in English)

LPK resmi: cara mengecek lembaga pelatihan kerja, termasuk LPK Jepang, dan tanda bahayanya

Ditulis oleh Tim Redaksi KarirAman Disetujui oleh Kaiser Khan (editor), Diperbarui

LPK swasta wajib punya izin. Cara cek LPK resmi di Skillhub, peran LPK pengirim magang ke Jepang, biaya yang patut dicurigai, dan tanda bahayanya.

Ringkasan

  • LPK swasta wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah kabupaten/kota (UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023 Pasal 14).
  • Status beroperasi dan akreditasi LPK bisa dicek di fitur Temukan Mitra di Skillhub Kemnaker.
  • LPK tidak termasuk pelaksana penempatan pekerja migran menurut UU 18/2017 Pasal 49.
  • Jepang tidak mengabulkan permohonan COE jalur SSW bidang jasa makanan yang diterima sejak 13 April 2026.
  • Akreditasi LPK oleh Kemnaker menilai apakah pelatihan disusun berdasarkan standar kompetensi seperti SKKNI.
Lihat ringkasan lengkapTampilkan lebih sedikit
Di halaman ini
  1. Apa itu LPK dan apa kewajibannya?
  2. Bagaimana mengecek izin dan akreditasi sebuah LPK?
  3. Apakah LPK boleh memberangkatkan orang kerja ke luar negeri?
  4. Bagaimana dengan LPK pengirim peserta pemagangan teknis ke Jepang?
  5. Biaya apa yang patut dipertanyakan saat mendaftar LPK?
  6. Apa tanda bahaya sebuah LPK?
  7. Profesi apa yang bisa Anda tuju lewat jalur ini?
  8. Jalur kerja luar negeri mana yang meminta jalur ini?
  9. Ke mana mengecek perusahaan penempatan dan melapor?

Apa itu LPK dan apa kewajibannya?

LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) adalah lembaga yang memberi pelatihan keterampilan kerja. Menurut UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023 Pasal 13, pelatihan kerja bisa diselenggarakan lembaga milik pemerintah, swasta atau perusahaan, dan Pasal 14 mewajibkan LPK swasta memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah kabupaten/kota. Jika sebuah LPK menarik biaya, minta rincian tertulis tentang biaya, jadwal, materi dan sertifikat yang dijanjikan sebelum Anda membayar.

Bagaimana mengecek izin dan akreditasi sebuah LPK?

Mulai dari fitur Temukan Mitra di Skillhub Kemnaker: cari nama LPK, lalu lihat jenis lembaga, kondisinya (beroperasi atau tidak) dan status akreditasinya. Karena LPK swasta wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah kabupaten/kota, Anda boleh meminta bukti perizinannya dan menanyakannya ke Disnaker setempat. Akreditasi Kemnaker menilai antara lain apakah program pelatihan disusun berdasarkan standar kompetensi seperti SKKNI.

Apakah LPK boleh memberangkatkan orang kerja ke luar negeri?

LPK bukan pelaksana penempatan pekerja migran. UU 18/2017 Pasal 49 menyebut pelaksana penempatan hanya Badan (sekarang dijalankan KP2MI/BP2MI), perusahaan penempatan (P3MI) berizin, atau perusahaan yang menempatkan pekerja untuk kepentingannya sendiri, dan Pasal 69 melarang orang perseorangan menempatkan pekerja migran. LPK boleh melatih bahasa dan keterampilan, tetapi lowongan dan penempatan kerja harus tercatat lewat P3MI atau skema resmi di SISKOP2MI.

Bagaimana dengan LPK pengirim peserta pemagangan teknis ke Jepang?

Pemagangan ke luar negeri diatur tersendiri oleh Permenaker 8/2008, yang masih berlaku menurut JDIH Kemnaker. Lembaga pengirim yang diakui untuk pemagangan teknis ke Jepang tercantum dalam daftar resmi di situs OTIT, organisasi pengawas pemagangan teknis Jepang, dan banyak di antaranya berbentuk LPK. Cari nama LPK di daftar itu sebelum mendaftar. Jepang akan mengganti program pemagangan teknis dengan sistem Ikusei Shuro mulai 1 April 2027.

Biaya apa yang patut dipertanyakan saat mendaftar LPK?

Pisahkan biaya pelatihan dari biaya penempatan kerja ke luar negeri. Untuk penempatan, UU 18/2017 Pasal 30 ayat (1) menyatakan pekerja migran tidak dapat dibebani biaya penempatan. Permen P2MI 17/2025 membebankan komponen biaya penempatan kepada pemberi kerja, dan pekerja hanya boleh ditagih biaya yang tertulis dan dirinci dalam Perjanjian Penempatan. Permintaan uang di luar dokumen itu, tunai atau ke rekening pribadi, adalah tanda bahaya, termasuk jika diminta LPK sebagai biaya keberangkatan.

Apa tanda bahaya sebuah LPK?

Waspadai LPK yang menjanjikan keberangkatan atau pekerjaan tanpa tes dan seleksi pemberi kerja, meminta uang jaminan, menyuruh transfer ke rekening pribadi, atau tidak muncul di Skillhub. Untuk SSW, Badan Imigrasi Jepang mensyaratkan tidak ada uang jaminan yang dipungut dari pekerja. Waspadai juga LPK yang merekrut untuk jalur yang sedang ditutup, misalnya SSW bidang jasa makanan di Jepang: Badan Imigrasi Jepang tidak mengabulkan permohonan COE baru yang diterima sejak 13 April 2026. Minta semua janji dan biaya secara tertulis.

Profesi apa yang bisa Anda tuju lewat jalur ini?

Ada 29 profesi di KarirAman yang mencantumkan LPK resmi sebagai jalur pendidikan atau pelatihannya, dikelompokkan per bidang. Jalur ini umum diminta untuk profesi tersebut, tetapi syarat pasti tetap mengikuti lowongan resminya.

E-commerce dan kreator

Teknologi informasi dan data

Makanan, minuman, dan ritel

Perhotelan dan pariwisata

Logistik dan transportasi

Pabrik dan teknik

Konstruksi dan properti

Pertambangan dan energi

Keamanan dan jasa layanan

Hewan

Kreatif dan media

  • Model Risiko penipuan sangat tinggi

Kecantikan dan perawatan

Jalur kerja luar negeri mana yang meminta jalur ini?

Ada 11 jalur resmi kerja ke luar negeri yang mencantumkan LPK resmi sebagai pendidikan atau pelatihan terkait. Status tiap jalur tercantum per tanggal pemeriksaan terakhirnya.

Daftar periksa sebelum membayar LPK

  • LPK muncul di fitur Temukan Mitra Skillhub dan berstatus beroperasi.
  • LPK bisa menunjukkan bukti perizinan berusaha dari pemerintah kabupaten/kota.
  • Biaya, jadwal, materi dan jenis sertifikat tertulis dalam perjanjian.
  • Untuk pemagangan ke Jepang, nama LPK tercantum di daftar lembaga pengirim OTIT.
  • Tidak ada janji keberangkatan atau pekerjaan tanpa tes dan seleksi pemberi kerja.
  • Akun SISKOP2MI dibuat dan dipegang sendiri, bukan oleh LPK.

Ke mana mengecek perusahaan penempatan dan melapor?

Cek status perusahaan penempatan (P3MI) di SISKOP2MI. Laporkan LPK atau agen yang meminta uang di luar Perjanjian Penempatan ke KP2MI.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah sertifikat dari LPK sama dengan sertifikat kompetensi BNSP?

Belum tentu. LPK biasanya menerbitkan sertifikat pelatihan. Sertifikat kompetensi diterbitkan setelah Anda lulus uji kompetensi oleh LSP berlisensi BNSP (UU 20/2003 Pasal 61), dan keasliannya bisa dicek di situs BNSP dengan nomor blanko atau nomor sertifikat.

Bolehkah LPK membuatkan dan memegang akun SISKOP2MI saya?

Jangan. Calon pekerja migran memilih lowongan dan mengunggah dokumen lewat akun Sisko P2MI miliknya sendiri (Permen P2MI 2/2026 Pasal 9). Jangan serahkan kata sandi atau kode OTP akun Anda kepada LPK, agen atau siapa pun.

LPK menjanjikan kerja di Jepang tanpa tes. Apakah itu mungkin?

Jalur kerja ke Jepang punya syarat tes dan seleksi pemberi kerja. Program pemagangan teknis juga akan diganti sistem Ikusei Shuro mulai 1 April 2027. Janji kerja tanpa tes atau tanpa seleksi adalah tanda bahaya; cek jalurnya di panduan Jepang KarirAman dan cek lembaganya di daftar resmi.

Siapa yang menulis dan meninjau halaman ini?

Ditulis oleh Tim Redaksi KarirAman Terbit Diperbarui

Disusun dengan bantuan AI. Diperiksa terhadap sumber resmi dan disetujui untuk terbit oleh Kaiser Khan (editor). Tanggal persetujuan: .

Sumber

Fakta di halaman ini berasal dari sumber berikut. Tanggal menunjukkan kapan kami membukanya.

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (bagian ketenagakerjaan dan jaminan sosial) Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 6/2023 · diakses
  2. Skillhub Kemnaker: Temukan Mitra (daftar lembaga pelatihan) Kementerian Ketenagakerjaan (Skillhub) · diakses
  3. Skillhub Kemnaker: Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Skillhub) · diakses
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · UU 18/2017 · diakses
  5. Peraturan Menteri P2MI/Kepala BP2MI Nomor 17 Tahun 2025 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · Permen P2MI 17/2025 · diakses
  6. Peraturan Menteri P2MI/Kepala BP2MI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pelaksana Penempatan Kementerian Hukum RI (peraturan.go.id) · Permen P2MI 2/2026 · diakses
  7. 外国政府認定送出機関一覧（技能実習） Organization for Technical Intern Training (外国人技能実習機構, OTIT) · diakses
  8. Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri JDIH Kementerian Ketenagakerjaan · Permenakertrans PER.08/MEN/V/2008 · diakses
  9. Outline of Employment for Skill Development Program (English, revised July 2026) Immigration Services Agency of Japan (出入国在留管理庁) · diakses
  10. 特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について Immigration Services Agency of Japan (出入国在留管理庁) · diakses
  11. Initiatives to Accept Foreign Nationals and for the Realization of Society of Harmonious Coexistence: Specified Skilled Worker System (explanatory material) Immigration Services Agency of Japan · diakses
  12. BNSP: Sistem Verifikasi Sertifikat Kompetensi Kerja Elektronik Badan Nasional Sertifikasi Profesi · diakses
  13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional JDIH BPK RI · UU 20/2003 · diakses
Cara mengutip

KarirAman (2026). LPK resmi: cara mengecek lembaga pelatihan kerja, termasuk LPK Jepang, dan tanda bahayanya. Diperbarui 8 Oktober 2026. https://kariraman.com/pendidikan/lpk/

Simpan halaman ini

Laporkan loker palsu Laporkan masalah data Cara kami menangani koreksi

Panduan terkait

Riwayat perubahan
  • : Menambahkan baris perbandingan jalur pendidikan.